Daftar CNC ke-18 & IUP yang Dicabut

Dear Client,

Terlampir beberapa file terkait energi dan batubara:
1. Daftar isi terbaru dari buku “Coal Business in Indonesia, March 2017”. Last update: 12 Maret 2017.
2. Daftar harga buku-buku terkait energi dan batubara.

Saat ini, buku “Coal Business in Indonesia, March 2017. Last update: 12 Maret 2017”, ditawarkan dengan harga US$ 2.000 (dua ribu dollar AS), khusus untuk e-book dengan format pdf, single license.

E-book dengan format flash (file *.exe) disewakan dengan harga US$ 200 (dua ratus dollar AS) per hari. Dalam prakteknya, e-book flash bisa diakses dalam rentang waktu kurang dari 48 hari. Kelonggaran diberikan karena adanya tenggang waktu (time lapse) antara pembuatan, upload, dan download file e-book flash sampai ke layar monitor pembaca yang membeli.

Tidak ada batasan masa sewa e-book flash. Akan tetapi, e-book flash dibatasi menjadi kadaluwarsa setelah 5 hari. Di hari ke-5, file e-book flash dengan kadaluwarsa tambahan 5 hari berikutnya diharapkan sudah di-upload dengan link baru sudah terkirimkan ke e-mail pembaca yang membeli.

Beberapa direktori terkait bisnis batubara sudah tersedia:
1. direktori usaha tambang dengan status CNC,
2. direktori perusahaan tambang batubara,
3. direktori perusahaan tambang batubara dengan status CNC,
4. direktori perusahaan eksportir batubara,
5. direktori perusahaan pengangkut batubara,
6. direktori usaha batubara, dan lainnya.

Setelah analisa dan peng-update-an terakhir ini selesai, buku “Coal Business in Indonesia, April 2017” hanya akan ditawarkan dalam bentuk cetak dan sewa e-book flash. Tidak ada diskriminasi harga antara pembeli WNI atau WNA. Buku edisi cetak “Coal Business in Indonesia, April 2017” ditawarkan dengan harga US$ 2.500 (dua ribu lima ratus dollar AS).

File e-book flash berjudul “Coal Business in Indonesia, April 2017” disewakan dengan harga US$ 250 per hari. Tidak ada batasan masa sewa e-book flash. Akan tetapi, e-book flash dibatasi menjadi kadaluwarsa setelah 5 hari. Di hari ke-5, file e-book flash dengan kadaluwarsa tambahan 5 hari berikutnya diharapkan sudah di-upload dengan link baru sudah terkirimkan ke e-mail pembaca yang membeli.

Khusus untuk early bird buyers, saya menawarkan buku “Coal Business in Indonesia, April 2017” dengan harga spesial.

Khusus untuk early bird buyers, bila bapak memerlukan tabel, denah, bagan, grafis, dan gambar dalam buku “Coal Business in Indonesia, April 2017”, saya bisa memberikannya secara gratis dengan beberapa batasan tertentu.

Penawaran ini ditutup sampai 31 Maret 2017.

Demikian update dan penawaran dari saya.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
Salam,

Sando
Jakarta, 12 Maret 2017


Read the comprehensive report on “Coal Business in Indonesia” online in https://issuu.com/the1uploader/docs/coal_business_in_indonesia__dec_201?e=27352568/41747360


Get the latest announcement of CNC status of mining business in Indonesia and the revoked mining permits (Daftar CNC Ke-23 dan IUP yang dicabut) in here for free https://issuu.com/the1uploader/docs/daftar_cnc_ke-23___iup_yang_dicabut?e=27352568/45029846

Get the latest announcement of CNC status of mining business in Indonesia and the revoked mining permits (Daftar CNC Ke-22 dan IUP yang dicabut) in here for free https://issuu.com/the1uploader/docs/daftar_cnc_ke-22___iup_yang_dicabut?e=27352568/44160250

Get the latest announcement of CNC status of mining business in Indonesia and the revoked mining permits (Daftar CNC Ke-21 dan IUP yang dicabut) in here for free https://issuu.com/the1uploader/docs/daftar_cnc_ke-21___iup_yang_dicabut?e=27352568/42554502

Get the latest announcement of CNC status of mining business in Indonesia and the revoked mining permits (Daftar CNC Ke-20 dan IUP yang dicabut) in here for free https://issuu.com/the1uploader/docs/daftar_cnc_ke-20___iup_yang_dicabut?e=27352568/42093230

Get the latest announcement of CNC status of mining business in Indonesia and the revoked mining permits (Daftar CNC Ke-19 dan IUP yang dicabut) in here for free http://bit.ly/2edGH42

Get the latest announcement of CNC status of mining business in Indonesia and the revoked mining permits (Daftar CNC Ke-18 dan IUP yang dicabut) in here for free http://bit.ly/2aUF3nF


Daftar CNC Ke-18 & IUP yang dicabut
Jakarta, 29 Juli 2016

Lihat juga “Daftar CNC ke-19 dan IUP yang dicabut” di sini https://the1uploader.wordpress.com/2016/10/06/daftar-cnc-ke-19-dan-iup-yang-dicabut/
dan “Direktori Usaha Tambang di Indonesia: Status Clean and Clear” di sini https://the1uploader.wordpress.com/2016/09/02/directory-of-mining-companies-in-indonesia-status-of-clean-and-clear/

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SUPOMO, SH. NO. 10 JAKARTA 12870
TELEPON : (021) 8295608
FAKSIMILE : (021) 8297642
E-Mail : djmb@minerba.esdm.go.id
KOTAK POS : 4632/KBY
Web : http://www.minerba.esdm.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR: 1115.Pm/04/DJB/2016
TENTANG
PENETAPAN IUP CLEAR AND CLEAN KE-DELAPANBELAS
DAN DAFTAR IUP YANG DICABUT OLEH GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Pada hari ini diumumkan Penetapan IUP Clear and Clean (C&C) ke-delapanbelas dan daftar IUP yang dicabut oleh pemberi izin sebagaimana terlampir yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 (Permen ESDM No. 43/2015) jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2013 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang 4 Tahun 2009, dengan persyaratan IUP yang memenuhi kriteria sebagaimana berikut:
1. Administrasi;
2. Kewilayahan;
3. Teknis dan lingkungan;
4. Finansial;

Penetapan IUP C&C diberikan terhadap IUP yang telah dilakukan evaluasi dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur berdasarkan kriteria administrasi dan kewilayahan. Bagi IUP yang telah ditetapkan C&C-nya dan membutuhkan penerbitan sertifikat C&C wajib mendapatkan rekomendasi penerbitan sertifikat dari Gubernur sesuai kriteria yang diatur pada Permen ESDM No. 43/2015, yaitu:
1. Tahap Eksplorasi:
Menyampaikan bukti setor iuran tetap sampai dengan tahun terakhir dan rekomendasi hasil evaluasi teknis (Laporan Eksplorasi) dari Pemerintah Provinsi;
2. Tahapan Operasi Produksi:
Menyampaikan bukti setor pembayaran iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun terakhir dan rekomendasi hasil evaluasi teknis dan lingkungan (Laporan Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan Dokumen Lingkungan) dari Pemerintah Provinsi;

Total Rekomendasi C&C dari Provinsi berjumlah 1083 IUP terdiri dari 453 IUP rekomendasi dari Gubernur dan 630 IUP rekomendasi dari Kepala Dinas. Dari seluruh rekomendasi Gubernur yang memenuhi persyaratan sesuai Permen ESDM No. 43/2015 berjumlah 121 IUP, sedangkan yang belum atau tidak memenuhi persyaratan sesuai Permen ESDM No. 43/2015 berjumlah 332 IUP;

Untuk IUP yang belum memenuhi persyaratan sesuai Permen ESDM No. 43/2015, pemegang IUP dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk melengkapi persyaratan sesuai Permen ESDM No. 43/2015. Selanjutnya Gubernur dapat menyampaikan hasil evaluasi dan/atau rekomendasi ulang atas dokumen yang dievaluasi tersebut dan disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Pengumuman C&C ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penentuan C&C ini dan ditemukan fakta baru yang menyatakan bahwa IUP-nya tidak C&C, maka akan dilakukan pembatalan pengumuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2016

Direktur Jenderal,

TTD

Bambang Gatot Ariyono


Coal Mining Business in Indonesia July 2016
http://bit.ly/2bFzmtz


PT Borneo Lumbung Energi Metal Tbk: On the Road to Recovery
http://bit.ly/2bU9DiP


Krisis Finansil Cina: Perspektif Kebijakan Moneter, Corporate Finance (Analisa Laporan Keuangan), dan Investment Banking (Valuasi Nilai)
http://bit.ly/29FtUbw


http://koran.bisnis.com/read/20160805/451/572391/pencabutan-iup-terus-berlanjut
PENERTIBAN PERIZINAN BERMASALAH
Pencabutan IUP Terus Berlanjut
Lucky Leonard, Jum’at, 05/08/2016 09:32 WIB
Editor : Mia Chitra Dinisari

JAKARTA — Pemerintah telah mencabut 575 izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah, yang belum berstatus clear and clear hingga 29 Juli 2016. Pencabutan perizinan bermasalah itu dipastikan akan terus bertambahBerdasarkan pengumuman laporan penetapan IUP yang berstatus clear and clean (C&C) dari Direktorat Jenderal Mineral dan Ba tubara Kementerian ESDM, pencabutan IUP bermasalah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ESDM No. 43/2015.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, penetapan IUP C&C diberikan terhadap perizinan yang telah dievaluasi dan mendapatkan rekomendasi dari gubernur berdasarkan kriteria administrasi dan kewilayahan. Bagi IUP yang telah ditetapkan bebas dari masalah dan
menbutuhkan penerbitan sertifikat C&C, maka wajib mendapatkan rekomendasi penerbitan sertifikat dari gubernur.

Untuk IUP yang masih dalam tahap ekplorasi, katanya, harus menyampaikan bukti setoran iuran tetap sampai dengan tahun terakhir dan rekomendasi hasil evaluasi teknis dari pemerintah provinsi. Sementara itu, untuk IUP Operasi Produksi, harus menyampaikan bukti setoran iuran tetap dan royalti sampai dengan tahun terkahir dan rekomendasi hasil evaluasi teknis dan lingkungan dari pemerintah provinsi.

Kementerian ESDM mencatat ada 10.331 IUP yang terdaftar. Sebanyak 6.365 IUP telah berstatus C&C, sedangkan 3.966 perizinan dianggap masih bermasalah, karena belum memperoleh sertifikat C&C. Bambang memaparkan, sudah ada 1.083 IUP yang direkomendasikan mendapat status C&C. Jumlah tersebut terdiri dari
453 IUP rekomendasi gubernur dan 630 IUP rekomendasi kepala dinas.

“Dari seluruh rekomendasi gubernur yang memenuhi persyaratan sesuai Permen ESDM 43/2015 berjumlah 121 IUP,” katanya, Kamis (4/8).

Sebanyak 65 IUP berasal dari Bangka Belitung, 14 IUP dari Jambi, 16 IUP dari Kalimantan Barat, dan 12 IUP dari Kalimantan Tengah Sementara itu, sebanyak 332
IUP dianggap belum atau tidak memenuhi persyaratan sesuai Permen ESDM 43/2015.

DIBERI KESEMPATAN

Kementerian ESDM masih memberikan kesempatan bagi IUP yang belum memenuhi persyaratan tersebut. Para pemegang izin itu dipersilakan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Selanjutnya, gubernur dapat merekomendasi ulang dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Dirjen Minerba. Sebelumnya, Kepala Biro Hukum Ditjen Minerba Heriyanto mengungkapkan, sudah ada beberapa IUP yang dicabut melakukan somasi kepada pemerintah. “Sudah ada beberapa yang somasi, tapi memang belum masuk ke proses hukum.”

Proses penataan IUP bermasalah seharusnya sudah selesai pada 12 Mei 2016. Namun, target tersebut tidak dapat terpenuhi lantaran masih banyak data perizinan tambang dari kabupaten/kota yang belum disampaikan keprovinsi untuk dievaluasi. Berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, bupati/walikota memiliki waktu hingga Oktober 2016 untuk menyerahkan dokumen IUP kepada gubernur. Alhasil, proses evalusi IUP tersebut bisa mundur hingga Januari 2017, karena gubernur memiliki waktu 90 hari setelah tanggal penyerahan dari bupati/waikota untuk menyampaikan hasil evaluasinya kepada Kementerian ESDM


http://industri.bisnis.com/read/20160721/44/568085/pemerintah-cabut-534-izin-usaha-pertambangan
Pemerintah Cabut 534 Izin Usaha Pertambangan
Martin Sihombing Kamis, 21/07/2016 18:37 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan ada 534 izin usaha pertambangan (IUP) yang dicabut karena tidak memiliki status “clean and clear” (CnC) Pencabutan izin tersebut terkait dengan upaya penertiban IUP dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Setelah Permen itu diundangkan, kami menerima dari sejumlah gubernur bahwa dari 1.079 IUP non CnC yang direkomendasikan, selebihnya sudah ada pencabutan sebanyak 534 IUP,” kata Menteri Sudirman Said dalam konferensi pers di Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Sudirman mengatakan tujuan utama pencabutan IUP tersebut adalah menyehatkan industri mineral dan batu bara (minerba) sehingga diisi oleh badan usaha taat hukum secara legal serta memenuhi persyaratan.

IUP dinyatakan CnC jika memenuhi aspek administrasi dan kewilayahan.

Dari sisi administrasi, IUP harus memiliki kelengkapan dokumen cadangan, penerbitannya sesuai dengan peraturan dan perundangan, serta memiliki izin usaha yang masih berlaku.

Sementara itu dari sisi kewilayahan, IUP tidak boleh memiliki wilayah yang tumpang tindih, baik wilayah eksplorasi maupun produksi.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan sejumlah IUP yang dicabut umumnya karena tidak diperpanjang atau “expired”.

“IUP yang 500an itu umumnya sesuai prosedur, tidak ada gejolak karena memang waktunya (izin usaha) sudah habis atau expired kemudian tidak diperpanjang,” kata Bambang.

Ia menjelaskan sebelumnya Kementerian ESDM sudah membahas tentang penataan lisensi usaha pertambangan dengan Kepala Dinas Pertambangan dari 24 Provinsi.

Dari pertemuan tersebut, pihaknya menerima ada sekitar 4.023 IUP non-CnC, namun yang dilaporkan pada Kementerian ESDM baru mencapai sekitar 1.500 IUP.

“Yang baru disampaikan sekitar 1.500an IUP, 500 di antaranya dicabut. Sisanya kami tanyakan sekitar 2.500an kepada Kepala Dinas. Mereka masih belum mendapat data masukan dari Bupati sehingga belum bisa dikatakan dapat dievaluasi atau tidak,” ujar Bambang.

Source : ANTARA
Editor : Martin Sihombing


Advertisements