Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia

Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia
Sando Sasako, Jakarta, 22 Januari 2016
Last update: 8 Oktober 2016

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik tingkat kehidupan dan penghidupannya. Hasil pandangan dan pengamatan demikian merupakan prasangka baik masyarakat terhadap output pendidikan tinggi. Hal ini justru sangat kontradiktif dalam praktek dan kenyataannya di lapangan dan kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin banyak tingkat pengangguran yang terjadi di kalangan masyarakat terdidik.

Harapan yang berbeda dengan realita kehidupan menyisakan pertanyaan, apa yang ‘salah’ dengan dunia pendidikan tinggi. Faktor dan variabel apa yang membuat output sistem pendidikan tinggi yang menjadi daya tarik dan daya dorong dunia usaha untuk mau dan berkenan mempekerjakan klas masyarakat yang lebih terdidik.

Analogi pemikiran bisa kita mulai dengan persepsi dan perspektif di institusi pendidikan tinggi. Di ekonomi yang kompetitif, pasar selalu berupaya untuk memaksimalkan keuntungan, yakni dengan meminimkan biaya dan memaksimalkan pemasukan. Besarnya harapan masyarakat dipercaya oleh pasar sebagai potensi permintaan yang tinggi. Dengan pasokan yang relatif ‘terbatas’, harga yang harus dibayar masyarakat adalah relatif ‘lebih mahal’ bila ingin mengkonsumsi layanan pendidikan tinggi.

Di sisi lain, pasar tenaga kerja tidak serta merta langsung bisa menyerap tamatan perguruan tinggi. Dengan anggaran yang terbatas, berbagai macam kriteria seleksi diberlakukan, tentunya dengan berpatokan pada prinsip ekonomi pasar. Sementara tenaga terdidik pun memiliki preferensi dan kriterianya masing-masing. Hukum pasar berlaku. Pasar tenaga kerja yang ada pun merupakan kondisi keseimbangan pasar pada satu masa.

Sebagai pemegang otoritas kebijakan publik, pemerintah berwenang untuk mengendalikan kedua pasar tersebut, yakni terhadap penyelenggara pendidikan tinggi dan penyedia lapangan kerja. Fokus kebijakan pendidikan tinggi pun terpusat pada institusi pendidikan tinggi dan produknya, yakni pada berbagai program studi yang ditawarkan.

Sertifikasi dan akreditasi pun diberikan oleh pemerintah pada pendidik dan peserta didik serta pada proses dan interaksi di antara keduanya dalam satu mekanisme dan bentuk sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Sistemnya pun kemudian mengalami spesialisasi, tergantung jenis dan jenjang institusi pendidikan tinggi.

Berdasarkan kepemilikannya, institusi pendidikan tinggi terbedakan atas PTS (Perguruan Tinggi Swasta), PTN (Perguruan Tinggi Negeri), PTA (Perguruan Tinggi Agama), dan PTK (Perguruan Tinggi Kedinasan). Tiga bentuk terakhir merupakan perguruan tinggi yang dikelola oleh instansi pemerintah setingkat kementerian/departemen, tepatnya PTN dibawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; PTA dibawah Kementerian Agama; dan PTK dibawah kementerian teknis terkait, lembaga non-struktural, dan/atau lembaga non-departemen.

Untuk lebih jelasnya, silahkan download bukunya secara gratis di http://bit.ly/2dZ02EQ

Kami juga memberikan layanan dan konsultasi tentang penyusunan statuta perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Silahkan baca brosurnya di http://bit.ly/2e0LW9S. Untuk informasi lebih jauh silahkan hubungi kami di +62 851 0518 7118.

Terima kasih.

Advertisements