Cara Penghitungan and Pembentukan Harga Patokan Batubara di Indonesia

Harga Batubara Acuan (HBA) untuk penjualan langsung (spot) berlaku bulanan dari tanggal 1 sampai tanggal 30/31 setiap bulannya pada titik serah penjualan secara Free on Board di atas kapal pengangkut (FOB Vessel) adalah USD …/Ton, sebagaimana dirilis dalam portal http://www.minerba.esdm.go.id.

HBA bulan … 20xx naik/turun sebesar USD … atau naik/turun …% dibandingkan dengan HBA bulan sebelumnya sebesar USD …. Bila dibandingkan dengan HBA bulan yang sama pada tahun sebelumnya (year on year) yaitu bulan yyy 20xx USD … maka HBA yyy 20xx+1 naik/turun sebesar USD … atau naik/turun …%.

Nilai HBA adalah rata-rata dari 4 indeks harga batubara yang umum digunakan dalam perdagangan batubara yaitu: Indonesia Coal Index, Platts Index, New Castle Export Index, dan New Castle Global Coal Index.

HBA menjadi acuan harga batubara pada kesetaraan nilai kalor batubara 6.322 kkal/kg Gross As Received (GAR), kandungan air (total moisture) 8%, kandungan sulphur 0,8% as received (ar), dan kandungan abu (ash) 15% ar.

Berdasarkan HBA, selanjutnya dihitung Harga Patokan Batubara (HPB) yang dipengaruhi kualitas batubara yaitu: nilai kalor batubara, kandungan air, kandungan sulphur, dan kandungan abu sesuai dengan merek dagang batubara yang disebut HPB Maker. HPB Maker terdiri dari 8 merek dagang batubara yang umum dikenal dan diperdagangkan.

Contoh:
HPB Marker Juni 2015 untuk 8 merek dagang utama dalam USD/Ton adalah sebagai berikut :
Gunung Bayan I : 63,75 (turun 2,5% dibandingkan HPB Mei 2015)
Prima Coal : 65,21 (turun 2,3% dibandingkan HPB Mei 2015)
Pinang 6150 : 58,91 (turun 2,3% dibandingkan HPB Mei 2015)
Indominco IM_East : 48,94 (turun 2,4% dibandingkan HPB Mei 2015)
Melawan Coal : 48,48 (turun 2,2% dibandingkan HPB Mei 2015)
Enviro Coal : 46,23 (turun 2,0% dibandingkan HPB Mei 2015)
Jorong J-1 : 37,19 (turun 2,0% dibandingkan HPB Mei 2015)
Ecocoal : 34,19 (turun 2,0% dibandingkan HPB Mei 2015)

Selain 8 merek dagang batubara ini, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM setiap bulan menetapkan HPB untuk merek dagang batubara lainnya antara lain: Medco Bara 6500, Insani Coal, Mahakam Coal, Mahoni Medium Sulphur, dan PIC Coal. Daftar 66 HPB merek dagang batubara lainnya secara lengkap dapat dilihat di portal http://www.minerba.esdm.go.id.

Dalam hal penjualan batubara dilakukan secara jangka tertentu (term) yaitu: penjualan batubara untuk jangka waktu 12 bulan atau lebih maka harga batubara mengacu pada rata-rata 3 Harga Patokan Batubara terakhir pada bulan dimana dilakukan kesepakatan harga batubara dengan faktor pengali yaitu: fakor pengali 50% untuk Harga Patokan Batubara bulan terakhir, faktor pengali 30% untuk Harga Patokan Batubara satu bulan sebelumnya, dan faktor pengali 20% untuk Harga Patokan Batubara dua bulan sebelumnya.


https://www.minerba.esdm.go.id/public/31979c/Harga-Patokan-Batubara-Indonesia-Ditata/
Harga Patokan Batubara Indonesia Ditata

Akhirnya Indonesia dapat melahirkan harga patokan batubara (HPB). Ini adalah sebuah kebijakan yang penting di dalam rangka menata kembali manfaat yang optimal dalam pengelolaan batubara di Indonesia. Indonesia memiliki sumberdaya dan cadangan yang cukup lumayan, yaitu cadangan saat ini sekitar 21 miliar ton. Sedangkan produksi tahun lalu saja sudah 254 juta ton. Maka HPB tersebut merupakan sebuah capaian yang dapat menguntungkan para pihak. Pihak pelaku baik produsen dan konsumen telah memiliki alat bantu yang cukup jelas dalam penentuan harga baik untuk harga spot atau kontrak. Sedangkan bagi pemerintah tentu saja salah satu pusat perhatiannya adalah ketentuan harga untuk penetapan penerimaan negara semakin jelas dan transparan.

Bagaimana mekanismenya?

Mekanisme penetapan harga tersebut di belakang layar tentu saja cukup rumit, karena melibatkan sejumlah variabel dan banyak perusahaan lainnya. Namun secara praktisnya bisa disampaikan secara sederhana sebagai berikut.

Pertama, ditentukan terlebih dahulu Harga Batubara Acuan (HBA) dengan menggunakan perata-rataan dengan setara nilai kalor untuk 4 buah indeks harga batubara, yaitu New Castle Index, Global Coal, Platts dan Indonesia Coal Index (ICI). Dua yang disebut pertama, mewakili harga pada internasional, sedangkan yang dua terakhir menggunakan perhitungan dengan batubara domestik. Maka masing-masing mewakili 25%. Kualitas untuk batubara acuan adalah 6322 kkal/kg, kandungan air 8%, kandungan belerang 0,8% dan kandungan abu 15%.

ke-dua, berdasarkan pada HBA tersebut selanjutnya ditentukan HPB marker (price marker). HPB marker ada 8 buah, yaitu yang mewakili kualitas batubara mulai dari 4200 sampai 7000 kkal/kg. Alasan pemilihan marker adalah untuk mencerminkan range tiap kualitas yang paling banyak diperdagangkan/dominan di pasaran serta sudah umum dikenal di pasaran.

Ke-tiga, bagaimana dengan batubara di luar yang 8 kategori di atas? Untuk itu harga batubara lain di luar HPB marker yang 8 buah tersebut ditentukan dengan cara pendekatan atau interpolasi dengan menggunakan HPB yang 8 buah tersebut dengan menggunakan rumus tertentu.

Penetapan HBA dan HPB dilakukan setiap bulannya dan diumumkan melalui surat kepada instansi terkait serta di muat juga di portal http://www.djmbp.esdm.go.id.

Pemerintah mengharapkan dengan diterapkannya mekanisme ini akan diperolah kemudahan, tarnsparansi dan kepastian dalam bisnis batubara di tanah air yang dapat memberikan keuntungan bersama, baik pelaku ataupun pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat pada umumnya. Dalam waktu dekat ketentuan tentang harga batubara tersebut termasuk juga tentang harga mineral akan dibakukan di dalam penetapan oleh peraturan Menteri ESDM.

(edpraso)


http://sahamantmindonesia.blogspot.co.id/2010/10/antm-dan-ketentuan-harga-mineral-021010.html
ANTM dan ketentuan harga mineral … 021010
TAMBANG, 01 Oktober 2010 | 18.31
Permen Patokan Harga Mineral Dan Batubara Sudah Diundangkan
Bambang Setiawan
Alamsyah Pua Saba
alam@majalahtambang.com
(ibeth.nurbaiti@bisnis.co.id)

Jakarta-TAMBANG- Pada 23 September 2010 lalu, Pemerintah telah mensahkan Peraturan Menteri ESDM nomor 17 tahun 2010, tentang Tata Cara penetapan harga patokan patokan penjualan Mineral dan Batubara. Permen ini berlaku untuk semua produsen mineral dan Batubara.

“Kalau sebelumnya, untuk batu bara kan hanya PKP2B [perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara-red] saja yang dikenakan acuan harga itu. Cuma sekarang lebih dikukuhkan. Jadi dikenakan untuk semua izin dan komoditas yang ada, termasuk mineral,” demikian disampaikan Dirjen Mineral, Batubara dan panas Bumi, Bambang Setiawan, usai acara penganugerahaan lingkungan.

Dengan ketentuan ini, tambahnya, semua pemegang izin tambang dengan semua jenis komoditas harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam Permen tersebut.

Dalam pasal 2 Permen tersebut dikatakan, Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara dan IUPK operasi produksi mineral dan batubara wajib menjual mineral atau batubara yang dihasilkannya dengan berpedoman pada harga patokan baik untuk penjualan kepada pemakai dalam negeri maupun eksport termasuk kepada badan usaha afiliasinya

Permen ini, akan menjadi acuan bagi produsen maupun konsumen dalam penentuan harga, baik untuk penjualan spot ataupun term. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai acuan dalam perhitungan untuk penetapan penerimaan negara, baik oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) maupun BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Untuk batu bara, jelas Bambang, diatur berdasarkan keputusan Dirjen Minerbapabum yang menetapkan Harga Batu bara Acuan (HBA) dan akan diterbitkan setiap bulannya. HBA tersebut, menggunakan perata-rataan dengan setara nilai kalori untuk 4 indeks harga batu bara, yakni New Castle Index, Global Coal, Platts, dan Indonesia Coal Index (ICI).

Sementara untuk harga mineral, perhitungannya menggunakan patokan stanar LME (London Metal Exchange). Mungkin yang agak susah, imbuhnya adalah bauksit atau mangan, karena bukan aluminium yang dihitung tetapi bauksit atau mangannya. “kalau konsentratkan tinggal liaht berapa kadarnya,” ucapnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia(APBI) Bob Kamandanu, sepakat dengan ketentuan penetapan harga patokan tersebut. Dengan patokan harga penjualan yang dikenakan kepada semua perusahaan tambang, akan menghilangkan persaingan harga tidak sehat yang selama ini terjadi.

“Antara perusahaan branded dan non-branded itu kan berbeda harganya. Itu kan menjadi persaingan yang tidak sehat. Akhirnya sekarang semuanya menjadi sehat dengan Permen ini, jadi kompetisi juga sehat,” tutur Bob.

Dalam Permen ini, juga dijelaskan tentang produsen batubara atau mineral yang telah menandatangani kontrak penjualan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Permen ini.

Untuk produsen yang telah melakukan penandatangan kontrak penjualan langsung (spot) paling lambat 6 bulan wajib menyesuaikan dengan Permen ini.

Sementara yang telah melakukan kontrak penjualan jangka tertentu (term) diberikan waktu paling lambat 12 bulan untuk menyesuaiakan dengan Peraturan Menteri ini (Bab VII Ketentuan Peralihan pasal 26 ayat 2 dan 3).

Acuan harga minerba akan dievaluasi
OLEH NURBAITI Bisnis Indonesia

Kementerian ESDM akan meng evaluasi harga patokan mineral dan batu bara untuk memberikan jaminan ketersediaan komoditas itu di dalam negeri, sekaligus mengopti malkan pendapatan negara.

Produsen harus mengikuti patokan harga resmi JAKARTA: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengevaluasi harga patokan miner al dan batu bara (miner ba) untuk memberikan jaminan ketersediaan komoditas itu di dalam negeri, sekaligus meng optimalkan pendapatan negara.
Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi (Minerbapabum) Kementerian ESDM Bambang Setiawan mengungkapkan evaluasi itu sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No. 17/ 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batu Bara yang ditetapkan pada 23 September 2010.

“Dalam aturannya kan sudah ada, untuk long term [kontrak jangka panjang] bagaimana, untuk spot bagaimana. Long term bisa saja, tetapi harganya tetap harus mengikuti ketentuan ini, artinya paling lama setahun. Itu akan dievaluasi mengikuti harga indeks dari waktu ke waktu,” katanya kemarin.

Menurut Bambang, untuk kontrak yang sifatnya spot tetap mengacu pada harga bulanan sehingga bisa mengikuti perkembangan pasar bila terjadi perubahan harga batu bara.

“Implikasi penetapan harga batu bara sebenarnya untuk memberikan jaminan ketersediaan di dalam negeri sehingga optimalisasi pendapatan negara juga bisa tercapai,” tegasnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minerbapabum Kementerian ESDM Witoro Soelarno mengungkapkan alasan pemerintah mengatur harga mineral dan batu bara tersebut juga terkait dengan upaya optimalisasi manfaat sumber daya tambang milik negara.

“Kalau jual murah, royalti akan lebih rendah. Selan itu, kalau harga rendah maka pajak terhadap keuntungan perusahaan juga jadi lebih kecil,” tutur Witoro.

Namun, menurut dia, untuk batu bara pada kondisi tertentu bisa dijual di bawah harga pasar, tetapi tentunya setelah mendapatkan persetujuan pemerintah.

Witoro menjelaskan pemerin tah akan mengevaluasi apakah ada faktor pengurang dari komo ditas tambang tersebut, seperti adanya mineral pengganggu se hingga harus membangun infrastruktur sendiri.

Dengan aturan itu, pemerintah juga mewajibkan semua pro dusen mineral dan batu bara yang melakukan kegiatan pen jualan produksi tambang untuk mengikuti ketentuan patokan harga resmi, sehingga penetapan penerimaan negara semakin jelas dan transparan. Bambang mengungkapkan pada dasarnya patokan harga tersebut tidak jauh berbeda den gan ketentuan sebelumnya yang selama ini diterapkan. Namun, menurut dia, dengan diterbitkan nya Permen ESDM tersebut, maka dikenakan untuk semua pemegang izin tambang dan semua jenis komoditas yang akan melakukan transaksi penjualan.

“Kalau sebelumnya, untuk batu bara kan hanya PKP2B [per usahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara] saja yang dikena kan acuan harga itu, tetapi seka rang lebih dikukuhkan. Jadi, dikenakan untuk semua izin dan komoditas yang ada, termasuk mineral,” ujarnya.

Bambang menjelaskan nantinya diatur berdasarkan keputusan Dirjen Minerbapabum yang menetapkan harga batu bara acuan (HBA) dan akan diterbitkan setiap bulan.

Menurut dia, HBA menggu nakan perata-ra taan dengan se tara nilai kalori untuk empat in deks harga batu bara, yakni New Castle Index, Glo bal Coal, Platts, dan Indonesia Coal Index (ICI).

Sementara itu, untuk ketentuan harga mineral dinilai lebih mudah perhitungannya karena sudah ada patokan harga standar LME (London Metal Exchange).
Sanksi administratif Pasal 25 Permen ESDM No. 17/ 2010 menegaskan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atau IUP khusus (IUPK) operasi produksi.

Sanksi itu dikenakan bila tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jang ka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara penjualan mineral logam, mineral bukan logam, batu bara atau batuan.

Bab VII Ketentuan Peralihan Pasal 26 Permen ESDM tersebut juga dijelaskan kontrak penjualan langsung (spot) yang telah ditandatangani oleh pemegang IUP operasi produksi, kontrak karya atau PKP2B, berdasarkan peraturan sebelum ditetapkan permen ini paling lambat 6 bulan wajib disesuaikan.

Sementara itu, kontrak penjualan jangka tertentu yang telah ditandatangani oleh pemegang IUP operasi produksi, kontrak karya atau PKP2B berdasarkan ketentuan sebelum ditetapkannya permen ini dalam jangka waktu paling lambat 12 bulan, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam permen tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Bob Kamandanu menyambut baik diterbitkannya Permen ESDM No. 17/ 2010.

Menurut dia, dengan adanya patokan harga penjualan yang dikenakan kepada semua perusahaan tambang, tentunya menghilangkan persaingan harga tidak sehat yang selama ini terjadi.

Diposkan 2nd October 2010 oleh Ekonomi Takserius


http://nasional.kontan.co.id/news/pengusaha-tambang-wajib-gunakan-harga-patokan-1
Pengusaha tambang wajib gunakan harga patokan
Kamis, 07 Oktober 2010 / 08:54 WIB
Reporter Muhamad Fasabeni
Editor Edy Can

JAKARTA. Pengusaha tambang tidak bisa asal menentukan harga jual hasil pertambangan. Mereka harus mengacu pada patokan harga jual batubara dan mineral yang ditetapkan pemerintah.

Kewajiban ini termaktub dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara. Beleid ini berlaku mulai 23 September 2010.

BACA JUGA :
Pemerintah waspadai produksi mineral dan batubara
PLN lega kebutuhan batubara tahun depan terjamin

Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Kementerian ESDM Witoro Soelarno menyatakan, penetapan harga patokan penjualan ini untuk optimalisasi sumber daya tambang kita. “Dengan harga patokan ini, harga jual batubara dan mineral akan lebih baik, yakni sama dengan harga internasional, sehingga menguntungkan pengusaha dan pemerintah. Kalau dijual murah, royalti akan lebih rendah,” katanya kepada KONTAN, Rabu (6/10).

Witoro menjelaskan, harga patokan penjualan tersebut bakal diatur lebih detil lagi melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi. Setiap bulan, pemerintah akan mengeluarkan harga batubara acuan (HBA) . Mekanisme penentuan harga berdasarkan patokan yang berlaku umum di pasar internasional.

Nantinya, pemerintah menggunakan empat indeks harga batubara, yaitu New Castle Index, Global Coal, Platts, dan Indonesia Coal Index (ICI). Untuk harga mineral, perhitungannya hanya menggunakan harga di London Metal Exchange (LME).

Ada sanksi

Witoro bilang, harga patokan batubara dan mineral itu akan menjadi acuan produsen maupun konsumen dalam penentuan harga, baik untuk penjualan term atawa sistem kontrak maupun spot alias penjualan langsung.

Kalau pengusaha membandel, tidak mengacu pada harga patokan penjualan yang ditetapkan pemerintah, sederet sanksi administratif sudah menunggu, mulai dari peringatan tertulis, penghentian operasi selama tiga bulan hingga pencabutan izin tambang. “Pemberian sanksi oleh Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi,” ungkap Witoro.

Ketua Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) Bob Kamandanu mengatakan, pelaku usaha menerima aturan soal harga patokan itu dan siap menjalankannya. Sebab, dengan adanya harga patokan tersebut akan memacu persaingan yang lebih sehat dalam bisnis batubara.

Selama ini, para ekportir kecil berani menjual dengan harga yang lebih murah lantaran tidak ikut menanggung biaya lingkungan. “Sekarang ini, kalau mereka menjual murah maka akan rugi lantaran royalti yang disetor sesuai harga batubara yang ditetapkan pemerintah,” katanya.

Bob menambahkan, pengusaha juga tak mempermasalahkan ketentuan mengenai perbaikan kontrak, yakni, pembelian secara spot selama enam bulan, dan pembelian term selama satu tahun. “Waktu yang disediakan cukup buat melakukan negosiasi ulang,” ujarnya.


Advertisements