News Analyses of Local Media Coverage on Coal Price

url: Analisa Berita dan Liputan Media Lokal tentang Harga Batubara
News Analyses of Local Media Coverage on Coal Price
by Sando Sasako, Jakarta, 16 October 2016 14:04

You barely can expect to have some in-depth analysis on coal price from Indonesian media. They just copy/cut-paste it on any given paragraphs and sentences wherever they like, prefer, and seem fit. Press releases from government officials and/or corporations have been compacted with losing grips on what matters most, but the vague big pictures.

They always forget to elicit the raison d’être of any given state budgeted revenue, its structure and sources, why it matters to the country, why the state must uphold such rules, how it can benefit the coal-related companies and to both social and local environments, why there must be a ceiling price for the sales, pricing methods, the differences amongst the spot and future prices, price at sale point, FOB, CIF, or else.

The pricing rules should be factored and tied with encouraging vs discouraging elements, incentives vs disincentives, the costs and benefits of compliance, the reasons of why there must be fair and good mining practices, discourage under-reporting and under-invoicing practices, why there have been priviliges given to the first coal mining companies under the CCoW terms.

Before proceeding, you should have read this article http://www.slideshare.net/chitchatid/beating-the-low-price-condition

Upon scrapping and scratching the following local media coverage on coal price, here is the key talking points to be analysed and dug. Stay tuned and please come back to this page for the updates to come in a matter of days.

the key talking points

HPB, HBA

price setting
price fixing
price collution

conflicting and contradicting perspectives & values: govt vs corps
disputes on tax, royalties

cost plus margin
mine-mouth power plant

cost accounting
cost-based pricing system
who set and allow the definition of costs?

low on cal, indeed
how about this,
the embedded methane gas in coal such as the coal-bed methane (CBM)
ring a bell?

coal is homogenous
free market

production cuts
sustainability
prolonged exploitation
mine-life – life of mine

sell-offs
self-preservations

switching the allocation of funds, channelling the hot pants


kphb
Sunday, 16 October 2016
20101001 1831 21 ANTM dan ketentuan harga mineral … 021010
2016-10-16 04:36 PM
http://sahamantmindonesia.blogspot.co.id/2010/10/antm-dan-ketentuan-harga-mineral-021010.html
ANTM dan ketentuan harga mineral … 021010
TAMBANG, 01 Oktober 2010 | 18.31
Permen Patokan Harga Mineral Dan Batubara Sudah Diundangkan
Bambang Setiawan
Alamsyah Pua Saba
alam@majalahtambang.com
(ibeth.nurbaiti@bisnis.co.id)

Jakarta-TAMBANG- Pada 23 September 2010 lalu, Pemerintah telah mensahkan Peraturan Menteri ESDM nomor 17 tahun 2010, tentang Tata Cara penetapan harga patokan patokan penjualan Mineral dan Batubara. Permen ini berlaku untuk semua produsen mineral dan Batubara.

“Kalau sebelumnya, untuk batu bara kan hanya PKP2B [perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara-red] saja yang dikenakan acuan harga itu. Cuma sekarang lebih dikukuhkan. Jadi dikenakan untuk semua izin dan komoditas yang ada, termasuk mineral,” demikian disampaikan Dirjen Mineral, Batubara dan panas Bumi, Bambang Setiawan, usai acara penganugerahaan lingkungan.

Dengan ketentuan ini, tambahnya, semua pemegang izin tambang dengan semua jenis komoditas harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam Permen tersebut.

Dalam pasal 2 Permen tersebut dikatakan, Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara dan IUPK operasi produksi mineral dan batubara wajib menjual mineral atau batubara yang dihasilkannya dengan berpedoman pada harga patokan baik untuk penjualan kepada pemakai dalam negeri maupun eksport termasuk kepada badan usaha afiliasinya

Permen ini, akan menjadi acuan bagi produsen maupun konsumen dalam penentuan harga, baik untuk penjualan spot ataupun term. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai acuan dalam perhitungan untuk penetapan penerimaan negara, baik oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) maupun BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Untuk batu bara, jelas Bambang, diatur berdasarkan keputusan Dirjen Minerbapabum yang menetapkan Harga Batu bara Acuan (HBA) dan akan diterbitkan setiap bulannya. HBA tersebut, menggunakan perata-rataan dengan setara nilai kalori untuk 4 indeks harga batu bara, yakni New Castle Index, Global Coal, Platts, dan Indonesia Coal Index (ICI).

Sementara untuk harga mineral, perhitungannya menggunakan patokan stanar LME (London Metal Exchange). Mungkin yang agak susah, imbuhnya adalah bauksit atau mangan, karena bukan aluminium yang dihitung tetapi bauksit atau mangannya. “kalau konsentratkan tinggal liaht berapa kadarnya,” ucapnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia(APBI) Bob Kamandanu, sepakat dengan ketentuan penetapan harga patokan tersebut. Dengan patokan harga penjualan yang dikenakan kepada semua perusahaan tambang, akan menghilangkan persaingan harga tidak sehat yang selama ini terjadi.

“Antara perusahaan branded dan non-branded itu kan berbeda harganya. Itu kan menjadi persaingan yang tidak sehat. Akhirnya sekarang semuanya menjadi sehat dengan Permen ini, jadi kompetisi juga sehat,” tutur Bob.

Dalam Permen ini, juga dijelaskan tentang produsen batubara atau mineral yang telah menandatangani kontrak penjualan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Permen ini.

Untuk produsen yang telah melakukan penandatangan kontrak penjualan langsung (spot) paling lambat 6 bulan wajib menyesuaikan dengan Permen ini.

Sementara yang telah melakukan kontrak penjualan jangka tertentu (term) diberikan waktu paling lambat 12 bulan untuk menyesuaiakan dengan Peraturan Menteri ini (Bab VII Ketentuan Peralihan pasal 26 ayat 2 dan 3).

Acuan harga minerba akan dievaluasi
OLEH NURBAITI Bisnis Indonesia

Kementerian ESDM akan meng evaluasi harga patokan mineral dan batu bara untuk memberikan jaminan ketersediaan komoditas itu di dalam negeri, sekaligus mengopti malkan pendapatan negara.

Produsen harus mengikuti patokan harga resmi JAKARTA: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengevaluasi harga patokan miner al dan batu bara (miner ba) untuk memberikan jaminan ketersediaan komoditas itu di dalam negeri, sekaligus meng optimalkan pendapatan negara.
Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi (Minerbapabum) Kementerian ESDM Bambang Setiawan mengungkapkan evaluasi itu sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No. 17/ 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batu Bara yang ditetapkan pada 23 September 2010.

“Dalam aturannya kan sudah ada, untuk long term [kontrak jangka panjang] bagaimana, untuk spot bagaimana. Long term bisa saja, tetapi harganya tetap harus mengikuti ketentuan ini, artinya paling lama setahun. Itu akan dievaluasi mengikuti harga indeks dari waktu ke waktu,” katanya kemarin.

Menurut Bambang, untuk kontrak yang sifatnya spot tetap mengacu pada harga bulanan sehingga bisa mengikuti perkembangan pasar bila terjadi perubahan harga batu bara.

“Implikasi penetapan harga batu bara sebenarnya untuk memberikan jaminan ketersediaan di dalam negeri sehingga optimalisasi pendapatan negara juga bisa tercapai,” tegasnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minerbapabum Kementerian ESDM Witoro Soelarno mengungkapkan alasan pemerintah mengatur harga mineral dan batu bara tersebut juga terkait dengan upaya optimalisasi manfaat sumber daya tambang milik negara.

“Kalau jual murah, royalti akan lebih rendah. Selan itu, kalau harga rendah maka pajak terhadap keuntungan perusahaan juga jadi lebih kecil,” tutur Witoro.

Namun, menurut dia, untuk batu bara pada kondisi tertentu bisa dijual di bawah harga pasar, tetapi tentunya setelah mendapatkan persetujuan pemerintah.

Witoro menjelaskan pemerin tah akan mengevaluasi apakah ada faktor pengurang dari komo ditas tambang tersebut, seperti adanya mineral pengganggu se hingga harus membangun infrastruktur sendiri.

Dengan aturan itu, pemerintah juga mewajibkan semua pro dusen mineral dan batu bara yang melakukan kegiatan pen jualan produksi tambang untuk mengikuti ketentuan patokan harga resmi, sehingga penetapan penerimaan negara semakin jelas dan transparan. Bambang mengungkapkan pada dasarnya patokan harga tersebut tidak jauh berbeda den gan ketentuan sebelumnya yang selama ini diterapkan. Namun, menurut dia, dengan diterbitkan nya Permen ESDM tersebut, maka dikenakan untuk semua pemegang izin tambang dan semua jenis komoditas yang akan melakukan transaksi penjualan.

“Kalau sebelumnya, untuk batu bara kan hanya PKP2B [per usahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara] saja yang dikena kan acuan harga itu, tetapi seka rang lebih dikukuhkan. Jadi, dikenakan untuk semua izin dan komoditas yang ada, termasuk mineral,” ujarnya.

Bambang menjelaskan nantinya diatur berdasarkan keputusan Dirjen Minerbapabum yang menetapkan harga batu bara acuan (HBA) dan akan diterbitkan setiap bulan.

Menurut dia, HBA menggu nakan perata-ra taan dengan se tara nilai kalori untuk empat in deks harga batu bara, yakni New Castle Index, Glo bal Coal, Platts, dan Indonesia Coal Index (ICI).

Sementara itu, untuk ketentuan harga mineral dinilai lebih mudah perhitungannya karena sudah ada patokan harga standar LME (London Metal Exchange).
Sanksi administratif Pasal 25 Permen ESDM No. 17/ 2010 menegaskan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atau IUP khusus (IUPK) operasi produksi.

Sanksi itu dikenakan bila tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jang ka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara penjualan mineral logam, mineral bukan logam, batu bara atau batuan.

Bab VII Ketentuan Peralihan Pasal 26 Permen ESDM tersebut juga dijelaskan kontrak penjualan langsung (spot) yang telah ditandatangani oleh pemegang IUP operasi produksi, kontrak karya atau PKP2B, berdasarkan peraturan sebelum ditetapkan permen ini paling lambat 6 bulan wajib disesuaikan.

Sementara itu, kontrak penjualan jangka tertentu yang telah ditandatangani oleh pemegang IUP operasi produksi, kontrak karya atau PKP2B berdasarkan ketentuan sebelum ditetapkannya permen ini dalam jangka waktu paling lambat 12 bulan, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam permen tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Bob Kamandanu menyambut baik diterbitkannya Permen ESDM No. 17/ 2010.

Menurut dia, dengan adanya patokan harga penjualan yang dikenakan kepada semua perusahaan tambang, tentunya menghilangkan persaingan harga tidak sehat yang selama ini terjadi.

Diposkan 2nd October 2010 oleh Ekonomi Takserius


Monday, 17 October 2016
20101206 06 HARGA BATUBARA INDONESIA DITATA
2016-10-17 05:52 PM
http://batubaraasalan.blogspot.co.id/
http://batubaraasalan.blogspot.co.id/2010/12/harga-batubara-indonesia-ditata.html
HARGA BATUBARA INDONESIA DITATA
Primajaya on Senin, 06 Desember 2010

Akhirnya Indonesia dapat melahirkan harga patokan batubara (HPB). Ini adalah sebuah kebijakan yang penting di dalam rangka menata kembali manfaat yang optimal dalam pengelolaan batubara di Indonesia. Indonesia memiliki sumberdaya dan cadangan yang cukup lumayan, yaitu cadangan saat ini sekitar 21 miliar ton.
Sedangkan produksi tahun lalu saja sudah 254 juta ton. Maka HPB tersebut merupakan sebuah capaian yang dapat menguntungkan para pihak. Pihak pelaku baik produsen dan konsumen telah memiliki alat bantu yang cukup jelas dalam penentuan harga baik untuk harga spot atau kontrak. Sedangkan bagi pemerintah tentu saja salah satu pusat perhatiannya adalah ketentuan harga untuk penetapan penerimaan negara semakin jelas dan transparan.

Bagaimana mekanismenya?

Mekanisme penetapan harga tersebut di belakang layar tentu saja cukup rumit, karena melibatkan sejumlah variabel dan banyak perusahaan lainnya. Namun secara praktisnya bisa disampaikan secara sederhana sebagai berikut.
Pertama, ditentukan terlebih dahulu Harga Batubara Acuan (HBA) dengan menggunakan perata-rataan dengan setara nilai kalor untuk 4 buah indeks harga batubara, yaitu New Castle Index, Global Coal, Platts dan Indonesia Coal Index (ICI). Dua yang disebut pertama, mewakili harga pada internasional, sedangkan yang dua terakhir menggunakan perhitungan dengan batubara domestik. Maka masing-masing mewakili 25%. Kualitas untuk batubara acuan adalah 6322 kkal/kg, kandungan air 8%, kandungan belerang 0,8% dan kandungan abu 15%.
ke-dua, berdasarkan pada HBA tersebut selanjutnya ditentukan HPB marker (price marker). HPB marker ada 8 buah, yaitu yang mewakili kualitas batubara mulai dari 4200 sampai 7000 kkal/kg. Alasan pemilihan marker adalah untuk mencerminkan range tiap kualitas yang paling banyak diperdagangkan/dominan di pasaran serta sudah umum dikenal di pasaran.
Ke-tiga, bagaimana dengan batubara di luar yang 8 kategori di atas? Untuk itu harga batubara lain di luar HPB marker yang 8 buah tersebut ditentukan dengan cara pendekatan atau interpolasi dengan menggunakan HPB yang 8 buah tersebut dengan menggunakan rumus tertentu.
Penetapan HBA dan HPB dilakukan setiap bulannya dan diumumkan melalui surat kepada instansi terkait serta di muat juga di portal http://www.djmbp.esdm.go.id.
Pemerintah mengharapkan dengan diterapkannya mekanisme ini akan diperolah kemudahan, tarnsparansi dan kepastian dalam bisnis batubara di tanah air yang dapat memberikan keuntungan bersama, baik pelaku ataupun pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat pada umumnya. Dalam waktu dekat ketentuan tentang harga batubara tersebut termasuk juga tentang harga mineral akan dibakukan di dalam penetapan oleh peraturan Menteri ESDM.
(edpraso)
Sumber : http://www.djmbp.esdm.go.id/modules.php?_act=detail&sub=news_minerbapabum&news_id=3284


Monday, 17 October 2016
20140328 1517 03 Kajian Evaluasi Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara
2016-10-17 05:31 PM
http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20140328151723695751722
Kajian Evaluasi Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara
2014-03-28 15:17:23+07:00

Perkembangan penerimaan negara dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren peningkatan yang pesat. Namun demikian, penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mengalami laju peningkatan yang jauh berbeda. Dalam periode 2006-2012, penerimaan perpajakan meningkat sebesar 107 persen sedangkan PNBP hanya meningkat sebesar 22 persen.

Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan umum dan batubara masih lebih kecil dari pada potensi yang sebenarnya. Penerimaan PNBP pertambangan umum dan batubara sebesar Rp 8.7 Triliun (2007), 12.5 Triliun (2008), 15.3 Triliun (2009), 18.6 Triliun (2010) dan 24.2 Triliun (2011). Sementara penerimaan pajak sektor ini sebesar 29.3 Triliun (2007), 35,4 Triliun (2008), 36.1 Triliun (2009), 48,3 Triliun (2010) dan 70.5 Triliun (2011).

Rendahnya pertumbuhan penerimaan PNBP khususnya dari sektor pertambangan batubara memerlukan penanganan yang serius untuk mengoptimalkan potensi penerimaan negara.

Target penerimaan PNBP sektor pertambangan umum dan batubara dalam APBN tahun 2013 sebesar 31,6 triliun. Target penerimaan PNBP ini direncanakan diperoleh dari pembayaran PNBP dari para wajib bayar yang terdiri PKP2B (perjanjian penambangan batubara), Kontrak Karya (perjanjian penambangan mineral) maupun izin usaha pertambangan (penambangan mineral dan batubara) selama tahun 2013.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite pada tanggal 14 Juni 2013 menyampaikan Pemerintah dan DPR telah menyepakati royalti batubara mulai tahun 2014 royalti dinaikkan menjadi 10%-13%. Rencana kenaikan royalti tersebut diharapkan menambah pendapatan negara Rp 3 triliun. Rencana kenaikan tarif royalti ini berlaku untuk pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan). Target penerimaan PNBP tahun 2013 sebesar Rp 31.6 triliun dianggap masih belum seimbang dengan ekploitasi sumber daya alam.

Sebagai tindak lanjut dari keinginan peningkatan penerimaan negara dari sektor industri batubara, pemerintah akan melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan revisi adalah menyamakan tarif royalti yang berlaku bagi pemegang pemegang IUP dan IUPK dengan pemegang PKP2B batubara. Besaran tarif royalti baru bagi pemegang IUP batubara yang sedang dikaji adalah 10-13.5%. Argumentasinya dengan tarif royalti sebesar 13.5%, perusahaan pemegang PKP2B mampu membukukan laba yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah menganggap bahwa penerimaan negara akan meningkat signifikan apabila tarif royalti bagi pemegang IUP dan IUPK batubara disamakan dengan tarif royalti yang berlaku bagi pemegang PKP2B.

Sumber daya mineral yang ada di Indonesia meliputi tembaga, emas primer, perak, bijih nikel, pasir besi, bauksit, serta timah. Sumber daya yang paling banyak adalah bijih nikel dan bauksit. Sumber daya dan Cadangan Komoditi Utama Pertambangan (dalam juta Ton) ESDM menurut Alamsyah (2006) terbesar adalah bijih nikel 1.338,2 juta ton, timah 0,62 juta ton dan tembaga 66,2 juta ton serta emas primer 0,005 juta ton.

Untuk melaksanakan pemungutan PNBP pemerintah menggunakan dasar hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ESDM serta instrumen perjanjian berupa Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Dasar hukum terkait meliputi
Undang-Undang No. 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,
Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
Peraturan Pemerintah No 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Jo
PP No. 24 /2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara,
Peraturan Pemerintah No 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara,
Peraturan Pemerintah No. 9/2012 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku di KESDM,
Keputusan Presiden No. 75/1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok PKP2B,
Peraturan Menteri ESDM No 17/2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara, Kontrak Karya (KK) serta Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Berdasarkan data dari Ditjen Minerba – Kementerian ESDM, dapat diketahui bahwa saat ini terdapat 74 perusahaan PKP2B yang beroperasi dan 10.660 pelaku usaha IUP. Dari total perusahaan IUP tersebut, 5.120 perusahaan telah berstatus clean and clear, sedangkan 5.540 perusahaan lainnya belum mendapatkan status clean and clear dimaksud (data per 12 November 2012). Diharapkan dengan kejelasan status IUP tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib bayar dalam melunasi kewajiban terhadap negara serta memudahkan pengawasan oleh instansi pemeriksa.

Pungutan atas pertambangan berupa pajak pusat dan pajak daerah. Khusus untuk PKP2B dan KK dilakukan pemungutan sesuai dengan jenis pungutan yang ada dalam kontrak. Untuk wajib bayar yang berstatus IUP membayar royalti berdasarkan tarif PP 9 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Tarif mineral mempunyai dasar hukum yang sama dengan batubara. Mineral timah dikenakan royalti sebesar 3% dari harga jual. Sementara mineral tembaga, emas, dan nikel dikenakan 4% dari harga jual.

Kelemahan penggunaan presentase adalah tidak memperhitungkan kondisi keuangan perusahaan. Sehingga jika perusahaan laba besar maka proporsi penerimaan PNBP menjadi kecil, namun jika harga cenderung turun maka perusahaan akan mempunyai beban produksi yang besar.

Pengenaan royalti berdasarkan laba akan menyebabkan sulit perhitungannya, beban administrasinya tinggi, ada risiko praktik akuntansi yang curang serta risiko pergeseran pendapatan, biaya atau laba. Model ini cukup adil bagi investor serta negara dan jenis royalti yang dihitung berdasarkan basis keuntungan (profit) dari kegiatan operasi pertambangan. Royalti jenis ini dapat diklasifikasikan sebagai pajak. Pengenaan PNBP dapat dikenakan berdasar laba namun membutuhkan pengawasan yang ketat dari pemerintah.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan dasar pengenaan, sejauh ini tidak ada permasalahan yang timbul dalam penerapan harga jual per ton sebagai dasar pengenaan PNBP batubara. Setiap bulannya, Kementerian ESDM menerbitkan Harga Batubara Acuan sebagai patokan untuk menghitung kewajiban PNBP yang harus dilunasi oleh perusahaan. Besarnya PNBP yang harus dibayar diperoleh dengan cara mengalikan tarif dengan harga dikalikan dengan volume produksi dalam ton.

Penetapan tarif berdasarkan skala produksi kurang tepat mengingat hal tersebut dapat memicu perusahaan untuk melakukan under-reporting. Metode penetapan tarif yang dibedakan berdasarkan tingkat produksi pernah diterapkan pada periode 1998-2000 dengan diterbitkannya PP Nomor 58 Tahun 1998.
Dengan ketentuan tersebut, perusahaan dengan tingkat produksi yang lebih tinggi dikenakan tarif PNBP yang lebih tinggi pula. Dari sisi asas keadilan, hal ini dinilai tepat untuk mengurangi dampak regresivitas tarif spesifik. Saat ini tarif yang digunakan adalah tarif ad-valorem dalam besaran persentase.
Karena itu, penerapan tarif tersebut tidak menimbulkan dampak regresif sehingga tidak perlu dibedakan berdasarkan skala produksi. Selain itu, penetapan tarif berdasarkan skala produksi dapat memicu perusahaan untuk melakukan under-reporting (melaporkan produksi lebih rendah dari yang sebenarnya) untuk mendapatkan tarif PNBP yang lebih rendah. Hal ini sebenarnya dapat diatasi melalui pengawasan namun hal tersebut memerlukan usaha dan biaya yang tinggi, mengingat potensi kebocoran yang timbul juga relatif besar.

Solusi yang dapat ditempuh antara lain dengan menerapkan kenaikan tarif royalti progresif berdasarkan kenaikan indeks harga. Tarif royalti progresif yang dimaksud adalah kenaikan tarif royalti saat indeks harga batubara mencapai level tertentu yang dibuat dalam beberapa lapisan (layer). Dengan demikian, godaan praktik-praktik tak terpuji tambang ilegal dapat diminimalkan.

Penerimaan royalti mineral dan batubara sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen yaitu tarif royalti, volume produksi pertambangan serta harga dari hasil pertambangan tersebut. Jika tarif royalti dinaikan menjadi tinggi, otomatis penerimaan PNBP akan naik dalam jangka pendek. Kenaikan tarif royalti dapat menaikkan biaya produksi perusahaan. Di sisi lain, instrumen tarif juga dapat dikenakan sebagai bentuk disinsentif untuk para wajib bayar agar mengendalikan kegiatan penambangannya.

Peningkatan penerimaan royalti batubara dapat dilakukan dengan menaikan tarif IUP sampai dengan 13.5%. Tarif sebesar ini selama ini hanya berlaku untuk pelaku usaha batubara jenis PKP2B. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan PNBP adalah dengan menaikan tarif royalti khusus IUP.
Peningkatan penerimaan royalti dapat melebihi 3 triliun jika tarif royalti dinaikan dari 3% (kalori 5.100), 5% (kalori 5.100-6.100) dan 7% (kalori diatas 6.100) menjadi 7% (kalori 5.100), 9% (kalori 5.100-6.100) dan 13.5 % (kalori diatas 6.100). Kenaikan tarif tersebut dengan asumsi harga diatas USD 80/ton. Kenaikan tarif royalti tersebut tanpa mempertimbangkan kapasitas produksi.

Peningkatan penerimaan royati khusus mineral harus mempertimbangkan insentif dan disinsentif untuk para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan dengan pemurnian dan pengolahan hasil tambang. Royalti yang dikenakan terhadap mineral hasil tambang olahan harus membayar royalti lebih rendah dibanding dengan royalti tanpa melalui kegiatan pemurnian dan pengolahan.

Model pengenaan tarif royalti yang berlaku sekarang ini berdasarkan ad-valorem (berdasarkan nilai). Penerimaan royalti diperoleh dengan mengenakan tarif royalti dikalikan dengan harga jual. Model pengenaan royalti ini mencerminkan kemudahan dalam perhitungan, pembayaran dan pengawasan pembayaran PNBP. Praktik pengenaan royalti yang digunakan oleh Indonesia sama dengan yang digunakan oleh Rusia dan Mongolia.

Berdasarkan kajian di atas, berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi terkait dengan kenaikan tarif royalti, di antaranya dengan: mempertahankan metode tarif royalti mineral dan batubara dengan basis ad-valorem, sistem basis nilai ini memudahkan perhitungan, dan pengawasan kepada wajib bayar royalti; Kenaikan tarif royalti batubara menggunakan tarif progresif dengan mempertimbangkan harga patokan batubara, di mana semakin tinggi kalori dan harga batubara maka royalti yang dibayarkan semakin besar; Kenaikan tarif mineral ditujukan untuk memacu pembangunan smelter (fungsi diinsentif), di mana mineral mentah dikenakan royalti besar sementara mineral hasil olahan dikenakan royalti lebih kecil; mempertahankan sistem Harga Patokan Batubara serta Harga Patokan Mineral lain sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap pengendalian harga mineral dan batubara, dengan adanya harga patokan maka pemerintah dapat mengendalikan harga yang sekaligus mengendalikan penerimaan royalti.


Sunday, 16 October 2016
20140407 1401 20 Kajian Evaluasi Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara
2016-10-16 04:34 PM
http://www.kemenkeu.go.id/en/node/40991
Kajian Evaluasi Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara
7 April 2014 – 14:01
Tanggal : 28/03/2014

Perkembangan penerimaan negara dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren peningkatan yang pesat. Namun demikian, penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mengalami laju peningkatan yang jauh berbeda. Dalam periode 2006-2012, penerimaan perpajakan meningkat sebesar 107 persen sedangkan PNBP hanya meningkat sebesar 22 persen.

Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan umum dan batubara masih lebih kecil dari pada potensi yang sebenarnya. Penerimaan PNBP pertambangan umum dan batubara sebesar Rp 8.7 Triliun (2007), 12.5 Triliun (2008), 15.3 Triliun (2009), 18.6 Triliun (2010) dan 24.2 Triliun (2011). Sementara penerimaan pajak sektor ini sebesar 29.3 Triliun (2007), 35,4 Triliun (2008), 36.1 Triliun (2009), 48,3 Triliun (2010) dan 70.5 Triliun (2011).

Rendahnya pertumbuhan penerimaan PNBP khususnya dari sektor pertambangan batubara memerlukan penanganan yang serius untuk mengoptimalkan potensi penerimaan negara.

Target penerimaan PNBP sektor pertambangan umum dan batubara dalam APBN tahun 2013 sebesar 31,6 triliun. Target penerimaan PNBP ini direncanakan diperoleh dari pembayaran PNBP dari para wajib bayar yang terdiri PKP2B (perjanjian penambangan batubara), Kontrak Karya (perjanjian penambangan mineral) maupun izin usaha pertambangan (penambangan mineral dan batubara) selama tahun 2013.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite pada tanggal 14 Juni 2013 menyampaikan Pemerintah dan DPR telah menyepakati royalti batubara mulai tahun 2014 royalti dinaikkan menjadi 10%-13%. Rencana kenaikan royalti tersebut diharapkan menambah pendapatan negara Rp 3 triliun. Rencana kenaikan tarif royalti ini berlaku untuk pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan). Target penerimaan PNBP tahun 2013 sebesar Rp 31.6 triliun dianggap masih belum seimbang dengan ekploitasi sumber daya alam.

Sebagai tindak lanjut dari keinginan peningkatan penerimaan negara dari sektor industri batubara, pemerintah akan melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan revisi adalah menyamakan tarif royalti yang berlaku bagi pemegang pemegang IUP dan IUPK dengan pemegang PKP2B batubara. Besaran tarif royalti baru bagi pemegang IUP batubara yang sedang dikaji adalah 10-13.5%. Argumentasinya dengan tarif royalti sebesar 13.5%, perusahaan pemegang PKP2B mampu membukukan laba yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah menganggap bahwa penerimaan negara akan meningkat signifikan apabila tarif royalti bagi pemegang IUP dan IUPK batubara disamakan dengan tarif royalti yang berlaku bagi pemegang PKP2B.

Sumber daya mineral yang ada di Indonesia meliputi tembaga, emas primer, perak, bijih nikel, pasir besi, bauksit, serta timah. Sumber daya yang paling banyak adalah bijih nikel dan bauksit. Sumber daya dan Cadangan Komoditi Utama Pertambangan (dalam juta Ton) ESDM menurut Alamsyah (2006) terbesar adalah bijih nikel 1.338,2 juta ton, timah 0,62 juta ton dan tembaga 66,2 juta ton serta emas primer 0,005 juta ton.

Untuk melaksanakan pemungutan PNBP pemerintah menggunakan dasar hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ESDM serta instrumen perjanjian berupa Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Dasar hukum terkait meliputi Undang-Undang No. 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Jo PP No. 24 /2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 9/2012 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku di KESDM, Keputusan Presiden No. 75/1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok PKP2B, Peraturan Menteri ESDM No 17/2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara, Kontrak Karya (KK) serta Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Berdasarkan data dari Ditjen Minerba – Kementerian ESDM, dapat diketahui bahwa saat ini terdapat 74 perusahaan PKP2B yang beroperasi dan 10.660 pelaku usaha IUP. Dari total perusahaan IUP tersebut, 5.120 perusahaan telah berstatus clean and clear, sedangkan 5.540 perusahaan lainnya belum mendapatkan status clean and clear dimaksud (data per 12 November 2012). Diharapkan dengan kejelasan status IUP tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib bayar dalam melunasi kewajiban terhadap negara serta memudahkan pengawasan oleh instansi pemeriksa.

Pungutan atas pertambangan berupa pajak pusat dan pajak daerah. Khusus untuk PKP2B dan KK dilakukan pemungutan sesuai dengan jenis pungutan yang ada dalam kontrak. Untuk wajib bayar yang berstatus IUP membayar royalti berdasarkan tarif PP 9 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Tarif mineral mempunyai dasar hukum yang sama dengan batubara. Mineral timah dikenakan royalti sebesar 3% dari harga jual. Sementara mineral tembaga, emas, dan nikel dikenakan 4% dari harga jual.

Kelemahan penggunaan presentase adalah tidak memperhitungkan kondisi keuangan perusahaan. Sehingga jika perusahaan laba besar maka proporsi penerimaan PNBP menjadi kecil, namun jika harga cenderung turun maka perusahaan akan mempunyai beban produksi yang besar.

Pengenaan royalti berdasarkan laba akan menyebabkan sulit perhitungannya, beban administrasinya tinggi, ada risiko praktik akuntansi yang curang serta risiko pergeseran pendapatan, biaya atau laba. Model ini cukup adil bagi investor serta negara dan jenis royalti yang dihitung berdasarkan basis keuntungan (profit) dari kegiatan operasi pertambangan. Royalti jenis ini dapat diklasifikasikan sebagai pajak. Pengenaan PNBP dapat dikenakan berdasar laba namun membutuhkan pengawasan yang ketat dari pemerintah.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan dasar pengenaan, sejauh ini tidak ada permasalahan yang timbul dalam penerapan harga jual per ton sebagai dasar pengenaan PNBP batubara. Setiap bulannya, Kementerian ESDM menerbitkan Harga Batubara Acuan sebagai patokan untuk menghitung kewajiban PNBP yang harus dilunasi oleh perusahaan. Besarnya PNBP yang harus dibayar diperoleh dengan cara mengalikan tarif dengan harga dikalikan dengan volume produksi dalam ton.

Penetapan tarif berdasarkan skala produksi kurang tepat mengingat hal tersebut dapat memicu perusahaan untuk melakukan under-reporting. Metode penetapan tarif yang dibedakan berdasarkan tingkat produksi pernah diterapkan pada periode 1998-2000 dengan diterbitkannya PP Nomor 58 Tahun 1998. Dengan ketentuan tersebut, perusahaan dengan tingkat produksi yang lebih tinggi dikenakan tarif PNBP yang lebih tinggi pula. Dari sisi asas keadilan, hal ini dinilai tepat untuk mengurangi dampak regresivitas tarif spesifik. Saat ini tarif yang digunakan adalah tarif ad-valorem dalam besaran persentase. Karena itu, penerapan tarif tersebut tidak menimbulkan dampak regresif sehingga tidak perlu dibedakan berdasarkan skala produksi. Selain itu, penetapan tarif berdasarkan skala produksi dapat memicu perusahaan untuk melakukan under-reporting (melaporkan produksi lebih rendah dari yang sebenarnya) untuk mendapatkan tarif PNBP yang lebih rendah. Hal ini sebenarnya dapat diatasi melalui pengawasan namun hal tersebut memerlukan usaha dan biaya yang tinggi, mengingat potensi kebocoran yang timbul juga relatif besar.

Solusi yang dapat ditempuh antara lain dengan menerapkan kenaikan tarif royalti progresif berdasarkan kenaikan indeks harga. Tarif royalti progresif yang dimaksud adalah kenaikan tarif royalti saat indeks harga batubara mencapai level tertentu yang dibuat dalam beberapa lapisan (layer). Dengan demikian, godaan praktik-praktik tak terpuji tambang ilegal dapat diminimalkan.

Penerimaan royalti mineral dan batubara sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen yaitu tarif royalti, volume produksi pertambangan serta harga dari hasil pertambangan tersebut. Jika tarif royalti dinaikan menjadi tinggi, otomatis penerimaan PNBP akan naik dalam jangka pendek. Kenaikan tarif royalti dapat menaikkan biaya produksi perusahaan. Di sisi lain, instrumen tarif juga dapat dikenakan sebagai bentuk disinsentif untuk para wajib bayar agar mengendalikan kegiatan penambangannya.

Peningkatan penerimaan royalti batubara dapat dilakukan dengan menaikan tarif IUP sampai dengan 13.5%. Tarif sebesar ini selama ini hanya berlaku untuk pelaku usaha batubara jenis PKP2B. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan PNBP adalah dengan menaikan tarif royalti khusus IUP. Peningkatan penerimaan royalti dapat melebihi 3 triliun jika tarif royalti dinaikan dari 3% (kalori 5.100), 5% (kalori 5.100-6.100) dan 7% (kalori diatas 6.100) menjadi 7% (kalori 5.100), 9% (kalori 5.100-6.100) dan 13.5 % (kalori diatas 6.100). Kenaikan tarif tersebut dengan asumsi harga diatas USD 80/ton. Kenaikan tarif royalti tersebut tanpa mempertimbangkan kapasitas produksi.

Peningkatan penerimaan royati khusus mineral harus mempertimbangkan insentif dan disinsentif untuk para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan dengan pemurnian dan pengolahan hasil tambang. Royalti yang dikenakan terhadap mineral hasil tambang olahan harus membayar royalti lebih rendah dibanding dengan royalti tanpa melalui kegiatan pemurnian dan pengolahan.

Model pengenaan tarif royalti yang berlaku sekarang ini berdasarkan ad-valorem (berdasarkan nilai). Penerimaan royalti diperoleh dengan mengenakan tarif royalti dikalikan dengan harga jual. Model pengenaan royalti ini mencerminkan kemudahan dalam perhitungan, pembayaran dan pengawasan pembayaran PNBP. Praktik pengenaan royalti yang digunakan oleh Indonesia sama dengan yang digunakan oleh Rusia dan Mongolia.

Berdasarkan kajian di atas, berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi terkait dengan kenaikan tarif royalti, di antaranya dengan: mempertahankan metode tarif royalti mineral dan batubara dengan basis ad-valorem, sistem basis nilai ini memudahkan perhitungan, dan pengawasan kepada wajib bayar royalti; Kenaikan tarif royalti batubara menggunakan tarif progresif dengan mempertimbangkan harga patokan batubara, di mana semakin tinggi kalori dan harga batubara maka royalti yang dibayarkan semakin besar; Kenaikan tarif mineral ditujukan untuk memacu pembangunan smelter (fungsi diinsentif), di mana mineral mentah dikenakan royalti besar sementara mineral hasil olahan dikenakan royalti lebih kecil; mempertahankan sistem Harga Patokan Batubara serta Harga Patokan Mineral lain sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap pengendalian harga mineral dan batubara, dengan adanya harga patokan maka pemerintah dapat mengendalikan harga yang sekaligus mengendalikan penerimaan royalti.


Monday, 17 October 2016
20140815 09 PLN Minta Regulasi Pemanfaatan Batubara di Mulut Tambang
2016-10-17 05:58 PM
http://www.neraca.co.id/article/44384/pln-minta-regulasi-pemanfaatan-batubara-di-mulut-tambang#!/auth
PLN Minta Regulasi Pemanfaatan Batubara di Mulut Tambang
NERACA, Jumat, 15/08/2014

Jakarta – PT PLN (Persero) meminta Menteri ESDM menerbitkan keputusan tentang pemanfaatan batubara untuk proyek PLTU mulut tambang Sumsel 9 dan 10 yang saat ini masih dalam tahap pelelangan. Dokumen surat Dirut PLN bernomor 1954 tertanggal 6 Agustus 2014 ke Menteri ESDM yang salinannya diperoleh, menyebutkan pemanfaatan batubara di Sumsel merupakan bagian dari strategi kebijakan energi nasional.

“Mohon agar pemerintah menetapkan keputusan khusus penggunaan cadangan batubara di Sumsel untuk PLTU mulut tambang Sumsel 9 dan 10,” kata Dirut PLN Nur Pamudji dalam surat tersebut, yang diperolah di Jakarta, Kamis (14/8). Menurut Nur dalam suratnya, tender PLTU Sumsel 9 dan 10 telah menyelesaikan tahap kualifikasi dan akan memasuki penyampaian proposal.

Berdasarkan dokumen tender, kalori batubara yang digunakan proyek itu adalah di bawah 3.000 kkal/kg dengan tujuan mengoptimalkan cadangan yang besar di Sumsel. Namun, lanjutnya, sesuai Peraturan Menteri ESDM No 10 Tahun 2014, tidak ada pembatasan kalori batubara untuk PLTU mulut tambang. “PLN tidak dapat memutuskan sendiri mengingat terdapat kebijakan energi nasional yang perlu diperhatikan,” kata Nur.

Sejumlah pertimbangan antara lain pemanfatan batubara kalori di bawah 3.000 kkal/kg bakal meningkatkan royalti sekaligus pemanfaatannya. Namun, di sisi lain, penggunaan batubara di bawah 3.000 kkal/kg akan meningkatkan investasi dan biaya operasi bahan bakar.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempertanyakan pemanfaatan batubara PLTU Sumsel 9 dan 10 terutama terkait besaran tarif dan subsidi listrik. “Diketahui saat ini sedang dilakukan pelelangan PLTU mulut tambang khusus batubara kategori 3.000 dan 4.000 kalori. Bagaimana pengaruh perhitungan ‘cost plus margin’ terhadap tarif listrik dan subsidi secara keseluruhan,” sebut Wakil Penanggung Jawab BPK Arief Senjaya dalam surat yang ditujukan ke Kementerian ESDM dan PLN.

Permen ESDM 10/2014 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang tidak mensyaratkan batubara kategori tertentu. Sesuai permen tersebut, harga batubara dihitung berdasarkan formula biaya produksi ditambah marjin (cost plus margin). Tender PLTU Sumsel 9 berkapasitas 2×600 MW dan 10 1×600 MW memakai skema pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP). Pembangunan pembangkit tersebut merupakan bagian proyek kemitraan pemerintah-swasta (KPS).

Sejumlah investor dalam dan luar negeri sudah dinyatakan lolos tahap prakualifikasi proyek pembangkit dengan perkiraan investasi tiga miliar dolar AS tersebut. Saat tahap prakualifikasi itu, peserta tidak dibatasi pada batubara kategori tertentu. Namun, belakangan dalam dokumen tender request for proposal (RFP) proyek PLTU Sumsel 9 dan 10, peserta dibatasi hanya yang memiliki batubara di bawah 3.000 kkal/kg.

Tidak Tepat

Pengamat energi Iwa Garniwa menilai pembatasan kalori batu bara dalam tender internasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang Sumatera Selatan 9 dan 10 yang digelar PT PLN (Persero) tidak tepat. “Apabila yang membangun pembangkit adalah swasta atau memakai skema IPP (independent power producer), maka PLN tidak perlu menerapkan kebijakan pembatasan kalori karena itu urusan IPP,” katanya.

Menurut dia, PLN hanya perlu mengetahui harga beli listrik per kWh yang ditawarkan peserta tender sudah kompetitif atau tidak. Berbeda, jika pembangun pembangkit adalah PLN. “Maka, PLN memang perlu melihat kalorinya karena terkait dengan besarnya emisi dan luas area untuk stok batu bara,” katanya.

Dia menambahkan, batu bara berkalori rendah membutuhkan teknologi penurun emisi, sehingga biaya menjadi lebih besar dibandingkan memakai batu bara kadar tinggi. Demikian pula, kebutuhan area atau lahan sebagai tempat stok batu bara kalori rendah akan lebih luas, sehingga memerlukan biaya yang juga lebih mahal ketimbang kalori tinggi.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara menilai, kepentingan pemerintah dalam pengembangan PLTU Mulut Tambang adalah mengantisipasi peningkatan beban subsidi energi. Untuk itu, dirinya meminta agar penetapan tender dalam proyek PLTU Mulut Tambang fokus kepada tawaran pengusaha yang sangat kompetitif. “Harus ada harga khusus bagi pelaku usaha. Dan yang terpenting adalah kepentingan pemerintah di sini adalah tidak membebani subsidi ke anggaran. Artinya subsidi di APBN harus makin rendah,” kata Marwan.


Monday, 17 October 2016
20140903 1105 29 ESDM usulkan kenaikan royalti batubara
2016-10-17 07:04 PM
http://industri.kontan.co.id/news/esdm-usulkan-kenaikan-royalti-batubara
ESDM usulkan kenaikan royalti batubara
Rabu, 03 September 2014 / 11:05 WIB

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) akan mengusulkan kenaikkan tarif royalti bagi perusahaan batubara pemegang konsesi Izin usaha Pertambangan (IUP). Usulan ini akan di bawa ke Kementerian Keuangan untuk dituangkan dalam draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 9/2012, soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Kementerian ESDM.

Paul Lubis, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM mengklaim telah melibatkan pengusaha batubara untuk kesimpulan ini. “Ambang batas (threshold) kami usulkan US$ 90 per ton, dan ini akan dikaji Kementerian Keuangan,” kata dia, Selasa (2/9).

Seperti diketahui, pada PP No 9/2012, tarif royalti batubara yang berlaku untuk IUP yaitu, kualitas kalori rendah atawa di bawah 5.100 kkal/kg sebesar 3% dari harga jual, kualitas sedang atau kualitas 5.100 kkal/kg hingga 6.100 kkal/kg sebesar 5% dari harga jual.

Untuk kualitas tinggi di atas 6.100 kkal/kg dikenakan royalti 7%. Sementara, tarif royalti plus pengembangan batubara bagi pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dipungut rata 13,5% dari harga jual. Rencananya, tarif royalti untuk IUP akan naik progresif, tergantung harga batubara acuan (HBA) setelah melewati threshold. Sebelumnya, ada pengusaha batubara yang keberatan atas usulan kenaikan royalti tersebut.

Reporter Muhammad Yazid
Editor Yudho Winarto

BACA JUGA :
ESDM melunak soal tarif royalti batubara
Pemerintah susun formula kenaikan royalti batubara

BERITA TERKAIT
Produsen batubara kalori rendah tolak royalti naik
Baiknya, royalti naik saat harga batubara tinggi
Pembahasan royalti batubara masih alot


Sunday, 16 October 2016
20141013 0210 16 Kebijakan Pajak Impor Batubara China Anjlokkan Harga Batu Bara Global
2016-10-16 02:59 PM
http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-3/3392/kebijakan-pajak-impor-batubara-china-anjlokkan-harga-batu-bara-global#.WAMzPkDA1Cg
Kebijakan Pajak Impor Batubara China Anjlokkan Harga Batu Bara Global
13th October 2014 , 02:10 AM

Kebijakan pemerintah Cina yang memberlakukan pajak impor batu bara, ternyata juga berdampak terhadap harga komoditas batubara global yang kembali anklok, meskipun sektor pertambangan di Indonesia tak begitu terkena dampak yang tak terlalu signifikan.

Namun penguatan nilai tukar dollar Amerika Serikat (AS) dan melemahnya nilai tukar Rupiah juga ikut menyokong penurunan harga batubara di pasar domestik.

Meskipun kebijakan pajak impor tersebut baru akan resmi di berlakukan 15 oktober 2014 nanti, namun sentimen pasar terhadap komoditas ini terus menurun. Di bursa ICE Futures harga batu bara untuk pengiriman November 2014 berada di US$ 64,70 per ton pada Jumat (10/10), ini turun 1,14% ketimbang hari sebelumnya.

Menurut analisa pefindo, Guntur Tri Hariyanto, pemerintah China memberlakukan kembali pajak impor batu bara setelah dihapus sama sekali pada tahun 2007. Pengaktifan kembali pajak impor batu bara ini guna membantu perusahaan tambang batu bara di Cina yang tengah menghadapi masa sulit akibat perlemahan ekonomi.

Menurut data diperkirakan ada sekitar 70% perusahaan pertambangan di China merugi. Bahkan sebagian perusahaan tambang terlambat membayar atau bahkan memotong gaji karyawan mereka. Dan rencananya besaran tarif pajak impor batubara adalah 3% untuk anthracite coal dan coking coal dan 6% untuk non-coking coal.

“Kebijakan ini akan berdampak besar bagi Australia dan Rusia sebagai pemasok utama batubara ke Tiongkok. Tetapi tidak terlalu berdampak bagi Indonesia karena terlindungi perjanjian perdagangan bebas,” kata Guntur. *** kinaya (kontan)


Sunday, 16 October 2016
20141201 17 PLN Diminta Ubah Kebijakan Distribusi Batubara
2016-10-16 03:00 PM
http://www.neraca.co.id/article/48078/pln-diminta-ubah-kebijakan-distribusi-batubara
PLN Diminta Ubah Kebijakan Distribusi Batubara
NERACA, Senin, 01/12/2014

Jakarta – Komisi VI DPR meminta PT PLN (persero) untuk mengubah kebijakan dalam pendistribusian batubara yang selama ini berpotensi dipermainkan. “Harga distribusi batubara itu lebih tinggi dibanding harga batubara. Ini kan sudah tidak benar,” kata Ketua Komisi VI DPR Hafiz Tohir di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, akhir pekan kemarin.

Anggota Fraksi Amanat Nasional itu memperingatkan PT PLN untuk bekerja secara profesional, tidak mencari keuntungan dalam pendistribusian batubara. Potensi permainan yang merugikan keuangan negara dapat dilihat dari pendistribusian batubara dari Sumatera Selatan ke Jawa Timur. Biaya distribusi batubara untuk kepentingan PLT di Jawa Timur sangat tinggi. “Harga ongkos kapal lebih mahal dibanding harga batubara. Itu kan tidak efektif,” ujarnya.

Seharusnya, PLN menggunakan sumber energi lain, tidak hanya menggunakan batubara. Mungkin PLN bisa menggunakan sungai atau panas bumi sebagai sumber energi alternatif. “Negara ini banyak sumber energi alternatif, kenapa harus sibuk dengan batubara. Kalau bisa hemat dengan menggunakan batubara tidak masalah, tetapi yang bermasalah itu dipaksakan dengan biaya distribusi yang tinggi,” ungkapnya.

Hafiz minta PLN fokus menjual listrik, dan jangan main-main dengan pendistribusian batubara. PLN harus serius bekerja, tidak mengambil kesempatan di tengah krisis listrik yang terjadi di berbagai daerah. “Tidak masuk akal kalau PLN rugi. Mereka harus memperbaiki tata kelola, dan berpikir untuk kepentingan bangsa,” katanya.

Belajar dari Tiongkok

Pemerintah Indonesia telah belajar dari Tiongkok untuk melakukan penataan distribusi komoditas batubara dalam rangka optimalisasi penerimaan negara serta menekan ekspor ilegal.

Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Paul Lubis mengatakan sejumlah instrumen bakal dipakai pemerintah dalam penataan distribusi batubara di dalam negeri. “Mulai dari mulut tambang hingga di pelabuhan nantinya secara online akan terdata. Dengan begini bisa meminimalisir aksi penyimpangan. Di Tiongkok saja semuanya sudah online,” kata Paul.

Lebih lanjut Paul menjelaskan setiap batubara yang keluar dari tambang akan didata yang kemudian dimasukkan ke sistem online yang terintegrasi. Data ini akan dicocokkan dengan jumlah batubara yang akan diekspor melalui pelabuhan. Dengan begitu maka kuota batubara akan diketahui secara pasti.

Dia menyebutkan nantinya akan ada pelabuhan khusus bagi kegiatan ekspor batubara. Direncanakan sebanyak 14 pelabuhan batubara yang bakal ditetapkan pemerintah. Sistem ini diharapkan mampu menekan aksi ekspor ilegal sehingga meningkatkan pendapatan negara. Adapun 14 pelabuhan yang direncanakan menjadi pelabuhan utama masing-masing terdapat 7 pelabuhan di Kalimantan dan Sumatera.

Untuk wilayah Kalimantan akan mencakup Kalimantan Timur, Balikpapan Bay, Adang Bay, Berau dan Maliy, Kalimantan Selatan, Tobaneo, Pulau Laut, Sungai Danau dan Batu Licin. Sedangkan untuk Sumatera mencakup Aceh, Padang Bay, Riau Bay, Jambi Bay, Bengkulu Port, Tanjung Api-Api dan Tarahan. “Selama ini kan lalu lintas batubara belum sepenuhnya terkontrol. Melalui penataan ini maka secara online bisa diketahui berapa kuota yang diekspor,” jelasnya.

Instrumen lain, lanjut Paul, yakni penataan kegiatan ekspor batubara melalui penerbitan status Eksportir Terdaftar (ET). Kementerian ESDM sebagai pihak yang memberi rekomendasi ET tersebut ke Kementerian Perdagangan. Sejumlah persyaratan sedang digodok oleh ESDM yang nanti akan ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Minerba. “Masih kami bahas. Segera kami terbitkan dan kemudian akan disosialisasikan ke pelaku usaha. Mengingat persyaratan ET itu mulai berlaku 1 September nanti,” pungkasnya.

Disisi lain, Kepala Divisi batu bara Perusahaan Listrik Negara (PLN) Helmi Najamudin mengatakan bahwa pihaknya akan menjalin kerjasama dengan Djakarta Lloyd dan PT Adaro Indonesia guna mengangkut batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

“Batu bara yang diangkut oleh Djakarta Lloyd diperuntukan dalam memenuhi kebutuhan Independent Power Producer (IPP) PT Sumber Segara Primadaya (S2P) berkapasitas 2 x 300 Mega Watt (MW). Sementara Adaro akan memasok batu bara buat PLTU IPP S2P Cilacap,” ujar Helmi.

Helmi menjelaskan, kontrak kerjasama tersebut akan berlangsung selama tiga bulan terakhir di tahun ini. Kontrak tersebut memiliki kapasitas 40 metrik ton per kapal dan bernilai mencapai Rp8 miliar per kapal. “Oktober, November dan Desember 2014, dengan nilai kontrak mencapai Rp8 miliar per kapal,” jelasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Djakarta Lloyd, Arham S Torik juga membenarkan bahwa pihaknya akan menyediakan jasa angkutan kargo dengan dua kapal dan delapan tongkang.


Monday, 17 October 2016
20141215 1136 28 Penambang batubara minta tunda pembayaran royalti
2016-10-17 07:03 PM
http://industri.kontan.co.id/news/penambang-batubara-minta-tunda-pembayaran-royalti
Penambang batubara minta tunda pembayaran royalti
Senin, 15 Desember 2014 / 11:36 WIB

JAKARTA. Tahun depan bakal menjadi periode yang berat bagi pengusaha pertambangan batubara. Penyebabnya, saat harga jual batubara masih terperosok, pemerintah justru meminta kalangan pengusaha mengerek produksi.

Bob Kamandanu, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengatakan, kondisi pengusaha batubara saat ini tidak menguntungkan dan hanya mampu bertahan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan secara besar-besaran. “Saat ini sangat survive, kami sudah sampaikan keluhan ke pemerintah namun berbagai strategi yang dijalankan masih kurang optimal,” kata Bob, akhir pekan lalu.

Pekan lalu, APBI telah menggelar pertemuan dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pengusaha batubara meminta pemerintah bisa mengambil tindakan terkait kondisi harga jual batubara yang terus merosot.

Bob menambahkan, kebijakan eksportir terdaftar (ET) yang diberlakukan pemerintah sejak Oktober 2014 silam semakin membuat pengusaha terdesak. Sebab, perusahaan mesti membayar iuran royalti terlebih dulu sebelum menggelar kegiatan ekspor. Ia berharap, pemerintah bisa memberikan intensif pembayaran royalti di belakang bukan di muka seperti yang berlaku sekarang.

Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM bilang, target peningkatan penerimaan negara bukan pajak membuat pemerintah akan tetap meminta pengusaha mematuhi aturan ekspor terdaftar batubara yakni membayar lunas royalti di dermaga ekspor.

Reporter Muhammad Yazid
Editor Uji Agung Santosa

BACA JUGA :
Harga batubara anjlok, Atlas fokus bisnis PLTU
Kini, batubara lebih mahal dari minyak


Monday, 17 October 2016
20150107 1611 33 Perhitungan produksi batubara membingungkan
2016-10-17 07:08 PM
http://industri.kontan.co.id/news/perhitungan-produksi-batubara-membingungkan
Perhitungan produksi batubara membingungkan
Rabu, 07 Januari 2015 / 16:11 WIB

JAKARTA. Entah metode penghitungan dan rekapitulasi seperti apa yang dipakai pemerintah dalam pencatatan produksi batubara nasional. Kenyataannya, realisasi produksi batubara khususnya di tahun 2013 selalu berubah-ubah datanya.

Terakhir, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan realisasi produksi batubara pada 2013 lalu mencapai 474 juta ton. Dengan Rincian, “Volume ekspornya mencapai 381 juta ton, dan realisasi domestik sebesar 72 juta ton,” kata Bambang Tjahjono, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Rabu (7/1).

Sekedar berkilas balik, pada awal 2014 lalu, Kementerian ESDM menyatakan, volume produksi batubara di tahun 2013 mencapai 421 juta ton. Rinciannya, 349 juta ton untuk kebutuhan ekspor, dan 72 juta ton untuk kebutuhan domestik.

Pada pertengahan tahun lalu, pemerintah mengubah hasil rekapitulasi produksi batubara tahun 2013. Yakni, volume produksi mencapai 449 juta ton dengan pasokan ekspor sebanyak 351 juta ton dan suplai domestik sejumlah 98 juta ton.

Dan sekarang, total produksi kembali direvisi menjadi 474 juta ton. Menyoal perubahan pendataan ini, Bambang beralasan, dalam penghitungan produksi batubara pihaknya memperoleh laporan dari berbagai sumber dan datanya baru masuk saat ini.

Yakni, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, serta pemerintah daerah. “Kami juga menerima laporan perusahaan surveyor yang telah ditetapkan,” kata Bambang.

Untuk produksi tahun 2014, Kementerian ESDM menyatakan volume produksi mencapai 435 juta ton dengan ekspor sebanyak 359 juta ton, dan domestik 76 juta ton. “Memang sebelumnya, kami memperkirakan produksi tahun 2014 mencapai 458 juta, namun perkiraan kami berubah menjadi 435 juta ton,” kata Bambang.

Nah, apakah volume produksi batubara per tahun 2014 sudah final atau masih akan tetap berubah?

Reporter Muhammad Yazid
Editor Azis Husaeni


Monday, 17 October 2016
20150108 1619 32 Ini penjelasan ESDM soal setoran PNBP batubara
2016-10-17 07:07 PM
http://industri.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-esdm-soal-setoran-pnbp-batubara
Ini penjelasan ESDM soal setoran PNBP batubara
Kamis, 08 Januari 2015 / 16:19 WIB

JAKARTA. Meskipun pemerintah berkali-kali merevisi catatan produksi batubara sepanjang tahun 2013, namun hal tersebut tak diimbangi dengan perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada periode yang sama.

Catatan produksi batubara nasional pada tahun tersebut direvisi dari sebelumnya mencapai 421 juta ton menjadi 474 juta ton. Namun, PNBP dari sektor pertambangan batubara dan mineral pada tahun 2013 tetap tak berubah banyak, yakni dari Rp 28,3 triliun menjadi Rp 28,48 triliun.

Paul Lubis, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengatakan, revisi catatan perhitungan produksi batubara pastinya akan mempengaruhi peningkatan penerimaan negara. “Tapi, masuknya ke penerimaan negara tahun 2014,” kata dia di kantornya.

Asal tahu saja, pungutan royalti batubara menyumbang setengah dari total PNBP sektor pertambangan. Maklum, tarif royalti termasuk dana hasil penjualan tambang (DHPB) yang dikenakan pemerintah kepada perjanjian pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) mencapai 13,5% dari harga jual.

Menurut Paul, tingginya peningkatan nilai PNBP 2014 sebanyak Rp 34 triliun, dibandingkan tahun sebelumnya, salah satunya didorong dari pencatatan pungutan royalti di tahun 2013. Padahal kan tahun 2014, harga batubara mengalami penurunan sedangkan volume produksi batubara hanya sebanyak 435 juta ton.

Sekadar mengingatkan, pada awal 2014 lalu, Kementerian ESDM menyatakan, volume produksi batubara di tahun 2013 mencapai 421 juta ton. Rinciannya, 349 juta ton untuk kebutuhan ekspor, dan 72 juta ton untuk kebutuhan domestik.

Pada pertengahan tahun lalu, pemerintah mengubah hasil rekapitulasi produksi batubara tahun 2013. Yakni, volume produksi mencapai 449 juta ton dengan pasokan ekspor sebanyak 351 juta ton dan suplai domestik sejumlah 98 juta ton.

Dan sekarang, total produksi kembali direvisi menjadi 474 juta ton. Dengan volume ekspornya mencapai 381 juta ton, dan realisasi domestik sebesar 72 juta ton.

Menyoal perubahan pendataan ini, Bambang Tjahjono, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM beralasan, dalam penghitungan produksi batubara pihaknya memperoleh laporan dari berbagai sumber dan datanya baru masuk saat ini.

Data tersebut diperoleh dari Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, serta pemerintah daerah. “Kami juga menerima laporan perusahaan surveyor yang telah ditetapkan,” kata Bambang.

Reporter Muhammad Yazid
Editor Yudho Winarto

BACA JUGA :
Perhitungan produksi batubara membingungkan
Amandemen kontrak tambang batubara mulai dibahas


Monday, 17 October 2016
20150211 1137 25 Produsen batubara siap gugat royalti & bea keluar
2016-10-17 06:58 PM
http://industri.kontan.co.id/news/produsen-batubara-siap-gugat-royalti-bea-keluar
Produsen batubara siap gugat royalti & bea keluar
Rabu, 11 Februari 2015 / 11:37 WIB

JAKARTA. Pemerintah tak kompak soal bea keluar ekspor komoditas batubara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai rencana Kementerian Keuangan mengutip bea keluar bisa mengganggu industri. Makanya, ESDM mengakomodasi keinginan pengusaha agar Kementerian Keuangan membatalkan rencana pungutan bea ekspor batubara.

Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM bilang, pengenaan bea keluar akan mengganggu kinerja pengusaha batubara. Sebab saat ini, harga batubara sedang rendah-rendahnya. “Secara lisan sudah kami sampaikan ke Kementerian Keuangan. Selasa (10/1) kemarin, kami juga sudah mengirim surat ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF),” kata dia, Selasa (10/2).

Sementara BKF masih ngotot mengutip bea keluar ekspor batubara. Bahkan, agar mudah, bea ekspor ini akan dimasukkan dalam perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dan akan dituangkan di draf amandemen kontrak.

Alhasil, sembilan pemegang PKP2B yang semua sudah meneken berita acara kontrak anyar, balik mundur teratur lantaran adanya klausul baru berupa penerapan bea keluar. Pengusaha keberatan adanya pungutan bea ekspor dengan alasan membebani biaya produksi, sekaligus daya saing di pasar internasional.

Sukhyar menilai, pengenaan bea ekspor batubara juga bisa berdampak buruk bagi penerimaan negara di sektor pajak, bukan menggenjot penerimaan negara. “Di sisi lain kami juga akan menaikkan royalti bagi izin usaha pertambangan (IUP), sayang kalau perusahaan tidak ada profit maka tidak ada tax. Sehingga pemerintah tidak dapat apa-apa,” ujar dia.

Sekadar mengingatkan, Kementerian ESDM telah berencana menerapkan kenaikan tarif royalti bagi IUP yang saat ini berlaku sebesar 3%, 5% dan 7% dari harga jual.

Tarifnya , akan dinaikkan menjadi 7%, 9%, dan 13,5%, dari harga jual. Perbedaan tarif tersebut sesuai dengan golongan kalori batubara yang dihasilkan.

Mengancam gugat

Pengusaha batubara menegaskan pungutan bea ekspor yang akan diberlakukan pemerintah jelas sangat memberatkan. Bahkan, “Akan banyak perusahaan yang terpaksa menurunkan kegiatan produksi atau menutup operasi tambang,” kata Ekawahyu Kasih, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo).

Banyaknya perusahaan yang akan menutup usaha tentu bakal membawa konsekuensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Selanjutnya volume ekspor dan penerimaan royalti ikut turun. Apalagi, pasar dalam negeri hanya mampu menyerap 25% dari total produksi batubara.

Waskito Tanuwijoyo, General Manager Exploration PT Bhakti Coal Resources bilang, saat ini penurunan harga jual batubara, telah membuat produsen batubara mengalami masa sulit karena margin yang sangat tipis. Jika ditambah kenaikan royalti sekaligus pungutan bea keluar, tentu akan menjadi beban ganda.

Perusahaannya melalui Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) juga siap mengajukan gugatan terhadap kebijakan pemerintah tersebut, baik kenaikan royalti maupun bea keluar.

“Kami sudah pasti bisa minus atau rugi, para produsen saya pikir akan protes melalui APBI untuk menolak penerapan itu,” ujar Waskito.

Pengusaha akan kembali menggugat jika pemerintah mengeluarkan aturan bea keluar batubara.

Sebelumnya, pengusaha berhasil membatalkan pengenaan Bea Keluar dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan ekspor atas Batubara.

Reporter Muhammad Yazid
Editor Hendra Gunawan

BACA JUGA :
Laju harga batubara terjegal pasokan melimpah
Batubara redup, PTBA nyalakan pabrik listrik


Sunday, 16 October 2016
20150212 1432 11 Harga Batubara Turun, Pemerintah Salah Pasang Target Produksi
2016-10-16 02:41 PM
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150212143248-85-31661/harga-batubara-turun-pemerintah-salah-pasang-target-produksi/
Harga Batubara Turun, Pemerintah Salah Pasang Target Produksi
Diemas Kresna Duta, CNN Indonesia
Kamis, 12/02/2015 14:32 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melansir Harga Batubara Acuan (HBA) Indonesia untuk penjualan langsung diatas kapal atau free on board (FOB) Januari 2015 turun 1,25 persen ke US$ 63,84 per ton dibandingkan HBA Desember 2014 US$ 64,65 per ton.

Jika dibandingkan secara tahunan dengan HBA bulan yang sama pada 2014 sebesar USD 81,90 per ton, maka HBA Januari 2015 anjlok sekitar 22 persen atau sekitar US$ 18,06 per ton.

Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Bob Kamandanu mengaku sudah menduga pelemahan harga seperti ini akan terjadi. “Apalagi ketika pemerintah tetap berencana meningkatkan volume produksi batubara nasional tahun ini untuk menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ujar Bob di Jakarta, Kamis (12/2).

Sesuai hukum permintaan, ketika permintaan rendah sementara pasokan tetap meningkat akibat kebijakan pemerintah meningkatkan produksi batubara maka harga akan melemah. Bob memperkirakan rata-rata HBA tahun ini akan berada di level US$ 60 sampai US$ 65 per ton. Angka ini lebih rendah 15 persen dibandingkan tahun lalu dimana rata-rata HBA berada di level USD 72,62 per ton.

“Kalau mau menjaga harga pilihannya memang harus menekan produksi dan bekerjasama dengan negara-negara produsen batubara. Ini dilakukan untuk mengendalikan pasokan batubara dunia,” katanya.

Akhir tahun lalu Bob sempat mengusulkan kepada pemerintah agar mau memangkas target produksi sekaligus mengizinkan anggota APBI untuk melakukan kartel batubara dengan negara produsen lain. Namun upaya tersebut tidak ditanggapi pemerintah yang tetap memilih menaikkan angka produksi menjadi 425 juta ton dari realisasi produksi 2014 sebanyak 420 juta ton. (Baca juga: Pengusaha Minta Izin Jokowi Lakukan Kartel Batubara).

Harga Rata-rata

Nilai HBA sendiri merupakan rata-rata dari empat indeks harga batubara yang umum digunakan dalam perdagangan batubara dunia. Keempat indeks itu meliputi Indonesia Coal Index, Platts Index, New Castle Export Index, dan Newcastle Global Coal Index.

HBA menjadi acuan harga batubara dengan kesetaraan nilai kalori batubara 6.322 kkal per kilogram Gross As Received (GAR), kandungan air (total moisture) 8 persen, kandungan sulphur 0,8 persen as received (ar), dan kandungan abu (ash) 15 persen ar.

HBA kemudian dihitung dari Harga Patokan Batubara (HPB) yang dipengaruhi kualitas batubara meliputi: nilai kalor batubara, kandungan air, kandungan sulphur, dan kandungan abu sesuai dengan merek dagang batubara yang disebut HPB Maker. HPB Maker sendiri terdiri dari delapan merek dagang batubara yang sudah umum dikenal dan diperdagangkan.

HPB Marker Januari 2015 untuk 8 merek dagang utama dalam USD/Ton adalah sebagai berikut :
1 Gunung Bayan I : 68,35
2 Prima Coal : 69,52
3 Pinang 6150 : 62,78
4 Indominco IM_East : 52,38
5 Melawan Coal : 51,54
6 Enviro Coal : 48,93
7 Jorong J-1 : 39,38
8 Ecocoal : 36,14

Selain delapan merek dagang batubara ini, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM setiap bulan menetapkan HPB untuk merek dagang batubara lainnya antara lain: Medco Bara 6500, Trubaindo MCV_LS, Multi Coal High, Sungkai Medium Sulphur, dan PKN 3500. (gen)

Pilihan Redaksi
Pengusaha Optimistis Harga Batubara Rebound Tahun Ini
Kementerian ESDM Keberatan EKspor Batubara Kena Bea Keluar
Kenaikan Royalti Batubara Jadi Opsi ESDM Genjot Penerimaan
Menteri Susi Larang Aktivitas Tambang di Pesisir Pantai


Sunday, 16 October 2016
20150217 1229 12 Menteri Keuangan Paksa Naik Royalti Semua Jenis Tambang
2016-10-16 02:45 PM
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150217122951-85-32742/menteri-keuangan-paksa-naik-royalti-semua-jenis-tambang/
Menteri Keuangan Paksa Naik Royalti Semua Jenis Tambang
Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia
Selasa, 17/02/2015 12:29 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mengusulkan kenaikan tarif royalti terhadap semua jenis hasil pertambang umum dan batubara guna menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertambangan dan minerba yang tahun ini ditargetkan sebesar Rp 31,7 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/2).

“Nanti usulan kenaikan tarif, tentunya bukan hanya untuk batubara tapi untuk semua jenis bahan galian tambang,” ujar Bambang.

Meskipun industri pertambangan seperti batubara tengah mengalami kelesuan, Bambang bersikukuh menarik royalti lebih tinggi dari sektor tersebut. Meskipun konsekuensi dari keputusannya tersebut akan mendapat banyak tentangan para pengusaha, Bambang yakin keputusan tersebut tidak akan melemahkan usaha mereka.

“Tambang ini kita tahu meskipun sedang tidak bagus tapi karena mereka sudah mendapatkan kekayaan negara dan memanfaatkan kekayaan alam maka tarifnya akan disesuaikan, ya pokoknya kita naikkan tarif bukan untuk bikin rugi,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan umum dan batubara masih lebih kecil dari pada potensi yang sebenarnya.

Penerimaan PNBP pertambangan umum dan batubara dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:
2007 sebesar Rp 8,7 triliun
2008 sebesar Rp 12,5 triliun
2009 sebesar Rp 15,3 triliun
2010 sebesar Rp 18,6 triliun dan
2011 sebesar Rp 24,2 triliun.

Sementara penerimaan pajak sektor ini dalam beberapa tahun terakhir adalah:
2007 sebesar Rp 29,3 triliun
2008 sebesar Rp 35,4 triliun
2009 sebesar Rp 36,1 triliun
2010 sebesar Rp 48,3 triliun dan
2011 sebesar Rp 70,5 triliun.

Rendahnya pertumbuhan penerimaan PNBP khususnya dari sektor pertambangan batubara memerlukan penanganan yang serius untuk mengoptimalkan potensi penerimaan negara.

Target penerimaan PNBP sektor pertambangan umum dan batubara dalam APBN tahun 2015 sebesar 31,7 triliun. Target penerimaan PNBP ini direncanakan diperoleh dari pembayaran PNBP dari para wajib bayar yang terdiri PKP2B (perjanjian penambangan batubara), Kontrak Karya (perjanjian penambangan mineral) maupun izin usaha pertambangan (IUP penambangan mineral dan batubara) selama tahun 2015 yang ditargetkan akan diterapkan mulai tahun ini.

“Tergantung renegosiasi dan yang paling penting itu bukan karena tarif tapi karena law enforcement karena masih banyak dulu yang bayar tarif tidak benar dan bahkan tidak bayar sama sekali,” ujar Bambang. (gen)

Pilihan Redaksi
Harga Batubara Turun, Pemerintah Salah Pasang Target Produksi
ESDM akan Revisi Batas Waktu Pengajuan Izin Operasi Tambang
Freeport Siap Pasok Bahan Baku Smelter Tiongkok di Papua


Monday, 17 October 2016
20150217 1532 30 Ini alasan pemerintah naikkan royalti tambang
2016-10-17 07:05 PM
http://nasional.kontan.co.id/news/ini-alasan-pemerintah-naikkan-royalti-tambang
Ini alasan pemerintah naikkan royalti tambang
Selasa, 17 Februari 2015 / 15:32 WIB

JAKARTA. Setelah berbagai rencana regulasi untuk mendongkrak pajak muncul, kali ini pemerintah datang dengan regulasi untuk menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Target PNBP yang drop hingga Rp 141,3 triliun menjadi alasan pemerintah mengotak atik cara meningkatkan PNBP.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, target PNBP adalah Rp 410,3 triliun. Namun karena turunnya harga minyak Indonesia (ICP) menjadi US$ 60 per barel dan lifting minyak yang turun menjadi 825 ribu barel per hari membuat dalam APBNP 2015 target PNBP susut Rp 141,3 triliun menjadi Rp 269,1 triliun.

Pendapatan PNBP yang drop karena kondisi global yang tidak bersahabat yaitu harga minyak dunia yang turun menyebabkan PNBP dari sektor sumber daya alam migas turun drastis. Pendapatan SDA migas turun Rp 142,9 triliun menjadi Rp 81,4 triliun. SDA minyak bumi menjadi mengalami penurunan yang lebih dalam daripada gas bumi yaitu sebesar Rp 108,8 triliun.

Kondisi inilah yang membuat pemerintah bergerak. PNBP dari pos SDA migas yang sulit diharapkan membuat pemerintah menyusuri penerimaan bukan pajak dari sektor non migas. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan mengusulkan kenaikan tarif royalti semua jenis pertambangan minerba.

Selama ini, yang santer akan dikenakan kenaikan tarif royalti adalah batubara. Namun, Bambang dalam hal ini menegaskan bahwa kenaikan tarif royalti nantinya tidak hanya terjadi pada komoditas batubara, namun juga terhadap semua jenis tambang mineral. “Kita berharap tambang ini meskipun harga tidak bagus namun karena sudah dapat manfaat dari kekayaan alam, tarifnya akan disesuaikan,” ujarnya, Selasa (17/2).

Tidak heran dari rencana kenaikan tarif ini, pemerintah melihat ada potensi tambahan penerimaan yang tidak sedikit. PNBP dari pos non migas sektor pertambangan minerba targetnya naik Rp 7,1 triliun menjadi Rp 31,7 triliun. Kenaikan ini didapat melalui optimalisasi penerimaan royalti minerba.

Staf Ahli bidang Penerimaan Negara Astera Prima Bhakti menjelaskan, untuk mewujudkan kenaikan tarif royalti ini pihaknya sedang menggodok revisi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tidak hanya batubara yang terkena kenaikan, namun mineral lainnya seperti tembaga, emas, dan nikel pun akan naik. Mengenai berapa besaran kenaikan, dirinya masih enggan menjelaskan. “PP-nya sedang dianalisa,” terangnya.

Sebagai gambaran, dalam PP Nomor 9 Tahun 2012 yang saat ini berlaku, mineral timah dikenakan royalti sebesar 3% dari harga jual. Sementara itu, mineral tembaga, emas, dan nikel dikenakan 4% dari harga jual. Untuk batubara sendiri, tarif royaltinya 3%-7% dari harga jual.

Kenaikan tarif royalti batubara seyogyanya sudah santer dibahas untuk mengalami kenaikan sejak tahun 2013. Pada waktu itu, tarif royalti batu bara hendak dinaikkan ke level 13,5% untuk jenis Izin Usaha Pertambangan (IUP). Revisi PP ini rencananya akan keluar pada tahun ini.

Adapun, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan umum dan batubara masih relatif kecil dari potensinya. Berdasarkan data Kemkeu, penerimaan PNBP pertambangan umum dan batubara pada tahun 2007 sebesar Rp 8,7 triliun, 2008 Rp 12,5 triliun, 2009 Rp 15,3 triliun, 2010 Rp 18,6 triliun, dan tahun 2011 Rp 24,3 triliun.

Reporter Margareta Engge Kharismawati
Editor Sanny Cicilia


Sunday, 16 October 2016
20150218 0917 13 Harga Batubara Diperkirakan Merangkak Naik ke US$ 70 per Ton
2016-10-16 02:46 PM
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150218091740-85-32988/harga-batubara-diperkirakan-merangkak-naik-ke-us–70-per-ton/
Harga Batubara Diperkirakan Merangkak Naik ke US$ 70 per Ton
Diemas Kresna Duta, CNN Indonesia
Rabu, 18/02/2015 09:17 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sujatmiko memperkirakan fenomena penurunan harga batubara dunia yang berlangsung dua tahun terakhir akan menunjukan perbaikan mulai tahun ini. Keyakinan itu, ditunjang oleh membaiknya perekonomian Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang turut menentukan harga komoditas global.

“Saya kira dalam waktu dekat (harga) akan segera rebound,” katanya di Jakarta, Selasa (17/2) petang.

Sujatmiko menjelaskan seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi menyusul peningkatan angka konsumsi domestik AS diyakini akan mendorong sejumlah negara pemasok untuk menggenjot produksi barang-barang dan mengekspornya ke negeri Paman Sam itu. Beberapa negara tersebut meliputi Tiongkok, Korea Selatan dan India yang diketahui menjadi mitra dagang utama Amerika Serikat.

Dengan adanya upaya peningkatan angka produksi, menurut Sujatmiko akan membuat tiga negara tersebut membutuhkan lebih banyak sumber energi untuk bisa mengoperasikan pabrik-pabriknya. Dengan demikian, kondisi ini diharapkan bisa mempengaruhi naiknya harga komoditas batubara.

“Tentu saja mereka akan menyerap hingga pada akhirnya harga batubara akan kembali merangkak. Saya perkirakan harga batubara dunia tahun ini berada di level US$ 70 per ton,” tuturnya.

HBA Februari US$ 62,92 per ton

Meski harga rata-rata batubara dunia tahun ini diperkirakan berada di level US$ 70 per ton, Kementerian ESDM telah menetapkan harga batubara acuan (HBA) Februari 2015 di angka US$ 62,92 per ton. Harga patokan ini diketahui lebih rendah ketimbang HBA Januari kemarin yang berada di angka US$ 63,84 per ton.

Sujatmiko menilai, adanya koreksi harga tersebut tak lepas dari masih rendahnya jumlah permintaan negara-negara pengimpor batubara Indonesia seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan India. “Memang perbaikan tidak akan secepat itu. Tapi saya optimis harga batubara akan rebound ke level US$ 70 per ton,” pungkasnya.

Kemarin, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan menaikkan royalti terhadap semua jenis hasil pertambangan umum dan batubara. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertambangan dan minerba yang tahun ini ditargetkan sebesar Rp 31,7 triliun.

“Nanti usulan kenaikan tarif, tentunya bukan hanya untuk batubara tapi untuk semua jenis bahan galian tambang,” ujar Bambang.

Meskipun industri pertambangan seperti batubara tengah mengalami kelesuan, Bambang bersikukuh menarik royalti lebih tinggi dari sektor tersebut. Meskipun konsekuensi dari keputusannya tersebut akan mendapat banyak tentangan para pengusaha, Bambang yakin keputusan tersebut tidak akan melemahkan usaha mereka.

“Tambang ini kita tahu meskipun sedang tidak bagus tapi karena mereka sudah mendapatkan kekayaan negara dan memanfaatkan kekayaan alam maka tarifnya akan disesuaikan, ya pokoknya kita naikkan tarif bukan untuk bikin rugi,” ujarnya. (gen)

Pilihan Redaksi
Harga Batubara Turun, Pemerintah Salah Pasang Target Produksi
ESDM akan Revisi Batas Waktu Pengajuan Izin Operasi Tambang
Menteri Keuangan Paksa Naik Royalti Semua Jenis Tambang


Monday, 17 October 2016
20150220 0724 27 Royalti meredupkan emiten batubara
2016-10-17 07:01 PM
http://investasi.kontan.co.id/news/royalti-meredupkan-emiten-batubara
Royalti meredupkan emiten batubara
Jumat, 20 Februari 2015 / 07:24 WIB

JAKARTA. Rencana pemerintah mengerek royalti batubara kembali bergulir. Demi menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba), pemerintah kembali membuka opsi memberlakukan royalti 7% untuk batubara kalori rendah, 9% untuk batubara kalori menengah dan 13,5% untuk batubara kalori tinggi. Kabarnya, ketentuan itu bergulir mulai kuartal I-2015.

Jika diberlakukan, kenaikan royalti ini bisa menambah beban emiten batubara. Yovie Priadi, Direktur PT ABM Investama Tbk (ABMM), menilai, kenaikan royalti berdampak terhadap kinerja ABMM. Maklum, saat ini harga batubara belum pulih. “Dengan harga batubara rendah, sangat sulit bagi kami untuk meng-absorb kenaikan royalti,” ujar dia kepada KONTAN, Senin (16/2).

Saat ini, ABMM melalui Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) sudah mengusulkan royalti ini berlaku jika harga batubara mencapai level tertentu. Besaran royalti juga harus dibedakan berdasarkan kualitas batubara yang diproduksi.

Jangka pendek, ABMM akan lebih mengetatkan ikat pinggang termasuk menyesuaikan produksi batubara. Tahun ini, manajemen menargetkan produksi batubara 6 juta ton-8 juta ton.

Dalam jangka panjang, ABMM akan melanjutkan strategi diversifikasi bisnis. Memang, selain batubara, ABMM merambah sektor kelistrikan. Emiten ini akan meningkatkan porsi pendapatan dari sektor kelistrikan pada tahun ini.

Salah satu pembangkit listrik yang bakal dibangun adalah independent power producer (IPP) berkapasitas 2×20 megawatt (MW) di Pulau Karimun, Jawa Tengah. Proyek itu diperkirakan menelan dana US$ 80 juta.

Reza Priyambada, Kepala Riset Woori Korindo Securities Indonesia, menilai, margin emiten tambang berpotensi kian menyempit, karena banyak sentimen negatif. Emiten juga akan mengerem ekspansi demi menjaga kas mereka. Menurut dia, emiten yang paling terkena dampak adalah emiten batubara lapis dua yang produksinya masih belum besar. “Emiten yang kecil sudah sulit mendapatkan pasar. Ditambah royalti, akan semakin berat marginnya,” ujar Reza.

Di sisi lain, emiten batubara berkapitalisasi besar seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) diperkirakan masih bisa mempertahankan kinerja.

ITMG ataupun PTBA sudah melakukan efisiensi besar-besaran sejak tahun lalu, sehingga kenaikan royalti tetap bisa diantisipasi. “Tetap akan ada koreksi fundamental dan penurunan pendapatan, namun tidak besar untuk PTBA, ITMG atau ADRO,” ujar Lucky Bayu Purnomo, analis LBP Enterprises.

Memang, sentimen negatif masih menaungi pasar batubara. Namun, emiten bisa mengantisipasi tekanan ini dengan efisiensi. Misalnya, mengurangi produksi dan mengerem ekspansi.

Reza menambahkan, emiten yang terlilit utang seperti PT Bumi Resources Tbk (BUMI) juga akan merasakan efek negatif kebijakan itu. “Banyak emiten yang sebenarnya dari sisi beban sudah tinggi. Ditambah kenaikan royalti, semakin tidak kompetitif,” terang dia.

Reporter Narita Indrastiti
Editor Yudho Winarto

BACA JUGA :
Rencana bea keluar batubara belum dibahas
KAI prioritaskan pembangunan rel ganda batubara


Monday, 17 October 2016
20150226 2036 34 Ini perbedaan pemetaan industri batubara
2016-10-17 07:09 PM
http://industri.kontan.co.id/news/ini-perbedaan-pemetaan-industri-batubara
Ini perbedaan pemetaan industri batubara
Kamis, 26 Februari 2015 / 20:36 WIB

JAKARTA. Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 telah memetakan rencana produksi batubara nasional. Beleid tersebut menetapkan produksi batubara sebesar 400 juta ton dan konsumsi babubara domestik meningkatkan menjadi 60% pada 2019 mendatang.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah menetapkan rencana produksi batubara nasional untuk lima tahun mendatang. Namun, regulator di sektor pertambangan tersebut menetapkan produksi mencapai 442,3 juta ton dan konsumsi domestik sebesar 21,7% pada 2019 depan.

Berikut rincian perbedaan angka rencana produksi batubara tersebut.

1. RPJMN 2015-2019 (juta ton)
Tahun Produksi Domestik Ekspor
2015 425 102 323
2016 419 111 308
2017 413 121 292
2018 406 131 275
2019 400 240 160

2. Renstra ESDM 2015-2019 (juta ton)
Tahun Produksi Domestik Ekspor
2015 425 92,3 332,7
2016 429,3 106,6 325,4
2017 433,5 124,9 311,4
2018 437,9 133,6 307
2019 442,3 151,9 293,3

Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan, mengingat terdapat perbedaan masih ada jarak yang cukup jauh antara RPJMN dan rencana stategis kementerian, pihaknya akan mengupayakan untuk mendorong pertumbuhan konsumsi domestik.

“Untuk perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dan izin usaha pertambangan (IUP) asing kami masih bisa upayakan penekanan produksi lewat rencana tahunan, sedangkan IUP daerah akan kami lakukan lewat koordinasi dengan provinsi,” kata Sukhyar.

Reporter Muhammad Yazid
Editor Sanny Cicilia

BACA JUGA :
Kementerian ESDM bertemu pengusaha batubara
Masa berat produsen batubara


Monday, 17 October 2016
20150226 2217 24 PLN kesulitan jamin pasokan batubara
2016-10-17 06:30 PM
http://industri.kontan.co.id/news/pln-kesulitan-jamin-pasokan-batubara
PLN kesulitan jamin pasokan batubara
Kamis, 26 Februari 2015 / 22:17 WIB

JAKARTA. PT PLN meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperhatikan komitmen perusahaan tambang batubara untuk mengutamakan kebutuhan di dalam negeri.

Pasalnya, perusahaan pelat merah tersebut mengkhawatirkan terhentinya pasokan batubara setelah berakhirnya masa kontrak. Sementra, umur produksi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sangat panjang, yakni bisa lebih dari 30 tahun.

BACA JUGA :
PLN akan serap 209 juta ton batubara
ESDM: Target 240 juta ton batubara bisa tercapai
Helmi Najamuddin, Kepala Divisi Batubara PLN bercerita, sulitnya mendapatkan jaminan pasokan batubara sempat terjadi di PLTU Cilacap 2×300 megawatt (MW) dan PLTU Paiton Energi berkapasitas 2×600 MW.

“Misalnya dari PT Kideco Jaya Agung untuk PLTU Cilacap yang berakhir pada 31 Desember 2014. Dengan bermacam alasan, perusahaan tidak mau memasok lagi mulai 1 Januari 2015 lalu,” tutur Helmi, Kamis (26/2).

Dia melanjutkan, perusahaannya pun memanggil Kideco untuk memperpanjang kontrak jual beli yang sudah berlaku 10 tahun tersebut. PLN menginginkan jangka waktu kontrak bisa diperpanjang 10 tahun ke depan dengan volume 500.000 tin per tahun.

“Saya panggil mereka, saya marahi. Saya bilang rakyat Indonesia butuh batubara untuk listrik, kok kamu bilang tidak ada. Tapi akhirnya, kami hanya disanggupi untuk satu tahun hingga 31 Desember depan,” kata dia.

Begitu juga, kontrak jual beli batubara sebanyak 2 juta ton per tahun antara PLTU Paiton dengan Kideco yang akan habis 31 Desember 2016. Tapi, setelah dilakukan negosiasi kontrak suplai batubara hanya bisa ditambah satu tahun hingga akhir 2017.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah agar dapat menjamin keberlangsungan pasokan batubara selama pengoperasian pembangkit. “Masa beroperasi PLTU itu 30 tahun, bahkan kalau perawatan maksimal bisa 50 tahun digunakan,” ujar dia.

Reporter Muhammad Yazid
Editor Sanny Cicilia


Monday, 17 October 2016
20150301 1930 23 Cadangan batubara nasional memprihatinkan
2016-10-17 06:29 PM
http://industri.kontan.co.id/news/cadangan-batubara-nasional-memprihatinkan
Cadangan batubara nasional memprihatinkan
Minggu, 01 Maret 2015 / 19:30 WIB

JAKARTA. Meskipun saat ini Indonesia merupakan eksportir batubara terbesar di pasar internasioal, bukan hal yang tidak mungkin kondisi tersebut bakal berbanding terbalik pada 20 tahun yang akan datang.

Pasalnya, kondisi cadangan batubara terbukti di tanah air hanya mencapai 9,05 miliar ton. Sehingga, dengan produksi mencapai 400 hingga 450 juta ton per tahun, Indonesia diproyeksikan akan mulai mengimpor bahan bakar tersebut mulai 2036 mendatang.

Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, total sumber daya batubara nasional per 2014 lalu mencapai 124,8 miliar ton.

Namun, jumlah cadangan batubara hanya mencapai 32,4 miliar ton. Rinciannya, cadangan terkira mencapai 23,34 miliar dan cadangan terbukti sebanyak 9,05 miliar ton.

R Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengakui, selama ini kegiatan eksplorasi pertambangan batubara stagnan. Namun, pihaknya akan tetap berupaya untuk menggenjot kegiatan yang dapat meningkatkan volume cadangan tersebut.

Untuk tahap awal, pemerintah akan mewajibkan pelaporan pendataan cadangan batubara dari perjanjian karya pengusahaan batubara (PKP2B) maupun izin usaha pertambangan (IUP), yakni dengan menerapkan metode kode cadangan mineral Indonesia (KCMI).

“Kami akan segera surati gubernur, untuk meminta para perusahaan pemegang IUP untuk melaporkan cadangannya, kalau tidak ada laporan kami akan minta penghentian kegiatan produksi,” ujar dia di kantornya, akhir pekan lalu.

BACA JUGA :
Pabrik gas batubara IHI beroperasi
PLN akan serap 209 juta ton batubara

Reporter Muhammad Yazid
Editor Hendra Gunawan


Monday, 17 October 2016
20150301 2034 31 Ini usulan APBI untuk tingkatkan cadangan batubara
2016-10-17 07:06 PM
http://industri.kontan.co.id/news/ini-usulan-apbi-untuk-tingkatkan-cadangan-batubara
Ini usulan APBI untuk tingkatkan cadangan batubara
Minggu, 01 Maret 2015 / 20:34 WIB

JAKARTA. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyatakan pemerintah harus segera mengambil kebijakan untuk menjaga maupun meningkatkan cadangan batubara nasional. Pasalnya, kondisi cadangan batubara sangat mengkhawatirkan mengingat tingginya jumlah produksi dan minimnya peningkatan kegiatan eksplorasi.

Supriatna Sahala, Direktur Eksekutif APBI mengatakan, sejak tahun 2000an kegiatan eksplorasi cenderung menurin, sedangkan kegiatan eksploitasi justru meningkat signifikan. “Volume cadangan dan ekploitasi ini yang mengkhawayirkan. Perlu ditekan agar eksplorasi lebih maju,” kata dia, akhir pekan lalu.

Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, total sumber daya batubara nasional per 2014 lalu mencapai 124,8 miliar ton.

Namun, jumlah cadangan batubara hanya mencapai 32,4 miliar ton. Rinciannya, cadangan terkira mencapai 23,34 miliar dan cadangan terbukti sebanyak 9,05 miliar ton. Sehingga, diproyeksikan Indonesia akan menjadi importir batubara pada 20 tahun mendatang.

Menurut dia, terdapat tiga kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah terkait kecilnya cadangan nasional. Pertama, pemerintah harus segera mengendalikan produksi nasional.

Supriatna bilang, pengaturan volume produksi merupakan kewenangan pemerintah sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara maupun dalam perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). “Produksi bisa dikontrol, tapi kalau larangan ekspor kami tentu bereaksi,” ujar dia.

Kedua, penetapan produksi kepada masing-masing perusahaan harus ditetapkan berdasarkan jumlah cadangan yang dimiliki. Dengan demikian, hal ini akan menggairahkan pengusaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi.

Sekarang ini, tidak banyak perusahaan yang menggelar kegiatan ekspoloasi dan justru membiarkan puluhan ribu hektare areal tambangnya. “Ekplorasi harus didorong, ekspansi harus dikaitkan dengan eksplorasi atau penambahan cadangan,” tutur Supriatna.

Ketiga, pemerintah harus menata izin usaha pertambangan (IUP) skala kecil yang areal tambangnya kurang dari 1.000 ha. Yakni, dengan mewajibkan melakukan penggabungan atawa merger dengan perusahaan tambang lain.

Dengan begitu, kegiatan eksplorasi maupun kegiatan produksi akan kebih ekonomis karena memiliki areal tambang dan cadangan yang lebih besar. “Kalau hanya 1.000 ha kan tidak efesien, uang kecil ini supaya merger agar tetap punya share dan dapat keuntungan,” kata dia.

Reporter Muhammad Yazid
Editor Hendra Gunawan

BACA JUGA :
PLN kesulitan jamin pasokan batubara
PLN akan serap 209 juta ton batubara

BERITA TERKAIT
Pupuk Kujang operasikan pabrik gasifikasi batubara
Masa berat produsen batubara


Monday, 17 October 2016
20150302 1453 26 Royalti dinaikkan, APBI kirim surat protes
2016-10-17 07:00 PM
http://industri.kontan.co.id/news/royalti-dinaikkan-apbi-kirim-surat-protes
Royalti dinaikkan, APBI kirim surat protes
Senin, 02 Maret 2015 / 14:53 WIB

JAKARTA. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) tampaknya mulai khawatir dengan keseriusan pemerintah untuk menaikkan tarif royalti batubara mulai 2015 ini.

Oleh karena itu, gabungan pengusaha tambang tersebut akan mengirimkan surat protes ke pemerintah agar mengkaji kembali rencana kenaikan royalti batubara pada pekan ini.

“Kami sudah melakukan rapat anggota pada pekan lalu, kami akan kami kirimkan surat ke pemerintah minggu ini,” kata Hendra Sinadi, Deputi Direktur Eksekutif APBI, Senin (2/3).

Asal tahu saja, pemerintah berencana merevisi PP Nomor 9/2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Royalti batubara akan dinaikkan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditargetkan Rp 52,2 triliun pada tahun ini.

Rencananya, tarif royalti batubara yang semula sebesar 3%, 5%, dan 7% dari harga jual akan dinaikkan menjadi 7%, 9%, dan 13,5% dari harga jual. Perbedaan tarif royalti tersebut berdasarkan kualitas kalori batubara.

Menurut Hendra, pihaknya akan mengirimkan surat ke Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Koordinator Perekonomian. “Kami ingin pemerintah mengajak pengusaha untuk merumuskan tarif baru, kami pun sudah ada kajian kenaikan royalti yang bisa dibahas bersama,” ujar dia.

Reporter Muhammad Yazid
Editor Hendra Gunawan

BACA JUGA :
Ini usulan APBI untuk tingkatkan cadangan batubara
Royalti meredupkan emiten batubara


Monday, 17 October 2016
20150302 1711 20 Aspebindo keberatan royalti batubara dinaikkan
2016-10-17 06:23 PM
http://industri.kontan.co.id/news/aspebindo-keberatan-royalti-batubara-dinaikkan
Aspebindo keberatan royalti batubara dinaikkan
Senin, 02 Maret 2015 / 17:11 WIB

JAKARTA. Pengusaha tambang batubara tampak kompak untuk menolak rencana pemerintah terkait kenaikan tarif royalti.

Sebagaimana Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) juga akan mengajukan surat protes ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ekawahyu Kasih, Sekretaris Jenderal Aspebindo mengatakan, pihaknya berkeberatan dengan rencana kenaikan royalti lantaran kondisi harga jual yang masih belum stabil. “Kami juga akan siapkan surat keberatan ke pemerintah,” kata dia, Senin (2/3).

Menurut dia, kebijakan kenaikan royalti tidaklah tepat untuk mendongkrak penerimaan negara. Sebab, hal itu akan membuat pengusaha semakin sulit dan menghentikan kegiatan produksi, sehingga penerimaan negara justru akan menyusut.

“Seharusnya, pemerintah kembalikan dulu kondisi harga jual, yaitu dengan mengendalikan produksi dan ekspor, terutama untuk perusahaan besar. Setelah harga naik, barulah logis apabila royalti dinaikkan,” ujar Ekawahyu.

Asal tahu saja, pemerintah berencana merevisi PP Nomor 9/2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Royalti batubara akan dinaikkan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditargetkan Rp 52,2 triliun pada tahun ini.

Rencananya, tarif royalti batubara yang semula sebesar 3%, 5%, dan 7% dari harga jual akan dinaikkan menjadi 7%, 9%, dan 13,5% dari harga jual. Perbedaan tarif royalti tersebut berdasarkan kualitas kalori batubara.

Reporter Muhammad Yazid
Editor Hendra Gunawan

BACA JUGA :
Royalti dinaikkan, APBI kirim surat protes
Royalti meredupkan emiten batubara


Monday, 17 October 2016
20150302 1723 19 Lonjakan harga batubara hanya sementara
2016-10-17 06:22 PM
http://investasi.kontan.co.id/news/lonjakan-harga-batubara-hanya-sementara
Lonjakan harga batubara hanya sementara
Senin, 02 Maret 2015 / 17:23 WIB

JAKARTA. Harga batubara ditutup menguat tertinggi sepanjang enam bulan terakhir pada Jumat (27/2) silam. Salah satu pendorong harga batubara adalah kembalinya pertumbuhan ekonomi China ke jalur ekspansif.

Mengutip Bloomberg, Jumat (27/2) harga batubara kontrak pengiriman Maret 2015 di bursa ICE Futures Europe Commodity mencatatkan lonjakan sebesar 6% ke level US$ 71,45 per mmbtu dibanding penutupan hari sebelumnya. Sepekan terakhir pun harga batubara telah naik 5,5%.

Guntur Tri Hariyanto, Analis Pefindo menuturkan bahwa penguatan yang dialami oleh batubara terkait pengurangan produksi yang dilakukan oleh beberapa produsen utama batubara. Pengurangan itu akan dilakukan antara lain oleh Glencore, Rio Tinto, dan Vale.

Produsen Glencore sendiri mengumumkan akan memangkas produksi tahun 2015 sebanyak 15 juta ton. “Pemangkasan ini naik sebesar 20% dari jumlah pemangkasan tahun lalu,” papar Guntur.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu Glencore juga sudah melakukan stop produksi selama tiga minggu untuk tambang di Australia serta mengurangi produksi tambang di Afrika Selatan sebanyak 5 juta ton.

Sedangkan divisi batubara Rio Tinto mengalami penurunan produksi batubara lebih dari 1 juta ton di 2013-2014. “Tahun ini diprediksi akan turun 3,3 juta ton atau turun 15% dari tahun sebelumnya,” jelas Guntur.

Apalagi saat ini, Rio Tinto akan melakukan penghematan biaya dengan menggabungkan divisi batubara dan divisi tembaga miliknya.

Terakhir Vale juga sudah memberikan sinyal bahwa kemungkinan untuk melanjutkan tambang batubara miliknya di Australia sangat kecil. Nilai buku tambang Vale di Australia sudah turun sebanyak 70% sepanjang 2014.

Meskipun terjadi tren pemangkasan yang bisa buat harga melonjak namun saat ini pasokan di pasar masih berlebih. Ditambah lagi munculnya produsen yang baru juga masih tinggi. Sementara dari sisi permintaan belum membaik. “Permintaan batubara dari China di 2014 tercatat menurun 2,9%. Bukan tidak mungkin berlanjut di tahun ini,” tambah Guntur.

Guntur menduga lonjakan harga batubara akan kembali tertahan karena faktor permintaan yang masih diprediksi lesu. “Hari ini bisa kembali turun, walaupun turun tipis,” katanya.

Selain perkara produksi, Ibrahim, Analis dan Direktur PT Equilbrium Komoditi Berjangka menganalisis pergerakan yang terjadi pada batubara ini terjadi karena dorongan data ekonomi China. Dari sebelumnya yang terlihat melambat, kini perekonomian China kembali menggeliat.

Ini ditunjukkan oleh rilis data HSBC Final Manufaktur China bulan Februari 2015 yang naik lagi ke level 50,7 setelah sebelumnya pada Januari 2015 berada di 50,1. “Tapi sayangnya kenaikan yang tajam ini tidak akan mengalami lonjakan besar lagi,” kata Ibrahim.

Penyebabnya, rilis data ekonomi yang bagus tidak dibarengi dengan kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral China. Pada Minggu (1/3) lalu, Bank Sentral China memutuskan untuk kembali memangkas suku bunganya.

Suku bunga China kini berada di 5,35% setelah dipangkas sebesar 25 basis poin. Tidak hanya itu, Pemerintah dan Bank Sentral China telah menetapkan bahwa pertumbuhan ekonomi China tahun 2015 ini hanya sebesar 7%. “Melihat keadaan ini, berarti China masih pesimis dengan pertumbuhan ekonominya dan bisa saja kembali menurunkan cadangan rasionya,” tambah Ibrahim.

Pasar masih sedang menanti apakah ada kemungkinan untuk pemerintah dan bank sentral China melakukan pelonggaran stimulus lanjutan. Pasalnya, pemangkasan suku bunga ini merupakan yang kedua kalinya dalam tiga bulan terakhir.

Walaupun begitu dari sisi Amerika Serikat masih memberikan peluang bagi harga batubara untuk kembali bertahan di range sempit. “Meski saat ini index dollar AS terus melambung bahkan menyentuh level 95,49 tapi rilis data ekonomi masih belum memuaskan,” papar Ibrahim.

Pada Jumat (27/2) data Prelim GDP AS kuartal empat bergerak di angka 2,2% atau di bawah kuartal sebelumnya yakni 2,4%. Selain itu pada Senin (2/3), rilis data ISM Manufaktur AS Februari 2015 diprediksi menurun menjadi 53,4 dari 53,5 pada bulan Januari 2105.

Data ekonomi ini memberikan sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi AS belum cukup baik untuk mendorong kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. “Ada nafas lega di pasar, peluang kenaikan suku bunga baru bisa kembali diperkirakan pada Juni hingga Agustus mendatang,” duga Ibrahim.

Begitu pun, ternyata data ekonomi yang kurang prima tidak membuat kenaikan index dollar AS lantas tertahan. Level index USD saat ini sudah berada sangat tinggi, sehingga menahan pergerakan batubara. Menurut Ibrahim, seharusnya ada peluang bagi harga batubara untuk kembali naik tajam tapi tertahan oleh kekuatan index dollar AS.

“Tapi bukan berarti tidak bisa naik, hanya saja kenaikan masih tipis. Pergerakan masih cenderung flat,” kata Ibrahim. Fokus utama dari pergerakan harga batubara adalah index dollar AS. Jika rilis data ekonomi AS kembali buruk, bisa aja USD koreksi dan itu menjadi peluang bagi batubara kembali naik.

Secara teknikal, saat ini bollinger band dan moving average (MA) bergerak 50% di atas bollinger tengah yang mengindikasikan ajakan untuk terus bergerak naik. Indikator stochastic dan relative strength index (RSI) keduanya bergerak datar alias masih wait and see. Sedangkan garis moving average convergence divergence (MACD) berada di area 60% negatif yang menunjukkan peluang untuk koreksi.

“Baik fundamental dan teknikal sama-sama tertahan. Peluang naik ada tapi sangat tipis cenderung stagnan,” papar Ibrahim. Dugaan Ibrahim harga batubara hari ini bergulir di kisaran support US$ 71,00 per mmbtu dan resistance US$ 71,85 per mmbtu. Untuk sepekan ke depan harga batubara di sekitar US$ 70,00 – US$ 73,00.

Sedangkan Guntur menduga harga batubara melemah kembali di kisaran US$ 68 – US$ 71 per mmbtu di hari ini. Sedangkan sepekan mendatang di sekitar US$ 67 – US$ 70 per mmbtu. “Ini karena melihat peluang permintaan yang masih lesu,” tutupnya.

Reporter Namira Daufina
Editor Yudho Winarto

BACA JUGA :
Aspebindo keberatan royalti batubara dinaikkan
PTBA fokus kembangkan bisnis berbasis batubara


Monday, 17 October 2016
20150304 1059 18 Jajaki bisnis batubara, CKRA akan akuisisi Cokal
2016-10-17 06:21 PM
http://industri.kontan.co.id/news/jajaki-bisnis-batubara-ckra-akan-akuisisi-cokal
Jajaki bisnis batubara, CKRA akan akuisisi Cokal
Rabu, 04 Maret 2015 / 10:59 WIB

JAKARTA. PT Cakra Mineral Tbk (CKRA) kini masuk ke bisnis batubara. Sebab, kegiatan ekspor bijih besi dan zirkonium yang selama ini menjadi tulang punggung perusahaan agak sulit terlaksana. Pasalnya, ekspor kedua komoditas itu dikenakan bea keluar yang tinggi.

Dexter Sjarif Putra, Sekretaris Perusahaan CKRA mengatakan, pihaknya berniat mengambilalih 100% saham Cokal Limited, produsen batubara asal Australia yang beroperasi di Indonesia. Langkah ini diambil perusahaan karena ingin mencicipi bisnis batubara coking coal.

Menurutnya, minimnya pasokan coking coal di Indonesia menjadi potensi bisnis menjanjikan. Namun, sebelum melangkah ke tahap berikutnya, manajemen CKRA akan meminta izin terlebih dahulu kepada para pemegang saham. Jika pemegang saham merestui, perusahaan ini akan melakukan uji tuntas atau due diligence.

Uji tuntas yang akan dilakukan antara lain, melaksanakan financial due diligence, legal due diligence, penilaian aset atas perseroan. “Kami sudah menerka-nerka nilai mereka di market,” ungkap Dexter ke KONTAN, Selasa (3/3).

Dalam proposal akuisisi yang dikirimkan CKRA kepada manajemen Cokal Limited, perusahaan menawar A$ 70 juta untuk tambang di Kalimantan Barat milik Cokal Limited. Penawaran itu sudah melalui penelitian matang dengan melihat Joint Ore Reserves Committee (JORC) atas tambang batubara milik Cokal tersebut.

“Untuk merealisasikan akuisisi tersebut kami bermaksud melakukan aksi right issue. Nilai right issue sesuai dengan besaran nilai akuisisinya, targetnya proses akuisisi tuntas 2015, ” tegas dia.

Dexter menambahkan, selain akan masuk ke bisnis cooking coal yang gurih itu, langkah perusahaan mengakuisisi produsen batubara kokas itu dimaksudkan juga untuk memenuhi kebutuhan peleburan pada smelter nikel dan smelter bijih besi milik CKRA yang akan segera dibabangun.

CKRA akan membangun smelter nickel pig iron dengan teknologi furnace berkapasitas 200.000 ton per tahun di Sumatra Utara. Selain itu juga SKRA akan membangun smelter feronikel di Konawe, Sulawesi Utara yang akan mulai beroperasi pada tahun 2016 mendatang.

Belum memutuskan

Sementara itu, dalam keterangan resminya, manajemen Cokal Limited membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima proposal take over dari Cakra Mineral. Juru bicara Cokal Limited Andrew Crook mengatakan kepada KONTAN, hingga kini dewan direksi Cokal Limited belum memutuskan proposal penawaran dari Cakra.

Sebagai informasi, Cokal Limited memiliki konsesi batubara di Kalimantan Barat melalui anak usahanya bernama PT Bumi Barito Mineral (PT BBM). Adapun Konsesi tambang batubara PT BBM meliputi area seluas 15,000 hektare (ha) dan berbatasan langsung dengan konsesi milik BHP Billiton Juloi, di Sungai Barito.

Berdasarkan hasil analisa geologi menggunakan metode JORC pada tahun 2012, IUP operasi produksi milik PT BBM memiliki cadangan cadangan terukur sebanyak 23,1 juta ton, dan cadangan terindikasi sebanyak 224 juta ton.

Nantinya, untuk produksi perdana, manajemen Cokal bakal memproduksi batubara kokas sebanyak 2 juta ton. Namun angka produksi tersebut akan dinaikkan secara bertahap hingga 4 sampai 6 juta ton pada tahun-tahun selanjutnya.

Saat ini Cokal juga tengah mempersiapkan kapal tongkang untuk pengangkutan batubara. Dalam pengangkutan batubara, Cokal sudah memiliki anak usaha patungan dengan PT Meratus Advance Maritim yang merupakan dari Group Meratus, perusahaan perkapalan sejak tahun 1957 dengan bisnis menyediakan jasa barging and shipping bagi operasi batubara di Kalimantan. Porsi saham Cokal 50% dan Meratus 50%.

Reporter Agustinus Beo Da Costa
Editor Barratut Taqiyyah


Monday, 17 October 2016
20150304 1516 14 Beleid acuan biaya produksi batubara diterbitkan
2016-10-17 06:17 PM
http://industri.kontan.co.id/news/beleid-acuan-biaya-produksi-batubara-diterbitkan
Beleid acuan biaya produksi batubara diterbitkan
Rabu, 04 Maret 2015 / 15:16 WIB

JAKARTA. Pemerintah menerbitkan kebijakan baru mengenai acuan biaya produksi untuk penjualan batubara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang dan penjualan untuk pengolahan batubara.

Acuan biaya tersebut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 466.K/32/DJB/2015 tentang Biaya Produksi untuk Penentuan Harga Batubara.

Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral Kementerian ESDM mengatakan, terdapat 13 komponen biaya ditambah dengan penarikan iuran produksi alias royalti dan margin sebesar 25% untuk menentukan harga jual batubara ke PLTU mulut tambang.

“Jadi, pembentukan harga batubara diperoleh dari seluruh ongkos produksi yang sudah ditetapkan ditambah royalti dan margin 25%,” kata Sukhyar di kantornya, Rabu (4/3).

Dia mengatakan, penetapan harga batubara plus margin tersebut merupakan insentif kepada pengusaha pertambangan agar dapat mendukung penyerapan batubara di dalam negeri, salah satunya untuk pembangkit listrik mulut tambang.

Asal tahu saja, sebelumnya pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 10/2014 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk PLTU Mulut Tambang. Di mana, beleid tersebut memberikan kewenangan kepada Direktotat Jenderal untuk menetapkan harga dasar batubara untuk kebutuhan pembangkit setrum mulut tambang.

Reporter Muhammad Yazid
Editor Sanny Cicilia


Monday, 17 October 2016
20150304 1538 17 Ini rincian biaya produksi batubara untuk PLTU
2016-10-17 06:20 PM
http://industri.kontan.co.id/news/ini-rincian-biaya-produksi-batubara-untuk-pltu
Ini rincian biaya produksi batubara untuk PLTU
Rabu, 04 Maret 2015 / 15:38 WIB

JAKARTA. Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 466.K/32/DJB/2015 tentang Biaya Produksi untuk Penentuan Harga Batubara.

Di beleid tersebut terdapat 13 komponen pembentuk biaya produksi batubara yang terdiri dari biaya langsung, biaya tak langsung, dan biaya administrasi. Serta, terdapat dua komponen tambahan lain berupa iuran produksi atawa royalti dan margin.

Berikut ada rincian acuan biaya produksi batubara untuk PLTU dan nilainya (per ton)

A. Biaya produksi langsung

1. Pengupasan overburden : US$ 2,41 per per bank cubic meter (bcm)
2. Pengangkutan overburden : US$ 1,74 per bcm per kilometer (km)
3. Penggalian batubara : US$ 1,7
4. Pengangkutan batubara dari tambang ke lokasi pengolahan : US$ 0,28 per km
5. Pengangkutan dari lokasi pengolahan ke stockpile PLTU : biaya tergantung kesepakatan penambang dan PLTU

B. Biaya produksi tak langsung

6. Pengolahan batubara : US$ 1,98
7. Amortisasi dan depresiasi : US$ 1,17

C. Biaya umum dan administrasi

8. Pemantauan dan pengelolaan lingkungan, reklamasi, dan pasca tambang : US$ 0,27
9. Keselamatan dan kesehatan pekerja US$ 0,07
10. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat : US$ 0,21
11. Pembebasan/penggantian tanah : US$ 1,99
12. Overhead : US$ 2,07
13. Iuran tetap : US$ 0,11

14. Asumsi iuran produksi/royalti : 20,3% dari jumlah angka 1 hingga 13
15. Margin : 25% dari jumlah angka 1 hingga 14

Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan, jumlah seluruh komponen tersebut menentukan harga jual batubara dari tambang ke PLTU. Dia menambahkan, penetapan margin 25% merupakan insentif bagi pengusaha tambang untuk memasok produksinya ke dalam negeri.

Reporter Muhammad Yazid
Editor Hendra Gunawan


Monday, 17 October 2016
20150304 1544 16 Pasar batubara lemah, GTBO tutup tambang
2016-10-17 06:19 PM
http://industri.kontan.co.id/news/pasar-batubara-lemah-gtbo-tutup-tambang
Pasar batubara lemah, GTBO tutup tambang
Rabu, 04 Maret 2015 / 15:44 WIB

JAKARTA. Akibat melemahnya pasar batubara di Indonesia, PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) memutuskan untuk menutup operasi tambang dalam waktu tiga bulan ke depan.

Pertimbangan penutupan sementara operasi tambang tersebut dikarenakan berbagai macam hal. Komisaris Perusahaan GTBO, Pardeep Dhir mengatakan, hal itu didasari karena melemahnya kondisi pasar, penurunan permintaan, dan rendahnya produksi.

Ia bilang, pasokan yang kuat dan lemahnya pertumbuhan permintaan di pasar batubara merupakan penyebab utama pelemahan pasar saat ini. Maka dari itu, biaya produksi di Indonesia telah turun 13%, namun pendapatan menurun dikarenakan turunnya harga. “Akibatnya, harga batu bara telah jatuh lebih dari 50% dari harga batu bara pada tahun sebelumnya,” kata dia di Hotel Manhatan, Jakarta, Rabu (4/3).

Seperti diketahui, produksi batubara GTBO bukan untuk kebutuhan pasar domestik melainkan luar negeri. GTBO saat ini memasok batubara ke pasar India. “Di India saat ini juga tengah terjadi perubahan struktural dalam pasar batubara setelah adanya pergantian pemerintahan,” terangnya.

Meski menutup operasi tambang, Pardeep mengklaim kondisi keuangan GTBO masih sehat. Pasalnya, saat ini perseroan masih memegang cash US$ 3 juta dan masih memiliki sekitar 345.200 metrik ton batubara untuk disuplai. Sementara itu, cadangan terbukti yang tersisa (Proven Reserve) per 31 Desember 2014 (unaudited) tercatat sebanyak 87,49 juta metrik ton.

“Dan kami (GTBO) tidak memiliki hutang sama sekali, maka dari itu, keuangan kita sehat,” jelasnya.

Pardeep meyakini, pada Mei mendatang, pasar akan kembali pulih dan GTBO bisa memulai operasi tambang kembali.

“Kegiatan yang kami lakukan sekarang melakukan perawatan infrastruktur dan peralatan pertambangan kami. Selain itu, kita akan terus melihat keadaan pasar, untuk memungkinkan kita untuk start lebih cepat,” jelasnya.

Dengan tidak beroperasinya GTBO, Pardeep bilang, bahwa perseroan tidak akan mengeluarkan capital expeditur (Capex). Ia menilai, jika perseroan mengeluarkan capex itu tidak logis. Biasanya, belanja modal yang dikeluarkan GTBO diperuntukkan untuk peralatan pertambangan. “Tapi peralatan kami masih bisa dan cukup jika untuk produksi, jadi tidak perlu mengeluarkan capex untuk membeli peralatan baru,” jelasnya.

Akuisisi tetap berlanjut

Meski akan menutup operasi tambangnya, GTBO memastikan rencana akuisisi perusahaan tambang akan tetap berlanjut. Sebelumnya, GTBO memang tengah melakukan penjajakan perusahaan tambang emas, bauksit, dan batubara di Sudan, Afrika.

Pardeep mengklaim, posisi akuisisi saat ini akan selesai pada kuartal III atau kuartal IV 2015. Dalam melakukan semua proses, mulai dari due dilligence hingga proses akuisisi, perusahaan sudah membayar perusahaan konsultan pertambangan sebesar US$ 42,5 juta.

“Kami sudah lakukan pembahasan terkait lokasi-lokasi pertambangan, mudah-mudahan selesai kuartal III atau IV 2015 ini,” tandasnya.

Reporter Pratama Guitarra
Editor Barratut Taqiyyah

BACA JUGA :
Ini alasan GTBO hentikan operasional tambang
BEI suspensi saham GTBO


Monday, 17 October 2016
20150306 1543 22 Pengusaha pertanyakan tingginya royalti batubara
2016-10-17 06:26 PM
http://industri.kontan.co.id/news/pengusaha-pertanyakan-tingginya-royalti-batubara
Pengusaha pertanyakan tingginya royalti batubara
Jumat, 06 Maret 2015 / 15:43 WIB

JAKARTA. Kalangan pengusaha batubara mempertanyakan tingginya tarif royalti yang ditetapkan pemerintah dalam Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 466.K/32/DJB/2015 terkait acuan biaya produksi batubara untuk pembangkit tenaga listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang.

Ekawahyu Kasih, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) mengatakan, pihaknya mempertanyakan dikenakannya iuran produksi atau sebesar 20,3% dalam acuan biaya produksi.

“Asumsi angka 20,3% itu dari mana itu tidak dijelaskan oleh pemerintah, padahal sekarang tarif royalti untuk izin usaha pertambangan (IUP) hanya sebesar 3%, 5%, dan 7% tergantung kualitas kalorinya,” kata Ekawahyu ketika dihubungi KONTAN, Jumat (6/3).

Sementara, Waskito Tanuwijoyo, General Manajer Exploration PT Bhakti Coal Resources mengatakan, dalam Kepdirjen tersebut justru asumsi pengenaan iuran produksi berdasarkan tarif royalti sebesar 13,5% dari harga jual batubara.

Padahal, tarif 13,5% hanya berlaku untuk perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) bukan untuk penambang pemegang IUP.

“Tarif royalti yang dipungut sebenarnya adalah 13,5%,” kata Waskito.

Budi Santoso, Ketua Working Group Kebijakan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengatakan, tingginya pengenaan tarif royalti tersebut mencerminkan pemerintah masih setengah hati untuk mendorong pertumbuhan PLTU mulut tambang di tanah air. Pasalnya, pemerintah masih mengedepankan penerimaan negara dibandingkan tumbuhnya pemanfaatan batubara di dalam negeri.

Sehingga, beban tersebut bisa berdampak pada keekonomian pembangkit listrik mulut tambang. “Terlalu sederhana pendekatan pemerintah kalau melihat PLTU mulut tambang hanya sekadar menaikkan biaya dan royalti yang menjadi bagian penerimaan pemerintah,” kata Budi.

Reporter Muhammad Yazid
Editor Hendra Gunawan

BACA JUGA :
Ini alasan pemerintah naikkan royalti tambang
Royalti meredupkan emiten batubara

BERITA TERKAIT
Royalti dinaikkan, APBI kirim surat protes
Aspebindo keberatan royalti batubara dinaikkan


Monday, 17 October 2016
20150306 1559 21 Ini alasan ESDM patok royalti batubara tinggi
2016-10-17 06:26 PM
http://industri.kontan.co.id/news/ini-alasan-esdm-patok-royalti-batubara-tinggi
Ini alasan ESDM patok royalti batubara tinggi
Jumat, 06 Maret 2015 / 15:59 WIB

JAKARTA. Tingginya penetapan asumsi iuran produksi atawa tarif royalti batubara sebesar 20,3% mengundang tanya pengusaha. Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) punya alasan sendiri dalam menetapkan besaran royalti tersebut.

Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan, tarif royalti yang dikenakan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 466.K/32/DJB/2015 sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10/2014 tentang Penyediaan tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk PLTU Mulut Tambang.

Dia mengatakan, pungutan tarif royalti sebesar 20,3% untuk batubara PLTU mulut tambang berdasarkan tarif royalti yang dikenakan selama ini untuk perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B), yakni 13,5% dari harga jual.

“Kami perlakukan sama, baik pemilik tambang izin usaha pertambangan (IUP) maupun PKP2B. Tidak bisa kami bedakan, karena tujuan pasarnya sama PLTU mulut tambang,” kata dia.

Sementara, angka 20,3% diperoleh berdasarkan simulasi dari penarikan royalti 13,5% sebelum penghitungan margin yang diberikan kepada pengusaha tambang.

Reporter Muhammad Yazid
Editor Hendra Gunawan

BACA JUGA :
Pengusaha pertanyakan tingginya royalti batubara
Aspebindo keberatan royalti batubara dinaikkan


Monday, 17 October 2016
20150306 1715 12 Perusahaan batubara diminta berkontribusi ke PLTU
2016-10-17 06:01 PM
http://nasional.kontan.co.id/news/perusahaan-batubara-diminta-berkontribusi-ke-pltu
Perusahaan batubara diminta berkontribusi ke PLTU
Jumat, 06 Maret 2015 / 17:15 WIB

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta perusahaan tambang pemegang konsesi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) untuk turut berkontribusi dalam peningkatan kapasitas produksi listrik nasional.

Oleh karena itu, pemerintah akan mengundang para perusahaan tersebut bersama PT PLN pada Selasa (10/3) pekan depan. “Mereka kan punya banyak batubara, sudah semestinya ada partisipasi dalam program pembangunan pembangkit berkapasitas total 35.000 megawatt,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sukhyar, Jumat (6/3).

BACA JUGA :
Ini alasan ESDM patok royalti batubara tinggi
Pengusaha pertanyakan tingginya royalti batubara
Seperti diketahui dari total 35.000 MW yang diproyeksikan bisa beroperasi sebelum 2019 mendatang, 25.000 MW merupakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan proyeksi kebutuhan 90 juta ton batubara per tahun.

Menurut Sukhyar, perusahaan pemegang konsesi PKP2B merupakan penyumbang 80% produksi batubara nasional. Di mana dari 73 perusahaan yang ada, 57 di antaranya telah memasuki tahapan produksi.

Namun sayangnya, sumbangan setrum dari perusahaan tambang tersebut sampai sekarang masih mini. “Dalam pertemuan minggu depan, kami ingin tahu persoalannya apa, apakah karena harga, distribusi atau apa, kan batubara sudah ada harusnya mereka ikut serta di pasokan pembangkit listrik,” kata Sukhyar.

Sekarang ini, beberapa perusahaan PKP2B yang sedang membangun PLTU di antaranya PT Adaro Energy dan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara.

Reporter Muhammad Yazid
Editor Uji Agung Santosa


Monday, 17 October 2016
20150309 0752 11 Harga batubara masih dalam fase melorot
2016-10-17 06:00 PM
http://industri.kontan.co.id/news/harga-batubara-masih-dalam-fase-melorot
Harga batubara masih dalam fase melorot
Senin, 09 Maret 2015 / 07:52 WIB
Reporter Azis Husaini
Editor Azis Husaeni

JAKARTA. Harga Batubara Acuan (HBA) untuk penjualan langsung (spot) yang berlaku tanggal 1 Februari 2015 hingga 28 Februari 2015 pada titik serah penjualan secara Free on Board di atas kapal pengangkut (FOB Vessel) adalah US$ 62,92 per ton atau turun 22% dibandingkan dengan HBA pada tahun 2014 di periode yang mencapai US$ 80,44 per ton.

Sementara, HBA Februari 2015 juga turun sebesar US$ 0,92 atau turun 1,4% dibandingkan dengan HBA Januari 2015 yang sebesar US$ 63,84. HBA Februari 2015 masih melanjutkan trend penurunan HBA yang terjadi pada tahun 2014 hingga Januari 2015. “Rata-rata HBA pada tahun 2014 adalah SU$ 72,62 per ton,” tulis rilis di situs Kementerian ESDM, pekan lalu.

Asal tahu saja, nilai HBA adalah rata-rata dari 4 indeks harga batubara yang umum digunakan dalam perdagangan batubara yaitu: Indonesia Coal Index, Platts Index, New Castle Export Index, dan New Castle Global Coal Index. HBA menjadi acuan harga batubara pada kesetaraan nilai kalor batubara 6.322 kilo kalori per kilogram (kkal/kg) Gross As Received (GAR), kandungan air (total moisture) 8%.

Selain itu, kandungan sulphur 0,8% as received (ar), dan kandungan abu (ash) 15% ar. Berdasarkan HBA selanjutnya dihitung Harga Patokan Batubara (HPB) yang dipengaruhi kualitas batubara yaitu: nilai kalor batubara, kandungan air, kandungan sulphur, dan kandungan abu sesuai dengan merek dagang batubara yang disebut HPB Maker. HPB Maker terdiri dari 8 merek dagang batubara yang sudah umum dikenal dan diperdagangkan.

HPB Marker Februari 2015 untuk 8 merek dagang utama dalam USD/Ton adalah sebagai berikut :

1 Gunung Bayan I : 67,35 (turun 1,5% dibandingkan HPB Januari 2015)
2 Prima Coal : 68,58 (turun 1,4% dibandingkan HPB Januari 2015)
3 Pinang 6150 : 61,95 (turun 1,3% dibandingkan HPB Januari 2015)
4 Indominco : 51,63 (turun 1,4% dibandingkan HPB Januari 2015)
5 Melawan Coal : 50,87 (turun 1,3% dibandingkan HPB Januari 2015)
6 Enviro Coal : 48,35 (turun 1,2% dibandingkan HPB Januari 2015)
7 Jorong J-1 : 38,91 (turun 1,2% dibandingkan HPB Januari 2015)
8 Ecocoal : 35,72 (turun 1,2% dibandingkan HPB Januari 2015)

Selain delapan merek dagang batubara ini, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM setiap bulan menetapkan HPB untuk merek dagang batubara lainnya antara lain: Trubaindo HCV_LS, SKB Coal, KCM Coal, Agathis, dan LIM 3010. Daftar 66 HPB merek dagang batubara lainnya secara lengkap dapat dilihat di http://www.minerba.esdm.go.id.

Dalam hal penjualan batubara dilakukan secara jangka tertentu (term) yaitu: penjualan batubara untuk jangka waktu 12 bulan atau lebih maka harga batubara mengacu pada rata-rata tiga Harga Patokan Batubara terakhir pada bulan dimana dilakukan kesepakatan harga batubara dengan faktor pengali yaitu: fakor pengali 50% untuk Harga Patokan Batubara bulan terakhir, faktor pengali 30% untuk Harga Patokan Batubara satu bulan sebelumnya, dan faktor pengali 20% untuk Harga Patokan Batubara dua bulan sebelumnya.


Monday, 17 October 2016
20150310 2142 13 Batasan harga batubara ke PLTU ganggu umur tambang
2016-10-17 06:16 PM
http://industri.kontan.co.id/news/batasan-harga-batubara-ke-pltu-ganggu-umur-tambang
Batasan harga batubara ke PLTU ganggu umur tambang
Selasa, 10 Maret 2015 / 21:42 WIB

JAKARTA. Pengaturan harga jual maksimal batubara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang kontradiksi dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan cadangan batubara nasional.

Di mana, besaran harga jual batubara harus mengikuti ketentuan acuan biaya produksi serta tidak boleh melebihi US$ 30 per ton untuk kalori rendah yaitu 3.000 kkal/kg (GAR).

“Dari sisi pemilik tambang, tentu akan disulitkan dengan adanya acuan biaya produksi dan pembatasan harga maksimum US$ 30 per ton,” kata Budi Santoso, Ketua Working Group Kebijakan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) ketika dihubungi KONTAN, Senin (9/3).

Asal tahu saja, baru-baru ini pemerintah merilis Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 466.K/32/DJB/2015 tentang Biaya Produksi untuk Penentuan Harga Batubara. Pemerintah menetapkan 13 komponen biaya dan ditambah iuran produksi alias royalti sebesar 20,3% dan margin sebesar 25% untuk menentukan harga jual batubara ke PLTU mulut tambang.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3/2015 terkait prosedur pembelian tenaga listrik sekaligus harga patokannya. Dalam Beleid tersebut, harga jual maksimal batubara kalori rendah ke PLTU mulut tambang ditetapkan sebesar US$ 30 per ton.

Budi mengatakan, dengan penetapan ini para penambang tentu akan menekan biaya pengupasan tanah atawa striping ratio untuk menjaga keekonomian tambang. “Kalau striping ratio diturunkan, maka jumlah cadangan akan turun sehingga umur tambang tidak maksimal dan juga akan berdampak pada keekonomian PLTU,” kata dia.

Seharusnya, lanjut Budi, pemerintah tidak perlu membatasi harga jual maksimal dan menyerahkannya secara business to business (B to B) antar pengusaha dan pembangkit. “Setiap tambang punya struktur biaya sendiri dan tidak bisa disamaratakan,” kata dia.

Reporter Muhammad Yazid
Editor Hendra Gunawan


Monday, 17 October 2016
20150310 2244 02 Penetapan harga batubara diklaim tetap ekonomis
2016-10-17 05:29 PM
http://industri.kontan.co.id/news/penetapan-harga-batubara-diklaim-tetap-ekonomis
Penetapan harga batubara diklaim tetap ekonomis
Selasa, 10 Maret 2015 / 22:44 WIB

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkeyakinan penetapan acuan biaya produksi maupun pembatasan harga maksimal batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan PLTU mulut tambang tetap ekonomis dan sesuai dengan mekanisme pasar.

Sujatmiko, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan, penetapan harga jual tersebut telah melalui kajian, sehingga tetap akan ekonomis untuk industri tambang maupun untuk pengusaha pembangkit setrum.

“Kami sudah tanyakan tadi ke perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B), semuanya menerima,” kata Sujatmiko, usai menggelar pertemuan dengan PKP2B dan PT PLN di Jakarta, Selasa (10/3) petang.

Justru, kebijakan ini akan membuat batubara kalori rendah sangat yang semula tidak ada harganya menjadi bernilai. Sebab, akan terjamin diserap oleh PLTU mulut tambang.

Menurutnya, Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 466.K/32/DJB/2015 tentang Biaya Produksi untuk Penentuan Harga Batubara dengan pengenai royalti sama yakni 20,3% akan menjadikan persaingan yang sehat antara PKP2B dan izin usaha pertambangan (IUP).

Selain itu, kata Sujatmiko, Peraturan Menteri ESDM Nomor 3/2015 terkait prosedur pembelian tenaga listrik sekaligus harga patokannya yang mengatur batasan harga jual US$ 30 per ton untuk kalori rendah dan US$ 60 per ton untuk kalori menengah akan menjamin keberlangsungan usaha bagi operator pembangkit.


Sunday, 16 October 2016
20150608 1347 10 Harga Batubara Rendah, Pemerintah Ngotot Genjot PNBP
2016-10-16 02:39 PM
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150608134715-85-58483/harga-batubara-rendah-pemerintah-ngotot-genjot-pnbp/
Harga Batubara Rendah, Pemerintah Ngotot Genjot PNBP
Diemas Kresna Duta, CNN Indonesia
Senin, 08/06/2015 13:47 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan tetap mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara (minerba) meskipun harga komoditas tambang masih terpuruk.

Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan, salah satu komoditas yang menjadi andalan pemerintah untuk meningkatkan PNBP adalah batubara.

“Pada 2014, realisasi PNBP dari penjualan batubara mencapai Rp 26,3 triliun, atau 81 persen dari total realisasi PNBP sub sektor minerba yang mencapai Rp 32,3 triliun. Tahun 2015, PNBP sub sektor minerba ditargetkan mencapai Rp 52 triliun,” kata Sudirman dalam perhelatan 21st Annual Coaltrans Asia, di Nusa Dua, Bali, Senin (8/6).

Untuk bisa menggenjot setoran PNBP dari perusahaan batubara, Sudirman mengaku pemerintah telah menyiapkan lima strategi, yaitu:

Pertama, mengendalikan produksi batubara nasional dengan mengutamakan pasokan batubara ke dalam negeri, atau yang dikenal kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).

Kedua, perbaikan tata kelola pertambangan yang harus memperhatikan asas manfaat, keadilan dan keseimbangan pada kepentingan negara.

Ketiga, peningkatan nilai tambah dengan meningkatkan kualitas batubara melalui mekanisme gasifikasi (gasifaction) dan likuifikasi (liquefaction).

Keempat, menggunakan lebih banyak batubara sebagai sumber energi untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang.

Kelima, peningkatan penerimaan negara dari royalti sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 tahun 2014 tentang Harga Batubara untuk PLTU Mulut Tambang.

“Untuk menjawab isu strategis tersebut, maka dibutuhkan kebijakan-kebijakan di bidang pertambangan batubara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri,” jelas Sudirman.

Perketat Harga Jual

Mantan Bos PT Pindad (Persero) ini mengatakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, pemerintah juga akan secara ketat mengatur harga jual batubara yang dijual ke dalam maupun luar negeri. Kebijakan untuk pengaturan harga jual batubara sendiri mempunyai maksud dan tujuan khusus.

Diantaranya, mengoptimalisasi sumberdaya menjadi cadangan; mencegah langkanya pasokan ke dalam negeri akibat disparitas harga yang terlampau jauh; optimalisasi penerimaan negara termasuk bagi hasil ke daerah penghasil; pengendalian produksi batubara dikaitkan dengan dengan target penerimaan negara yang direncanakan; dan mendukung upaya menciptakan industri pertambangan sesuai Good Mining Practice.

“Tentu pemerintah berharap dengan berjalannya kebijakan-kebijakan tersebut dapat mendukung perkembangan sub sektor mineral dan batubara, khususnya batubara sebagai salah satu sumber energi primer alternatif yang penting dan lebih ekonomis untuk kebutuhan domestik,” tandas Sudirman. (gen)

Pilihan Redaksi
Harga Batubara Turun, Pemerintah Salah Pasang Target Produksi
Menteri Keuangan Paksa Naik Royalti Semua Jenis Tambang
Harga Batubara Diperkirakan Merangkak Naik ke US$ 70 per Ton
Menguak Kejanggalan dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bauksit

Monday, 17 October 2016
20150608 1803 10 Pemerintah Perketat Harga Jual Batubara
2016-10-17 06:00 PM
http://mlmagz.com/read/1309/pemerintah-perketat-harga-jual-batubara
Pemerintah Perketat Harga Jual Batubara
Senin, 08/06/2015 18:03 WIB

Miner’s Life – Jakarta, Sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara, Pemerintah akan mengatur harga jual batubara dengan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara dan Permen ESDM Nomor 10 tahun 2014 tentang Harga Batubara untuk PLTU Mulut Tambang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengatakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara, pemerintah akan secara ketat mengatur harga jual batubara yang dijual ke dalam maupun luar negeri. Kebijakan pengaturan harga jual batubara mempunyai maksud dan tujuan.

Maksud dan tujuan tersebut diantaranya adalah mengoptimalisasikan sumberdaya menjadi cadangan, mencegah langkanya pasokan ke dalam negeri akibat disparitas harga yang terlampau jauh. Optimalisasi penerimaan negara termasuk bagi hasil ke daerah penghasil, pengendalian produksi batubara dikaitkan dengan dengan target penerimaan negara yang direncanakan. Serta, mendukung upaya menciptakan industri pertambangan sesuai Good Mining Practice.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, mengatakan “Tentu Pemerintah berharap dengan berjalannya kebijakan-kebijakan tersebut dapat mendukung perkembangan sub sektor mineral dan batubara, khususnya batubara sebagai salah satu sumber energi primer alternatif yang penting dan lebih ekonomis untuk kebutuhan domestik.”

Sudirman menjelaskan, prioritas utama pemanfaatan batubara sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik dan industri harus diselaraskan melalui implementasi kebijakan pengutamaan pasokan ke dalam negeri atau DMO, peningkatan nilai tambah batubara dan pemanfaatan di sekitar lokasi tambang melalui Pembangkit Listrik Mulut Tambang.

“Melihat pentingnya peranan sub sektor mineral dan batubara terhadap pembangunan perekonomian nasional maka tuntutan terhadap perubahan sistem tata kelola sub sektor mineral dan batubara sangat dibutuhkan sehingga bisa berjalan selaras dengan amanat UUD 1945 yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Sudirman.

Dengan diselenggarakannya “21st Annual Coaltrans Asia”, pemerintah berharap akan terjadi pertukaraan ilmu antara para peserta, serta acara ini mampu menjadi wadah untuk mengembangkan sub sektor mineral dan batubara, terutama di Indonesia agar dapat lebih bermanfaat bagi kemakmuran rakyat Indonesia. (Her)


Sunday, 16 October 2016
20150608 1803 18 Pemerintah Perketat Harga Jual Batubara
2016-10-16 03:10 PM
http://mlmagz.com/read/1309/pemerintah-perketat-harga-jual-batubara
Pemerintah Perketat Harga Jual Batubara
Senin, 08/06/2015 18:03 WIB

Miner’s Life – Jakarta, Sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara, Pemerintah akan mengatur harga jual batubara dengan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara dan Permen ESDM Nomor 10 tahun 2014 tentang Harga Batubara untuk PLTU Mulut Tambang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengatakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara, pemerintah akan secara ketat mengatur harga jual batubara yang dijual ke dalam maupun luar negeri. Kebijakan pengaturan harga jual batubara mempunyai maksud dan tujuan.

Maksud dan tujuan tersebut diantaranya adalah mengoptimalisasikan sumberdaya menjadi cadangan, mencegah langkanya pasokan ke dalam negeri akibat disparitas harga yang terlampau jauh. Optimalisasi penerimaan negara termasuk bagi hasil ke daerah penghasil, pengendalian produksi batubara dikaitkan dengan dengan target penerimaan negara yang direncanakan. Serta, mendukung upaya menciptakan industri pertambangan sesuai Good Mining Practice.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, mengatakan “Tentu Pemerintah berharap dengan berjalannya kebijakan-kebijakan tersebut dapat mendukung perkembangan sub sektor mineral dan batubara, khususnya batubara sebagai salah satu sumber energi primer alternatif yang penting dan lebih ekonomis untuk kebutuhan domestik.”

Sudirman menjelaskan, prioritas utama pemanfaatan batubara sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik dan industri harus diselaraskan melalui implementasi kebijakan pengutamaan pasokan ke dalam negeri atau DMO, peningkatan nilai tambah batubara dan pemanfaatan di sekitar lokasi tambang melalui Pembangkit Listrik Mulut Tambang.

“Melihat pentingnya peranan sub sektor mineral dan batubara terhadap pembangunan perekonomian nasional maka tuntutan terhadap perubahan sistem tata kelola sub sektor mineral dan batubara sangat dibutuhkan sehingga bisa berjalan selaras dengan amanat UUD 1945 yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Sudirman.

Dengan diselenggarakannya “21st Annual Coaltrans Asia”, pemerintah berharap akan terjadi pertukaraan ilmu antara para peserta, serta acara ini mampu menjadi wadah untuk mengembangkan sub sektor mineral dan batubara, terutama di Indonesia agar dapat lebih bermanfaat bagi kemakmuran rakyat Indonesia. (Her)


Monday, 17 October 2016
20150630 1254 08 Produsen Batu Bara Tolak Kewajiban Gunakan Rupiah
2016-10-17 05:56 PM
http://lipsus.kompas.com/elnino/read/2015/06/30/125410626/Produsen.Batu.Bara.Tolak.Kewajiban.Gunakan.Rupiah
Produsen Batu Bara Tolak Kewajiban Gunakan Rupiah
Penulis : Muhammad Yazid
Editor : Bambang Priyo Jatmiko
Selasa, 30 Juni 2015 | 12:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) memprotes kebijakan kewajiban penggunaan mata uang rupiah yang akan berlaku mulai 1 Juli 2015 besok. Gabungan pengusaha tambang ini meminta pemerintah dan Bank Indonesia mengevaluasi kembali kebijakan tersebut.

Pandu P Sjahrir, Ketua Umum APBI mengatakan, sedikitnya ada enam alasan yang membuat pengusaha tambang batubara menolak kewajiban penggunaan rupiah.

Pertama, keharusan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Republik Indonesia, bertentangan dengan keputusan Menteri Keuangan yang diberikan kepada mayoritas pengusaha tambang.

“Mayoritas anggota APBI sudah mendapatkan SK dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan perusahaan dalam mata uang asing. Kebijakan baru ini dikhawatirkan berakibat pada gangguan modal dan investasi asing,” kata Pandu saat menggelar konferensi pers di kantornya, Senin (29/9/2015).

Kedua, Direktur Jenderal Pajak telah memberikan restu kepada sejumlah anggota APBI selaku wajib pajak untuk dapat menggunakan mata uang selain rupiah. Ketiga, penetapan harga batubara acuan (HBA) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selama ini telah menggunakan Dollar Amerika Serikat.

Dengan demikian, harga komoditas batubara nasional sangat terikat dengan perdagangan internasional. “Sulit bagi pengusaha untuk mengonversi dollar hasil penjualan batubara, karena risiko kerugian akibat kurs sangat tinggi,” ujar Pandu.

Keempat, perusahaan pemegang konsesi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) sudah dijamin menggunakan mata uang asing selain rupiah. Karena itu, Peraturan Bank Indonesia tersebut jelas bertentangan dengan kontrak yang berlaku.

Kelima, peralatan tambang umumnya dibeli memakai dollar AS. Jika transaksi itu dikonversi ke rupiah maka akan terjadi kesenjangan antara transaksi pengadaan dan transaksi perolehan.

Keenam, penggunaan mata uang selain rupiah juga diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 10/2015. “APBI telah mengirimkan surat resmi ke Bank Indonesia untuk menolak kebijakan itu,” katanya.


Monday, 17 October 2016
20150907 01 Penerapan Harga Patokan BatubaraUntuk Penerimaan Negara
2016-10-17 05:26 PM

Penerapan Harga Patokan BatubaraUntuk Penerimaan Negara

Penerapan Harga Patokan BatubaraUntuk Penerimaan Negara
Zainul Arif, Majalah Pajak – 7 September 2015

Kalimantan Selatan merupakan salah satu wilayah yang kaya akan lahan tambang, salah satunya batubara. Selain diekspor, batubara dapat juga digunakan secara langsung sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap, industri semen, ketel uap atau sebagai briket dalam rumah tangga. Wilayah yang memiliki cadangan Batubara di Kalimantan Selatan antara lain kawasan Kecamatan Satui dan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Jorong Kabupaten Tanah Laut, beberapa wilayah di Kabupaten Tapin, Kotabaru, Balangan, dan Kabupaten Tabalong.

Wilayah lainnya adalah Kalimantan Tengah dengan potensi pertambangan batubara sekitar 3,5 miliar ton. Angka yang amat fantastis yang seharusnya bisa mengangkat kesejahteraan rakyatnya. Dari angka tersebut, diperkirakan ada sekitar satu miliar ton yang merupakan Batubara pembuat kokas (cooking coal), yaitu jenis Batubara terbaik dengan harga yang relatif tinggi. Sejauh ini, Batubara terbaik hanya ada di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Artinya, peluang untuk mengembangkan sektor pertambangan bagi Kalimanan Tengah sangatlah besar.

“Salah satu rekomendasi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) atas kajian PNBP sektor pertambangan Batubara adalah mempertahankan sistem HPB serta Harga Patokan Mineral lain.”

Penerimaan negara dari batubara

Potensi yang melimpah haruslah dicermati potensi pajak dari para pengusaha pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Penerimaan negara dari pemegang IUP Batubara secara umum ada 2 (dua) yaitu Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Secara konsisten penerimaan Pajak dan PNBP dapat didongkrak melalui penerapan Harga Patokan Batubara (HPB).

Banyak pengusaha bidang pertambangan batubara yang melaporkan harga jual batubara lebih rendah dari semestinya. Padahal hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa Wajib Pajak, transaksi antara penjual dan pembeli menggunakan referensi HPB. Hal ini diketahui dari laporan keuangan yang mencantumkan bahwa perjanjian “menyepakati penjualan batubara pada harga final yang berlaku berdasarkan harga patokan yang diterbitkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara”.

Selanjutnya terdapat batasan dalam Peraturan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor: 515.K/32/DJB/2011 Tentang Formula Untuk Penetapan HPB, dijelaskan bahwa “HPB wajib digunakan sebagai acuan harga Batubara bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi Batubara serta PKP2B dalam penjualan Batubara”.

Bukti lain bahwa penyerahan umumnya menggunakan HPB adalah dalam berbagai peraturan menetapkan dasar perhitungan harga batubara acuannya menggunakan HPB. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 32/PJ/2012 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut:

Harga jual produksi galian tambang batubara adalah rata-rata HPB dalam setahun. HPB ditentukan berdasarkan formula untuk penetapan HPB untuk steam (thermal) coal dan coking (metallurgical) coal yang ditetapkan setiap bulan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada suatu titik serah penjualan (at sale point) secara Free on Board di atas kapal pengangkut (vessel);
Dalam hal titik serah penjualan (at sale point) di luar titik Free on Board vessel contoh Penjualan di dalam pulau, tongkang/barge Cost lnsurance Freight atau Cost and Freight, harga patokan mineral dan HPB mempertimbangkan besaran biaya penyesuaian yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
Selain itu di Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang baru Wajib Pajak juga diminta mengisi spesifikasi kualitas batubara steam, yaitu antara lain nilai kalor batubara (calorific value), kandungan air (moisture contenf), kandungan belerang (sulphur contenf) dan kandungan abu (ash contenf), spesifikasi tersebut berguna untuk menghitung HPB.

HPB juga secara konsisten digunakan untuk penghitungan dasar pembayaran Iuran Produksi/Royalti sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Salah satu rekomendasi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) atas kajian PNBP sektor pertambangan Batubara adalah mempertahankan sistem HPB serta Harga Patokan Mineral lain. Dengan adanya harga patokan maka pemerintah dapat mengendalikan harga yang sekaligus mengendalikan penerimaan royalti.

Dasar perhitungan harga patokan batubara

Instansi berwenang mengeluarkan HPB adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dasar Perhitungan HPB diatur dalam peraturan sebagai berikut:

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;
Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 515.K/32/DJB/2011 Tentang Formula Untuk Penetapan HPB;
Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 644.K/30/DJB/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor 999.K/30/Djb/2011 Tentang Tata Cara Penetapan Besaran Biaya Penyesuaian HPB;
Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 480 K / 30 / DJB / 2014 Tentang Tata Cara Penetapan HPB Jenis Tertentu dan Batubara Untuk Keperluan Tertentu;
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyediaan Dan Penetapan Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang

Berbagai fakta temuan kasus perusahaan-perusahaan yang memanipulasi harga untuk memperkecil omzet adalah sebagai berikut:

Temuan BPK terhadap kasus PNBP atau royalti terjadi kekurangan pembayaran royalti dan dana bagi hasil, menurut BPK karena terjadi perusahaan menggunakan harga invoice yang lebih kecil dibanding HPB sebagai dasar penghitungan royalti. Kasus lain, tim BPKP menemukan ketidakakuratan dalam penghitungan harga patokan untuk kontrak penjualan term dan spot yang digunakan sebagai dasar penghitungan royalti.
Menurut laporan keuangan PT CCC, total peredaran usaha adalah Rp. 19 miliar sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP total omzet harusnya Rp. 28 miliar. Perbedaan ini dikarenakan PT CCC menggunakan invoice yang lebih rendah dari harga pasar atau HPB. Atas dasar pemeriksaan BPKP tersebut diterbitkan kurang bayar PNBP.

Berdasarkan laporan hasil BPKP tersebut di atas, TIM dari DJP melakukan perhitungan kembali HPB PT CCC dengan menggunakan formula dari Kementerian ESDM dan biaya penyesuaian karena Wajib Pajak tidak menjual di titik Mother Vessel. Hasil perhitungan HPB juga tidak jauh berbeda dengan hitungan BPKP. Wajib pajak menyetujui kurang bayar PPh.

Berikut disajikan pula bahwa diproses keberatan penerapan HPB dimenangkan oleh pihak DJP.

Pada kasus ketetapan PBB PT DDD yang dihitung menggunakan SPOP data Wajib Pajak, PBB terutang adalah Rp 3,5 miliar. Sementara KPP menetapkan Rp 14,6 miliar, berdasarkan HPB di titik serah vessel. Wajib pajak mengajukan keberatan, berdasarkan perhitungan Wajib Pajak PBB terutang adalah Rp 5,7 miliar.
Perhitungan PBB hasil keberatan adalah Rp 13,5 miliar, perhitungan ini berkurang dari ketetapan semula karena memperhatikan bahwa Wajib pajak tidak menjual di titik serah vessel tetapi titik serah barge/tongkang sehingga ada biaya penyesuaian. Wajib pajak menyetujui hasil keberatan dan sudah membayar PBB Rp 13,5 miliar;
Kasus keberatan lainnya KPP menetapkan PBB PT EEE Rp 4 miliar, hal ini berdasarkan HPB di titik serah vessel. Wajib pajak mengajukan keberatan, berdasarkan perhitungan Wajib Pajak PBB terutang adalah Rp 800 juta. Perhitungan PBB hasil keberatan adalah Rp 9 miliar, perhitungan ini berdasarkan data bahwa PT EEE di samping memproduksi Batubara Steam (thermal) juga menambang Batubara Coking (metallurgical).
Data harga Coking (metallurgical) $150/ton, sedangkan HPB Steam (thermal) $96/ton. Wajib pajak menyetujui hasil keberatan, sementara sudah membayar sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yaitu Rp 4 miliar, sisanya akan diangsur sampai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.

Langkah antisipasi

Dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak dan PNBP ada beberapa hal yang penting dilakukan DJP yaitu:

Menggunakan HPB secara konsisten untuk menghitung dasar pengenaan pajak atau PNBP;
Mengidentifikasi IUP /PKP2B yang memproduksi Batubara Coking (metallurgical) karena harganya jauh lebih tinggi dari Batubara Steam (thermal);
Melakukan uji kepatuhan Wajib Pajak dan PNBP terhadap pembayaran pajak dan PNBP, terutama berkaitan HPB sebagai dasar pengenaan pajak dan PNBP, bahkan untuk yang belum membayar pajak dan PNBP;
Membentuk tim gabungan dari Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas PNBP dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, untuk melakukan pengujian kebenaran transaksi;
Membuat peraturan dan sistem informasi terintegrasi antara Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas PNBP dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mencakup pengawasan data dan kewajiban pembayaran Pajak dan PNBP.
Kelima kegiatan di atas adalah yang mengantisipasi masih banyaknya Pemegang IUP yang tidak ber-NPWP, tidak membayar pajak atau membayar royalti/ PNBP akan tetapi tidak membayar pajak atau pembayaran pajaknya jauh lebih dari perkiraan pajak seharusnya.

Zainul Arif
Penilai PBB Muda, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah


Sunday, 16 October 2016
20160204 2002 08 Gerak harga batubara tergantung kebijakan China
2016-10-16 02:36 PM
http://investasi.kontan.co.id/news/gerak-harga-batubara-tergantung-kebijakan-china
Gerak harga batubara tergantung kebijakan China
Kamis, 04 Februari 2016 / 20:02 WIB

JAKARTA. Harga batubara cenderung bergerak flat di sekitar level US$ 50 per metrik ton. Berbagai isu yang berkembang belum mampu memberi pengaruh terhadap pergerakan harga.

Wahyu Tri Wibowo, analis PT Central Capital Futures menyatakan, berbagai isu yang saat ini berkembang belum cukup signifikan dalam mempengaruhi pergerakan harga batubara.

Mengutip Bloomberg, Rabu (3/2) harga batubara kontrak pengiriman Februari 2016 di ICE Future Exchange naik tipis 0,009% ke level US$ 50,45 dibanding sehari sebelumnya. Sejak akhir tahun lalu harga batubara pun hanya naik tipis 0,39%.

Harga batubara terus melemah seiring dengan kesepakatan negara-negara maju untuk beralih ke energi ramah lingkungan. Upaya negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Eropa beralih ke energi ramah lingkungan diikuti oleh China sebagai produsen sekaligus konsumen batubara terbesar di dunia.

Di saat yang sama, perlambatan ekonomi China menambah beban pada harga batubara. Baik isu lingkungan maupun perlambatan ekonomi membuat permintaan batubara di China semakin terkikis.

Wahyu menilai, pergerakan batubara selanjutnya akan menunggu kebijakan dari China. “Jika belum ada kebijakan berarti dari China, harga masih akan tertahan,” paparnya. Proyeksi Wahyu, harga batubara akan terus berada di kisaran US$ 50 per metrik ton hingga akhir tahun 2016.

Anggota Dewan China pernah menyatakan untuk memangkas produksi batubara dalam jumlah besar, namun belum menyebut jumlah pastinya. “Jika tereralisasi, mungkin dapat mengangkat harga meski hanya sedikit,” imbuhnya.

China memegang peran penting pada pergerakan harga batubara. Tak hanya sebagai produsen dan konsumen terbesar, namun angka produksi dan konsumsi China jauh melebihi negara lainnya.

Berdasarkan data sementara dari International Energy Agency (IEA), produksi batubara China di tahun 2014 mencapai 3,75 miliar ton. Sedangkan Amerika Serikat yang menempati posisi kedua hanya memproduksi 916,2 juta ton batubara di tahun 2014. Disusul dengan India seebsar 668,4 juta ton, lalu Australia sebesar 491,2 juta ton dan Indonesia di posisi kelima dengan total produksi 470,8 juta ton batubara.

Dari sisi konsumsi, China menghabiskan 2,84 miliar ton batubara di tahun 2014. Kemudian AS mengkonsumsi 615,8 juta ton, India 550,5 juta ton, disusul Jepang 165,3 juta ton, dan Afrika Selatan 132,7 juta ton.

Reporter Wuwun Nafsiah
Editor Barratut Taqiyyah


Sunday, 16 October 2016
20160307 1616 02 APBI: Perlu Sistem Harga Batu bara Jangka Panjang
2016-10-16 02:08 PM

APBI: Perlu Sistem Harga Batu bara Jangka Panjang

APBI: Perlu Sistem Harga Batu bara Jangka Panjang
7 Maret 2016 | 16:16

Jakarta-TAMBANG. Di tengah harga batu bara yang cenderung melemah, Asosias Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) mengusulkan Pemerintah untuk membuat system harga batu bara jangka panjang. Harga ini nantinya tidak tergantung pada indeks harga batu bara dunia. Ini menjadi salah satu solusi untuk menekan turunnya harga komoditi batu bara yang akhirnya juga mengakibatkan angka cadangan batu bara yang terus turun.

“Dalam hal ini Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merumuskan kebijaakn cost-based price system untuk batu bara dalam negeri guna keperluan PLTU yang masuk dalam program 35 ribu MW,”kata Ketua Umum APBI Pandu P. Sjahrir.

Jika kebijakan ini yang diambil setidaknya Pemerintah mendapat jaminan kepastian bahwa PLTU yang dibangun pada suatu masa tidak mengalami kesulitan pasokan batu bara. Dan tentu saja untuk memproteksi kenaikan harga listrik jika terjadi kenaikan harga batu bara.

“Selain itu kebijakan ini juga diharapkan akan menstimulasi investasi dan eksplorasi, mendorong perencanaan tambang jangka panjang serta menstabilkan keekonomian cadangan batu bara yang akhirnya bertujuan untuk menjamin ketersediaan batu bara untuk PLTU,”kata Pandu.

Dampak dari kebijakan ini Pemerintah akan membayar kurang lebih 1% dari tariff dasar listrik yang sebesar kurang lebih Rp.1.400/kWh untuk PLTU baru yang akan beroperasi pada 2019 atau 3% untuk PLTU yang sudah dibangun. “Ini semata-mata untuk melindungi negara dari krisis pasokan batu bara untuk PLTU dan sekaligus memproteksi kenaikan tariff listrik akibat kenaikan harga batu bara. Dan ini juga akan memperkuat industri batu bara,”terang Pandu.

Penulis : Egenius Soda
(floreskoe@yahoo.com)


Sunday, 16 October 2016
20160307 1816 03 APBI Usulkan Kebijakan Sistem Harga Batu Bara Jangka Panjang
2016-10-16 02:10 PM
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2016/03/07/495173/apbi-usulkan-kebijakan-sistem-harga-batu-bara-jangka-pa
APBI Usulkan Kebijakan Sistem Harga Batu Bara Jangka Panjang
Annisa ayu artanti • Senin, 07 Mar 2016 18:16 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia-Indonesia Coal Mining Associtiaon (APBI-ICMA) mengusulkan kepada pemerintah untuk membuatkan sistem penentuan harga batu bara jangka panjang. Hal itu dinilai dapat memberikan jaminan kepastian agar tidak ada krisis pasokan listrik.

Ketua Umum APBI-ICMA, Pandu P. Sjahrir mengatakan, pasokan listrik itu terkait dengan persentase batu bara dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015-2024 bahwa batu bara akan memasok 66 persen Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam program 35 ribu megawatt (mw).

“Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merumuskan kebijakan cost based pricing system untuk batu bara dalam negeri guna keperluan PLTU yang termasuk dalam program ketenagalistrikan nasional 35 ribu megawatt (mw),” kata Pandu saat konferensi pers di Kantor APBI, Menara Kuningan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (7/3/2016).

Menurutnya, dengan begitu pemerintah akan memperoleh suatu jaminan kepastian untuk menghindari krisis pasokan batu bara untuk PLTU.

“Sekaligus memproteksi kenaikan harga listrik jika terjadi kenaikan harga batu bara,” ucap dia.

Selain itu, lanjut Pandu, kebijakan ini diharapkan juga akan memberikan stimulasi, investasi, dan eksplorasi demi mendorong perencanaan tambang jangka panjang dan mestabilkan keekonomian cadangan batu bara yang akhirnya untuk menjamin ketersediaan batu bara untuk PLTU.

Sekadar informasi, data pemerintah yang dirilis oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan batu bara tebukti di 2014 hanya 32,3 miliar ton. Cadangan itu terus menurun sekitar 29 sampai 40 persen hingga saat ini lantaran terus merosotnya harga komoditas batu bara. Hal itu yang membuat enggan pengusaha tambang melakukan eksplorasi.
(SAW)


Baca juga
Menperin Dorong Pembangunan Industri Gasifikasi Batu Bara
APBI: Pasokan Batu Bara Proyek 25.000 Mw Cukup hingga 2019
Bongkar Muat Batu Bara di Cirebon Belum Akan Dibuka
Kenali Bahaya Sinar Matahari terhadap Wajah


Sunday, 16 October 2016
20160308 0907 05 Anjlok, Tiga Emiten Tambang Beralih ke Bisnis Properti
2016-10-16 02:32 PM
http://energitoday.com/2016/03/anjlok-tiga-emiten-tambang-beralih-ke-bisnis-properti/
Anjlok, Tiga Emiten Tambang Beralih ke Bisnis Properti
March 8, 2016 @ 9:07 am

Jakarta, EnergiToday-Industri pertambangan semakin tertekan akibat gejolak harga komoditas dunia. Bahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga komoditas sepanjang 2015 telah anjlok hingga 40 persen.

Faktor tersebut mendorong tiga emiten yang bergerak di sektor pertambangan melakukan ‘debut’-nya di dunia industry property. Antara lain PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI), PT Timah (Persero) Tbk (TINS), dan PT Hanson International Tbk (MYRX). Untuk PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI), melalui anak usaha perseroan, PT Ratu Prabu Tiga, konsentrasi menggarap proyek properti seperti apartemen mewah, perhotelan dan perkantoran di kawasan TB Simatupang. Proyek bernama Ratu Prabu Residence tersebut sudah dimulai pada tahun lalu dengan nilai investasinya mencapai US$ 150 juta.

Sementara itu, emiten tambang lainnya, PT Timah (Persero) Tbk (TINS) menargetkan pendapatan dari industri properti sebesar Rp 300 miliar-Rp 400 miliar. Dalam menjalankan proyek propertinya, BUMN pertambangan ini menggandeng beberapa perusahaan konstruksi BUMN seperti PT Adhi Karya (ADHI) dan PT Waskita Karya (WSKT).

Sedangkan, PT Hanson International Tbk (MYRX), setelah menjual anak usahanya yang tidak lagi produktif, melakukan perluasan usaha di bidang property melalui PT Mandiri Mega Jaya. Anak usaha MYRX ini membangun kawasan industri, permukiman, dan sejumlah proyek joint operation di bidang properti. Salah satu proyeknya ada di kawasan Maja, Banten. (fd/ok)


Sunday, 16 October 2016
20160308 1624 04 APBI Usulkan Kebijakan Sistem Harga Batubara Jangka Panjang
2016-10-16 02:11 PM
http://energitoday.com/2016/03/apbi-usulkan-kebijakan-sistem-harga-batubara-jangka-panjang/
APBI Usulkan Kebijakan Sistem Harga Batubara Jangka Panjang
March 8, 2016 @ 4:24 pm

Jakarta, EnergiToday– Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia-Indonesia Coal Mining Associtiaon (APBI-ICMA) mengusulkan kepada pemerintah untuk membuatkan sistem penentuan harga batubara jangka panjang. Hal itu dinilai dapat memberikan jaminan kepastian agar tidak ada krisis pasokan listrik.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merumuskan kebijakan cost based pricing system untuk batubara dalam negeri guna keperluan PLTU yang termasuk dalam program ketenagalistrikan nasional 35 ribu megawatt (mw),” tutur Ketua Umum APBI-ICMA, Pandu P. Sjahrir, seperti dilaporkan Metrotvnews.com, Selasa (8/2).

Selain itu, lanjut Pandu, kebijakan ini diharapkan juga akan memberikan stimulasi, investasi, dan eksplorasi demi mendorong perencanaan tambang jangka panjang dan mestabilkan keekonomian cadangan batu bara yang akhirnya untuk menjamin ketersediaan batu bara untuk PLTU.

Sekadar informasi, data pemerintah yang dirilis oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan batu bara tebukti di 2014 hanya 32,3 miliar ton. Cadangan itu terus menurun sekitar 29 sampai 40 persen hingga saat ini lantaran terus merosotnya harga komoditas batu bara. Hal itu yang membuat enggan pengusaha tambang melakukan eksplorasi. (mt/mt)


Monday, 17 October 2016
20160310 2106 05 ESDM Akan Revisi Harga Batu Bara untuk Genjot Eksplorasi
2016-10-17 05:36 PM
http://www.beritasatu.com/ekonomi/354095-esdm-akan-revisi-harga-batu-bara-untuk-genjot-eksplorasi.html
ESDM Akan Revisi Harga Batu Bara untuk Genjot Eksplorasi
Kamis, 10 Maret 2016 | 21:06


Menteri ESDM Sudirman Said memberikan keterangan mengenai Program Indonesia Terang di Jakarta, Minggu 28 Februari 2016. (Antara)

Jakarta – ?Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya menggenjot penemuan cadangan baru batu bara dengan merevisi harga listrik pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan eksplorasi meningkat bila sesuai dengan tingkat keekonomisan menambang. Oleh sebab itu dia akan merevisi harga batubara untuk pembangkit listrik.

“Kedepan harus ada keseimbangan harga baru yang oleh pengusaha batubara dianggap cukup ekonomis untuk menambang tapi juga untuk pengusaha listrik cukup ekonomis untuk dibeli,” kata Sudirman di Jakarta, Kamis (10/3).

Sudirman menuturkan pembahasan harga tersebut akan melibatkan PT PLN (persero), asosiasi pengusaha batu bara dan pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP).

“Nanti akan ketemu harga keseimbangan. Kita harus cari solusi itu,” ujarnya.

Price Waterhouse Coopers (PwC) sebelumnya menyarankan pemerintah menerapkan mekanisme baru dalam penentuan harga batu bara di dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk menstimulus investasi dan eksplorasi. Dengan begitu mampu menjamin ketersediaan batu bara untuk PLTU di proyek 35.000 megawatt (MW).

Presiden Direktur Advisory PwC Mirza Diran mengatakan skema harga batu bara Indonesia hendaknya tidak terkait dengan indeks harga batu bara dunia. Pasalnya formula harga batu bara acuan (HBA) yang ditetapkan Kementerian ESDM masih memasukan indeks harga batu bara dunia.

“Kebijakan ini juga mampu memproteksi harga listrik jika terjadi kenaikan harga batu bara,” ujarnya.

Mirza menuturkan perlu adanya insentif bagi pengembangan PLTU yang beroperasi di 2019. Insentif itu yakni pemerintah membayar semacam biaya asuransi (cost of insurance) sekitar 1 persen dari tarf dasar listrik sekitar Rp 1.400 per kWh. Hal ini mampu menstimulus investasi dan eksplorasi serta mendorong perencanaan tambang jangka panjang.

Rangga Prakoso/CAH
Investor Daily


Sunday, 16 October 2016
20160413 0722 01 KEBIJAKAN BATU BARA: Pemerintah Batasi Margin Harga Jual Batu Hitam
2016-10-16 02:06 PM
http://koran.bisnis.com/read/20160413/244/537386/kebijakan-batu-bara-pemerintah-batasi-margin-harga-jual-batu-hitam
KEBIJAKAN BATU BARA: Pemerintah Batasi Margin Harga Jual Batu Hitam
Redaksi Rabu, 13/04/2016 07:22 WIB

Bisnis.com, JAKARTA- Bisnis batu bara untuk pembangkit listrik mulut tambang dipastikan tetap menarik meski Kementerian ESDM merevisi ketetapan margin harga jual komoditas itu menjadi 15%-25%

Sebelumnya margin harga jual ditetapkan maksimal 25%. Revisi tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 9/2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batu bara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan margin tersebut ditetapkan berdasarkan berbagai masukan dari para pelaku usaha.

Menurutnya, margin tersebut sudah ideal untuk mengakomodasi kepentingan pengembang listrik dan perusahaan tambang. Apabila tidak terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak pada saat perjanjian jual beli, Dirjen Minerba memiliki kewenangan untuk menentukan besarannya.

Gatot menegaskan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai pihak yang mengajukan revisi tersebut harus menerima keputusan pemerintahan kendati batas bawahnya masih di atas 10%.

“PLN sepakat gak sepakat ya harus mau,” katanya, Selasa (12/4/2016).

Sementara itu, Kepala Divisi Batubara PT PLN Harlen mengatakan siap mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah itu.

Namun, dia memberi sinyal akan menghitung ulang keekonomian pembangkit listrik mulut tambang dengan margin yang ditetapkan pemerintah.

“Mungkin kita akan ambil tindakan lain, apakah masih dengan mulut tambang atau tidak,” katanya kepada Bisnis.

Deputi Direktur Eksekutif Asosiasi Per tambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Si nadia menilai rentang margin tersebut sudah tepat.

Pasalnya, besarannya sesuai dengan masukan kepada pemerintah. Dia menilai, produsen batu bara tidak akan mempermasalahkan aturan tersebut selama margin yang diberikan cukup menguntungkan.

Dia juga mengungkapkan skema biaya produksi ditambah margin itu telah membantu perusahaan batu bara bertahan di tengah rendahnya harga komoditas. Kendati sudah ditetapkan pemerintah, Hendra mengakui besaran margin ideal yang disepakati antara produsen batu bara dan pengembang listrik masih belum ada.

Alasannya, dua pihak tersebut memang berbeda kepentingan.

“Kalau produsen kan mau marginnya besar, tapi yang bangun pembangkit mau harganya murah. Ini sebenarnya yang belum ketemu.”

Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies Budi Santoso mengatakan secara bisnis PLTU mulut tambang sangat menjanjikan bagi produsen batu bara.

Menurutnya, PLTU mulut tambang bisa menjadi solusi bagi pengusaha tambang di tengah rendahnya harga batu bara. Pasalnya, formula harga jual menggunakan biaya produksi ditambah margin mampu menjamin produsen agar tetap meraup untung.

Seperti diberitakan Bisnis sebelumnya, akan ada tender pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang dengan total kapasitas 1.200 MW pada tahun ini. Adapun sejauh ini sudah ada 2.900 MW yang telah memasuki tahap pra-kualifikasi dan 700 MW lainnya sudah teken perjanjian jual beli tenaga listrik.

Pada April 2016, harga batu bara acuan (HBA) kembali naik, sekaligus mencetak kenaikan beruntun pertama dalam lebih dari dua tahun terakhir. HBA April 2016 tercatat senilai US$52,32 per ton atau naik 1,36% dibandingkan dengan HBA bulan lalu senilai US$51,62. Adapun HBA Fe bruari 2016 ditetapkan senilai US$50,92 per ton.

SETRUM EMITEN

Sementara itu, rendahnya harga komoditas tambang batu bara membuat sejumlah emiten tergiur akan pendapatan yang dikantongi dari lini bisnis kelistrikan.

PT Maybank Kim Eng Securities memproyeksi tiga emiten tambang batu bara bakal meraup pendapatan US$2,13 miliar setara dengan Rp28,8 triliun pada 2020 dari bisnis setrum.

Sekretaris Perusahaan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. Joko Pramono mengatakan divisi kelistrikan telah berkontribusi terhadap pendapatan perseroan sejak tahun lalu. Ditargetkan, lima tahun mendatang, sektor listrik dapat berkontribusi 40% terhadap pendapatan perseroan.

“Net profit margin dari bisnis perseroan sampai sekarang menjadi net profit margin tertinggi untuk kawasan domestik sebesar 15%,” katanya kepada Bisnis, Selasa (12/4).

Pernyataan pemerintah yang mematok margin bisnis setrum sebesar 15%-25% dinilainya tidak dapat dilihat dari salah satu perspektif saja. Menurutnya, bila pertambangan lebih efisien, tentu harga jual listrik akan semakin murah. Margin dapat diperoleh dari penjualan batu bara yang sudah dipastikan memiliki pembeli tetap dalam jangka panjang.

Terpisah, Direktur Utama PT United Tractors Tbk. Gidion Hasan, mengatakan lini bisnis kelistrikan diproyeksi dapat berkontribusi terhadap pendapatan perseroan pada 2020.

Emiten berkode saham UNTR itu merangsek ke bisnis listrik dengan membangun PLTU sebesar 2.000 MW.

“Kalau hanya satu power plant saja, relatif masih kecil (kontribusi terhadap pendapatan), belum signifikan,” tuturnya melalui pesan sing kat.

Gidion menegaskan margin yang diatur oleh pemerintah hanyalah untuk PLTU mulut tambang. Bagi PLTU yang tidak dibangun di mulut tambang, hanya perlu melakukan negosiasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku pembeli setrum.

Sementara itu, Wakil Presiden Direktur Adaro Power Dharma Djojonegoro, mengatakan divisi kelistrikan PT Adaro Energy Tbk. diproyeksi bakal menyumbang lebih
dari 30% pendapatan emiten berkode ADRO tersebut.

Editor : Linda Teti Silitonga


Monday, 17 October 2016
20160418 1518 07 Ini Kata Bos Adaro Soal Kebijakan Penurunan Margin Perusahaan Tambang
2016-10-17 05:54 PM
http://wartaekonomi.co.id/berita97469/ini-kata-bos-adaro-soal-kebijakan-penurunan-margin-perusahaan-tambang.html
Ini Kata Bos Adaro Soal Kebijakan Penurunan Margin Perusahaan Tambang
Senin, 18 April 2016 15:18 WIB

WE Online, Jakarta – Bos emiten batu bara PT Adaro Energy Tbk (ADRO), Garibaldi Thohir mendukung langkah pemerintah yang mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan margin keuntungan perusahaan tambang menjadi 15-20 persen. Meskipun, kebijakan tersebut akan membuat perusahaan di industri pertambangan termasuk batu bara memperoleh beban tambahan.

“Mengenai permen segala macam, menurut saya, bahwa sebenarnya permen atau Peraturan Ditjen yang sudah terbit adalah untuk keuntungan Indonesia secara menyeluruh,” katanya di Jakarta, Senin (18/4/2016).

Ia mengungkapkan bahwa hampir semua perusahaan yang menggunakan batu bara seperti PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) sempat terbebani mesti harga batu bara berada di puncaknya. Bahkan, PLN juga sempat kekurangan pasokan lantaran banyak dari perusahaan tambang batu bara yang menjual produknya ke luar negeri.

“Saya ingat sekali waktu batu bara lagi naik tinggi itu di tahun 2009, 2010, 2011 memang harga batu bara naik drastis sehingga tentunya hal tersebut bisa memberatkan PLN karena fuel cost naik makanya PLN berat. Saya ingat saat itu Adaro konsisten memasok ke dalam negeri terbesar, tapi Adaro saja tidak cukup. Perusahaan tambang kecil begitu harga naik ya mohon maaf dia akan jual batu bara ke luar negeri,” ucapnya.

Garibaldi menyebutkan bahwa dengan kondisi batu bara seperti saat ini di mana harga batu bara sedang anjlok para perusahaan batu bara justru kesulitan untuk menjual pasokannya. Oleh karena itu, dia berharap agar kebijakan tersebut juga mengakomodir kepentingan kedua belah pihak.

“Makanya sebetulnya menurut saya yang terbaik dalam kondisi saat ini saat yang tepat untuk konsolidasi dan sebetulnya untuk kepentingan nasional yang paling baik cari win win. Seperti apa, kalau harga naik pembeli kesulitan, harga turun penjual kesulitan ya yang paling baik, kenapa kita tidak buat satu kebijakan yang istilahnya lebih stabil. Makanya menurut saya pemerintah menerbitkan aturan tadi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, kebijakan permerintah tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang.


Monday, 17 October 2016
20160418 1531 04 Cerita Boy Thohir Saat Harga Batu Bara Capai Puncaknya
2016-10-17 05:34 PM
http://economy.okezone.com/read/2016/04/18/320/1365877/cerita-boy-thohir-saat-harga-batu-bara-capai-puncaknya
Cerita Boy Thohir Saat Harga Batu Bara Capai Puncaknya
Danang Sugianto, Jurnalis, Senin, 18 April 2016 – 15:31 wib

JAKARTA – Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan margin keuntungan perusahaan tambang menjadi 15-20 persen. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang. Kebijakan tersebut tentunya akan membebani para perusahaan di industri pertambangan termasuk batu bara. Namun Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Garibaldi Thohir mengaku tetap mendukung langkah yang diambil pemerintah tersebut.

“Mengenai Permen segala macam, menurut saya bahwa sebenarnya Permen atau Peraturan Ditjen yang sudah terbit adalah untuk keuntungan Indonesia secara menyeluruh,” ujarnya di Gedung Tempo Scan, Jakarta, Senin (18/4/2016). Dia menjelaskan, para perusahaan yang menggunakan batu bara seperti PT PLN (Persero) sempat terbebani pada saat harga batu bara berada di puncaknya.
Bahkan PLN juga sempat kekurangan pasokan lantaran banyak dari perusahaan tambang batu bara yang menjual produknya ke luar negeri. “Saya ingat sekali waktu batu bara lagi naik tinggi itu di tahun 2009, 2010, 2011 memang harga batu bara naik drastis. Sehingga tentunya hal tersebut bisa memberatkan PLN. Karena fuel cost naik makanya PLN berat,” jelas dia.
“Saya ingat saat itu Adaro konsisten memasok ke dalam negeri terbesar tapi Adaro saja tidak cukup. Perusahaan tambang kecil begitu harga naik ya mohon maaf, dia akan jual batu bara ke luar negeri,” tambahnya. Namun, kondisi saat ini berubah 180 derajat. Di mana di tengah harga batu bara yang anjlok para perusahaan batu bara justru kesulitan untuk menjual pasokannya.
Oleh karena itu dia berharap agar kebijakan tersebut juga mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. “Makanya sebetulnya menurut saya yang terbaik dalam kondisi saat ini, saat yang tepat untuk konsolidasi. Dan sebetulnya untuk kepentingan nasional yang paling baik cari win win. Seperti apa, kalau harga naik pembeli kesulitan, harga turun penjual kesulitan ya yang paling baik, kenapa kita tidak buat satu kebijakan yang istilahnya lebih stabil. Makanya menurut saya pemerintah menerbitkan aturan tadi,” pungkasnya.
(mrt)

Sunday, 16 October 2016
20160726 1655 07 Penerapan PPN Batu Bara Tidak Konsisten
2016-10-16 02:34 PM
http://ekonomi.metrotvnews.com/energi/Rb17wyeK-penerapan-ppn-batu-bara-tidak-konsisten
Penerapan PPN Batu Bara Tidak Konsisten
Annisa ayu artanti • Selasa, 26 Jul 2016 16:55 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan ada ketidakkonsistenan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada komoditas batu bara.

Direktur Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Bambang Gatot menyampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) ketidakkonsistenan ini menyebabkan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi 3.

“Sebetulnya posisi ini atas ketidakkonsisten DJP, di mana ada beberapa perusahaan yang diberikan dan ada yang tidak. Nah, akhirnya ini menjadi dispute tersendiri dan perusahaan membawa ke pengadilan pajak,” kata Bambang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Bambang menjelaskan, selama ini ada ketidaksamaan kebijakan antara penerapan PPN saat kontrak ditandatangani tahun 80-an dan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN, dan batu bara termasuk dalam daftar tersebut.

“Ada ketidaksamaan kebijakan antara penerapan PPN saat kontrak ditandatangani tahun 80-an kemudian berapa waktu lalu muncul PP Nomor 144 Tahun 2000 yang mengatakan batubara dianggap barang tidak kena pajak,” jelas dia.

Menteri ESDM Sudirman Said menambahkan, tindak lanjut atau solusi atas temuan BPK tersebut maka Kementerian ESDM akan memberlakukan ketentuan perpajakan secara ‘prevailling’ dengan mengamandemen PKP2B.

Sekadar informasi, akibat ketidakkonsistenan ini, PKP2B generasi 3 merasakan ketidakadilan. Ada yang diwajibkan membayar PPN dan ada yang tidak. BPK meminta DJP segera memberi kepastian terkait hal tersebut.
(AHL)


Sunday, 16 October 2016
20160905 14 Batubara
2016-10-16 02:47 PM
http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236
Batubara
Updated pada 5 September 2016

Batubara – bahan bakar fosil – adalah sumber energi terpenting untuk pembangkitan listrik dan berfungsi sebagai bahan bakar pokok untuk produksi baja dan semen. Namun demikian, batubara juga memiliki karakter negatif yaitu disebut sebagai sumber energi yang paling banyak menimbulkan polusi akibat tingginya kandungan karbon. Sumber energi penting lain, seperti gas alam, memiliki tingkat polusi yang lebih sedikit namun lebih rentan terhadap fluktuasi harga di pasar dunia. Dengan demikian, semakin banyak industri di dunia yang mulai mengalihkan fokus energi mereka ke batubara.

Dengan tingkat produksi saat ini (dan apabila cadangan baru tidak ditemukan), cadangan batubara global diperkirakan habis sekitar 112 tahun ke depan. Cadangan batubara terbesar ditemukan di Amerika Serikat, Russia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan India.

Sepuluh Besar Produsen Batubara Tahun 2015¹ ²
1. Cina 1827.0 Mt
2. Amerika Serikat 455.2 Mt
3. India 283.9 Mt
4. Australia 275.0 Mt
5. Indonesia 241.1 Mt
6. Russia 184.5 Mt
7. Afrika Selatan 142.9 Mt
8. Kolombia 55.6 Mt
9. Polandia 53.7 Mt
10. Kazakhstan 45.8 Mt
¹ bahan bakar padat komersil sebagai contoh batubara bituminous coal, anthracite (batubara keras), batubara lignite and muda (sub-bituminous)
² setara juta ton minyak
Sumber: BP Statistical Review of World Energy 2016

Batubara di Indonesia

Produksi dan Ekspor Batubara Indonesia

Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Sejak tahun 2005, ketika melampaui produksi Australia, Indonesia kemudian menjadi eksportir terdepan batubara thermal. Porsi signifikan dari batubara thermal yang diekspor terdiri dari jenis kualitas menengah (antara 5100 dan 6100 cal/gram) dan jenis kualitas rendah (di bawah 5100 cal/gram) yang sebagian besar permintaannya berasal dari Cina dan India.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, cadangan batubara Indonesia diperkirakan habis kira-kira dalam 83 tahun mendatang apabila tingkat produksi saat ini diteruskan. Berkaitan dengan cadangan batubara global, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-10 dengan sekitar 3.1 persen dari total cadangan batubara global terbukti berdasarkan BP Statistical Review of World Energy. Sekitar 60 persen dari cadangan batubara total Indonesia terdiri dari batubara kualitas rendah yang lebih murah (sub-bituminous) yang memiliki kandungan kurang dari 6100 cal/gram.

Sejumlah kantung cadangan batubara yang lebih kecil terdapat di pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, namun demikian tiga daerah dengan cadangan batubara terbesar di Indonesia adalah:
1. Sumatra Selatan
2. Kalimantan Selatan
3. Kalimantan Timur

Industri batubara Indonesia terbagi dengan hanya sedikit produsen besar dan banyak pelaku skala kecil yang memiliki tambang batubara dan konsesi tambang batubara (terutama di Sumatra dan Kalimantan).

Sejak awal tahun 1990an, ketika sektor pertambangan batubara dibuka kembali untuk investasi luar negeri, Indonesia mengalami peningkatan produksi, ekspor dan penjualan batubara dalam negeri. Penggunaan batubara dalam negeri secara relatif masih rendah. Ekspor batubara Indonesia berkisar antara 70 sampai 80 persen dari total produksi batubara, sisanya dijual di pasar domestik.

Produksi, Ekspor, Konsumsi & Harga Batubara:
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Production
(in million tons) 217 240 254 275 353 412 474 458 461
Export
(in million tons)
163 191 198 210 287 345 402 382 366
Domestic
(in million tons) 61 49 56 65 66 67 72 76 87
Price (HBA)
(in USD/ton) n.a n.a 70.7 91.7 118.4 95.5 82.9 72.6 60.1
Sources: Indonesian Coal Mining Association (APBI) & Ministry of Energy and Mineral Resources

Indonesian Government’s Benchmark Thermal Coal Price (HBA):
Month 2012 2013 2014 2015 2016
January 109.29 87.55 81.90 63.84 53.20
February 111.58 88.35 80.44 62.92 50.92
March 112.87 90.09 77.01 67.76 51.62
April 105.61 88.56 74.81 64.48 52.32
May 102.12 85.33 73.60 61.08 51.20
June 96.65 84.87 73.64 59.59 51.87
July 87.56 81.69 72.45 59.16 53.00
August 84.65 76.70 70.29 59.14 58.37
September 86.21 76.89 69.69 58.21 63.93
October 86.04 76.61 67.26 57.39
November 81.44 78.13 65.70 54.43
December 81.75 80.31 69.23 53.51
in USD/ton
Source: Ministry of Energy and Mineral Resources

Apa yang Mendorong Peningkatan Produksi dan Ekspor Batubara di Indonesia?

Batubara adalah kekuatan dominan di dalam pembangkitan listrik. Paling sedikit 27 persen dari total output energi dunia dan lebih dari 39 persen dari seluruh listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik bertenaga batubara karena kelimpahan jumlah batubara, proses ekstrasinya yang relatif mudah dan murah, dan persyaratan-persyaratan infrastruktur yang lebih murah dibandingkan dengan sumberdaya energi lainnya.

Indonesia memiliki cadangan batubara kualitas menengah dan rendah yang melimpah. Jenis batubara ini dijual dengan harga kompetitif di pasar internasional (ikut disebabkan karena upah tenaga kerja Indonesia yang rendah).

Indonesia memiliki posisi geografis strategis untuk pasar raksasa negara-negara berkembang yaitu RTT dan India. Permintaan untuk batubara kualitas rendah dari kedua negara ini telah naik tajam karena banyak pembangkit listrik bertenaga batubara baru yang telah dibangun untuk mensuplai kebutuhan listrik penduduknya yang besar.

Negara tujuan utama untuk ekspor batubara Indonesia adalah China, India, Jepang dan Korea. Batubara jelas penting untuk pendapatan negara karena komoditas ini berkontribusi untuk sekitar 85% dari pendapatan sektor pertambangan.

Prospek Masa Depan Sektor Pertambangan Batubara Indonesia

Boom komoditas pada era 2000-an menghasilkan keuntungan yang signifikan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam ekspor batubara. Kenaikan harga komoditas ini – sebagian besar – dipicu oleh pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Kendati begitu, situasi yang menguntungkan ini berubah pada saat terjadi krisis keuangan global pada tahun 2008 ketika harga-harga komoditas menurun begitu cepat.
Indonesia terkena pengaruh faktor-faktor eksternal ini karena ekspor komoditas (terutama untuk batubara dan minyak sawit) berkontribusi untuk sekitar 50% dari total ekspor Indonesia, sehingga membatasi pertumbuhan PDB tahun 2009 sampai 4,6% (yang boleh dikatakan masih cukup baik, terutama didukung oleh konsumsi domestik). Pada semester 2 tahun 2009 sampai awal tahun 2011, harga batubara global mengalami rebound tajam. Kendati begitun, penurunan aktivitas ekonomi global telah menurunkan permintaan batubara, sehingga menyebabkan penurunan harga batubara yang dimulai dari awal tahun 2011.

Selain dari lambatnya pertumbuhan ekonomi global (dan penurunan besar-besaran perekonomian RRT), penurunan permintaan komoditas, ada pula faktor lain yang berperan. Pada era boom komoditi 2000-an yang menguntungkan, banyak perusahaan pertambangan baru yang didirikan di Indonesia sementara perusahaan-perusahaan tambang yang sudah ada meningkatkan investasi untuk memperluas kapasitas produksi mereka. Hal ini menyebabkan kelebihan suplai yang sangat besar dan diperburuk oleh antusiasme para penambang batubara di tahun 2010-2013 untuk memproduksi dan menjual batubara sebanyak mungkin – karena rendahnya harga batubara global – dalam rangka menghasilkan pendapatan dan keuntungan.

Walaupun kesadaran global telah dibangun untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, perkembangan sumber energi terbarukan tidak menujukan indikasi bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil (terutama batubara) akan menurun secara signifikan dalam waktu dekat, sehingga batubara terus menjadi sumber energi vital.
Kendati begitu, teknologi batubara bersih dalam pertambangan batubara akan sangat diperlukan di masa mendatang (sebagian karena faktor komersil) dan Indonesia diharapkan akan terlibat secara aktif di dalam proses tersebut sebagai salah satu pelaku utama di sektor pertambangan batubara. Teknologi batubara bersih ini difokuskan untuk mengurangi emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik bertenaga batubara namun teknologi ini belum berkembang cukup baik. Kegiatan-kegiatan hulu yang terkait dengan pertambangan batubara, seperti pengembangan waduk-waduk coalbed methane (CBM) yang potensinya banyak dimiliki oleh Indonesia, telah mulai mendapatkan perhatian belakangan ini.

Kebijakan Pemerintah Indonesia akan mempengaruhi industri pertambangan batubara nasional. Untuk memperoleh suplai dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Indonesia meminta para produsen batubara untuk mencadangkan jumlah produksi tertentu untuk konsumsi dalam negeri. Selain itu, Pemerintah dapat menggunakan pajak ekspor untuk mengurangi ekspor batubara. Pemerintah ingin meningkatkan konsumsi domestik batubara sehingga batubara mensuplai sekitar 30% dari pencampuran energi nasional pada tahun 2025:
Energy Mix
2011 2025
Minyak Bumi 50% 23%
Batubara 24% 30%
Gas Alam 20% 20%
Energi Terbarukan 6% 26%
Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Perkembangan terkini lainnya adalah bahwa pemerintah Indonesia bermaksud untuk membatasi pengiriman seluruh bahan mentah (kecuali batubara), dan mewajibkan sektor pertambangan untuk menambahkan nilai pada produk sebelum pelaksanaan ekspor. Pada awalnya, rencana ini dibuat untuk melarang ekspor bahan mentah dari tahun 2014 dan seterusnya.
Baru-baru ini, Pemerintah menyatakan akan bersikap lebih fleksibel untuk pelarangan ini dan mengungkapkan bahwa sebagian ekspor dapat dilanjutkan dengan syarat-syarat tertentu. Sektor batubara tidak akan terpengaruh oleh pelarangan ini sesuai dengan pernyataan pemerintah pada tahun 2012, sehingga batubara dapat terus diekspor tanpa diolah terlebih dahulu.


Sunday, 16 October 2016
20160911 1148 06 Menperin Dorong Pembangunan Industri Gasifikasi Batu Bara
2016-10-16 02:33 PM
http://ekonomi.metrotvnews.com/energi/nN9Gve9k-menperin-dorong-pembangunan-industri-gasifikasi-batu-bara
Menperin Dorong Pembangunan Industri Gasifikasi Batu Bara
Husen Miftahudin • Minggu, 11 Sep 2016 11:48 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong industri asal Jepang untuk terus mengembangkan usaha gasifikasi batu bara di Indonesia. Upaya ini untuk mendorong pasokan sehingga mampu memenuhi kebutuhan bahan baku industri pupuk dan petrokimia.

“Kita punya cukup banyak batu bara yang berkalori rendah dan perlu dikonversi untuk menjadi gas sintetis, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan pupuk dan metanol,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (11/9/2016).

Salah satu perusahaan yang diminta untuk mengembangkan gasifikasi batu bara adalah IHI Corporation Japan. Perusahaan asal negeri Sakura tersebut telah membuat Protoype Plant Project untuk gasifikasi batubara di area pabrik Pupuk Kujang, Jawa Barat dan menjadi pengembang serta penyedia teknologi.

Menurutnya, gasifikasi merupakan salah satu energi alternatif yang bisa digunakan untuk industri. Apalagi, kebutuhan gas di industri pupuk cukup besar. “Dalam waktu dekat, saya akan undang juga pelaku industri pupuk untuk membicarakan hal ini,” ungkapnya.

Airlangga yakin IHI Corporation berkomitmen akan melibatkan engineering dalam negeri pada setiap proyeknya.

“Mereka juga punya PT Cilegon Fabricators yang akan mengisi proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (mw). Mereka juga telah mampu bikin boilers ukuran besar,” paparnya.

Seperti diketahui, pabrik gasifikasi ini sudah dibangun sejak Agustus 2013. Pada Januari 2015, pabrik masuk tahap pengujian dan sukses melakukan gasifikasi batu bara pertama.

Diperkirakan pabrik beroperasi komersial pada 2017. Dalam masa pengujian, pabrik mengubah 50 ton batubara menjadi 1.800 million metric british thermal unit (mmbtu) gas per hari. Ada pun komposisi gas yang dihasilkan adalah 20 persen gas karbon monoksida (co), 30 persen gas karbon dioksida (co2), dan 50 persen gas hidrogen (h2).

Berdasarkan catatan Kemenperin, realisasi investasi Jepang di Indonesia pada 2015 meningkat enam persen dibanding 2014. Tercatat pada 2015 sebesar USD2,87 miliar dan menyerap 115.400 tenaga kerja. Utamanya investasi didominasi sektor manufaktur khususnya otomotif, elektronika, kimia dan farmasi.
(SAW)

Baca juga
APBI: Pasokan Batu Bara Proyek 25.000 Mw Cukup hingga 2019
Bongkar Muat Batu Bara di Cirebon Belum Akan Dibuka
Penerapan PPN Batu Bara Tidak Konsisten
Kenali Bahaya Sinar Matahari terhadap Wajah


Sunday, 16 October 2016
20160912 0809 09 Semester II-2016, DBS Perkirakan Harga Batubara US$ 65/Ton
2016-10-16 02:37 PM
http://www.beritasatu.com/ekonomi/385010-semester-ii2016-dbs-perkirakan-harga-batubara-us-65ton.html
Semester II-2016, DBS Perkirakan Harga Batubara US$ 65/Ton
Senin, 12 September 2016 | 08:09

Jakarta – DBS Group Research percaya harga batubara masih akan bertahan di level US$ 60-US$ 65 per ton pada semester II-2016. Namun demikian, peluang harga untuk naik lebih tinggi lagi akan sangat sulit dalam waktu dekat. Sebab, permintaan batubara Tiongkok masih lemah seiring upaya mengurangi polusi udara di kota-kota besar di daerah pesisir.

Dalam kajian DBS juga disebutkan, subsektor batubara Indonesia masih menghadapi tantangan di tengah rendahnya harga komoditas di pasar global. Harga patokan batubara termal pada indeks Newcastle diprediksi berada di kisaran US$ 55 per ton hingga 2017. Meskipun naik 8,7% dibandingkan 2015, namun tidak setinggi pada 2012 yang menyentuh US$ 93,8 per ton.

Kenaikan harga yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir diperkirakan tidak berlanjut. Ini lantaran kenaikan harga hanya dipicu kekhawatiran adanya kekurangan pasokan akibat kebijakan pemerintah Tiongkok mengurangi pasokan batubara sebesar 550 juta ton atau sekitar 15% dari total produksi domestik. Kebijakan tersebut memang bertujuan untuk mendorong kenaikan harga dan menyelamatkan produsen batubara dari kebangkrutan massal.

“Tren harga batubara global diperkirakan masih berada di level rendah seiring turunnya harga komoditas dan berkurangnya permintaan. Situasi ini telah menimbulkan tantangan bagi perkembangan sektor batubara Indonesia,” ungkap William Simadiputra, Equity Research Analyst DBS Group Research, dalam laporan bertajuk Indonesia Industry Focus: Thermal Coal Sector yang dipublikaskan belum lama ini dan siaran persnya diterima redaksi, Senin (12/9).

Namun, DBS Group Research percaya harga batubara masih akan bertahan US$ 60-US$ 65 per ton pada semester II-2016. Perkiraan tersebut didasarkan pada kombinasi sejumlah faktor, seperti rencana Tiongkok mengurangi konsumsi batubara seiring isu lingkungan. Rencana tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar mengingat setengah dari pembangkit listrik di Tiongkok menggunakan batubara. Sementara pembangunan pembangkit dari energi alternatif berjalan relatif lambat.

Di sisi lain, India diprediksi menjadi salah satu konsumen utama batubara dunia untuk memenuhi elektrifikasi di dalam negeri. Pembangkit listrik tenaga batubara dinilai lebih ekonomis dan menguntungkan bagi perekonomian India. Diperkirakan kebutuhan batubara India akan tumbuh 2,8% per tahun.

Sementara penurunan produksi dari produsen utama dunia, yakni Indonesia dan Australia, belum cukup mampu mendongkrak harga batubara global. DBS Group Research mencermati, penurunan produksi sekadar upaya menyesuaikan permintaan yang melemah. Alhasil, perlu penghentian produksi secara bertahap untuk mengurangi kelebihan pasokan batubara global.

Tri Listiyarini/TL
Investor Daily


Sunday, 16 October 2016
20161013 15 Iran Resmi Sebagai Pemasok Baru LPG untuk Pertamina
2016-10-16 02:52 PM
http://www.migasreview.com/post/1476341399/iran-resmi-sebagai-pemasok-baru-lpg-untuk-pertamina.html
Iran Resmi Sebagai Pemasok Baru LPG untuk Pertamina
Anovianti Muharti, 13 October 2016, Editor

MigasReview, Situbondo – PT Pertamina (Persero) hari ini melakukan lifting perdana kargo LPG eks Iran dengan Kapal Very Large Gas Carrier (VLGC) Pertamina Gas 2, di Pelabuhan Kalbut Situbondo yang merupakan momentum bersejarah dengan masuknya Iran sebagai negara pemasok baru LPG untuk Indonesia.

Muatan LPG sebanyak 44.000 metrik ton (MT) tersebut dibawa dari Iran setelah selesai dilakukan loading dari Pelabuhan Asaluyeh dengan menempuh perjalanan sekitar 13 hari. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berkesempatan menyambut kedatangan Kapal VLGC Pertamina Gas 2 pengangkut LPG perdana dari Iran tersebut di Pelabuhan Kalbut, Situbondo.

“Berkat kerja keras dan kerjasama yang baik dari semua pihak baik di internal maupun eksternal dalam penyiapan administrasi, keuangan dan operasi, sehingga kapal Pertamina Gas 2 yang membawa kargo LPG (Butane/Propane), telah tiba di Kalbut, Situbondo hari ini, dengan selamat sekaligus menandai babak baru kerjasama Pertamina-NIOC dan menjadi pintu pembuka bagi kerjasama perdagangan Indonesia-Iran yang lebih signifikan,” kata Dwi saat menyambut kedatangan kru Kapal VLGC Pertamina Gas 2 di Pelabuhan Kalbut, Kamis (13/10/2016).

Dalam kesempatan tersebut Dwi Soetjipto menyatakan, lifting perdana kargo LPG eks Iran yang merupakan hasil kerja sama dengan National Iranian Oil Company (NIOC) ini, akan membuka peluang pengembangan bisnis lain antara Pertamina dengan NIOC baik di hulu maupun hilir.

“Keberhasilan ini tak lepas dari dukungan pemerintah yang diawali melalui MoU G to G Indonesia-Iran 24 Februari 2016 antara Dirjen Migas (Indonesia) dan lalu yang dilanjutkan dengan kunjungan Menteri ESDM ke Iran bersamaan dengan disepakatinya Head Of Agreement (HOA) antara Pertamina dengan NIOC pada 30 Mei 2016,” jelas Dwi.

Dalam HOA tersebut, disepakati jual beli LPG Pertamina dengan NIOC untuk tahun 2016 dan 2017 dengan total volume 600.000 MT. Pembelian LPG melalui transaksi langsung tersebut secara komersial juga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, utamanya bagi Pertamina yang selalu menargetkan pasokan dengan term dan harga yang kompetitif. Setelah lifting perdana, kargo berikutnya dari NIOC akan tiba di akhir minggu ke-3, sekitar tanggal 20 November 2016.
Nota Kesepahaman

Selain pembelian LPG, Pertamina – NIOC sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan preliminary study terhadap dua lapangan minyak raksasa di Iran, yaitu Ab-Teymour dan Mansouri (Bangestan – Asmari) yang memiliki cadangan lebih dari 5 miliar barel pada Agustut 2016 lalu.

Untuk membuka kerja sama tersebut, Pertamina melakukan beberapa kali kunjungan guna mendalami aspek komersial, aspek operasi serta aspek kepatuhan kepada hukum. Pertamina juga melakukan due diligence atas semua pihak yang terlibat dalam mata rantai proses lifting LPG dan kerja sama lainnya untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan ketentuan.


Sunday, 16 October 2016
20161014 19 Aksi Korporasi PLN Kembali Dipertanyakan
2016-10-16 03:11 PM
http://www.neraca.co.id/article/75935/aksi-korporasi-pln-kembali-dipertanyakan-akuisisi-pertamina-geothermal-energy
Aksi Korporasi PLN Kembali Dipertanyakan
Akuisisi Pertamina Geothermal Energy
Jumat, 14/10/2016

Dibalik rencana akuisisi tentunya harus mempertimbangkan visi bisnis kedepan dan tidak hanya kesanggupan dalam pendanaan. Namun kali ini rencana PTPerusahaan Listrik Negara (PLN) mengambil alihPT Pertamina Geothermal Energy (PGE), dipertanyakan para legislator di Dewan Perwakilan Daerah karena dituding tidak melakukan kajian yang mendalam, khusunya kemampuan pendanaan PLN.

Wakil Ketua Komisi BUMN (Komisi VI)Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),Mohamad Hekal menuturkan, rencana tersebut harus sejalan dengan rencana pembentukan induk usaha (holding) BUMN bidang energi. Sebab, sebagaianak usaha Pertamina, keberadaan Pertamina Geothermaltidak akan terlepas dari pembentukanholdingenergi yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN.Apalagi, lanjut Hekal, jika pengambilalihan Pertamina Geothermal melalui skemaakuisisi, makaPLN harus menggelontorkan banyak uang.”Kalau akuisisi saya keberatan juga,”ujarnya di Jakarta, kemarin.

Hekal mengaku heran dengan sumber pendanaan PLN,jika berencana mengakuisisi Pertamina Geothermal.Sebab, menurut pengakuanDirektur Utama PLN Sofyan Basir, pihaknya membutuhkan dana besar untuk membangun pembangkit listrik 35 ribu Mega Watt (MW).Selain itu, PLN setiap tahun selalu membutuhkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Hal itu menunjukkan pendanaan PLN tidak berlebih untuk melakukan aksi korporasi lain. “Masih butuh PMN setiap tahun, kok malah dananya untuk beli saham PGE. Kami akan minta penjelasan,” ujar Hekal.

Berdasarkan kondisi tersebut, Hekal menekankan, Kementerian BUMN perlu membuat kajian mendalam untuk memutuskan rencana tersebut. Kajian itu dengan melihat kinerja keuangan dan korporasinya. Selain itu, mengkaji skema pengambilalihannya danpihak pengendalinya. “Apakah akan dikendalikan oleh Pertamina atau oleh PLN, yang pentingmampu mengembangkan energi panas bumi.”

Hal senada jua disampaikan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Abadi Purnomo. Dirinyamenyangsikan rencana pengambilalihan PGE oleh PLN. Pemerintah, terutama Kementerian BUMN, harus menjelaskan secara rinci tujuan rencana tersebutdandampak positifnya. Sebab, yang terlihat rencanatersebutsejauh iniadalah menimbulkan dampak negatif.

Misalnya, dia meragukan, sinergi PGE dengan PLN ini akan menurunkan harga panas bumikarena investasinya tetap. “Lalu, ada potensi arbitrase dari Joint Venture (JV) mitra PGE karena tidak bisa mempertahankan wilayah kerjanya,” katanya. Alhasil, PGE akan diminta ganti rugi yang besar sesuai dengan jangka waktu kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara juga melihat, rencana akuisisi PGE oleh PLN itu tidak relevan dan tidak mendesak sekarang. Ketimbangikut serta memasuki bisnis hulu energi, PLN lebih baik meningkatkan peran membangun sektor hilir kelistrikan.

Menurut dia, PLN harus menggunakan dananya untuk membangun pembangkit listrik sehinggameminimalisir dominasi swasta (Independent Power Producer/IPP). Hal ini dinilai akan lebih menjamin ketahanan energi yang lebih baik secara nasional, dan harga listrik yang lebih murah bagi konsumen.

Namun, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan, proses bergabungnya PGE ke dalam PLN bukanlah sebuah proses akuisisi. Jika berbentuk akuisisi, maka PLN harus menyiapkan uang yang besar untuk membayar saham PGE yang dibelinya kepada Pertamina.

Menurut dia, prosesnya berupa sinergi Pertamina-PLN ke PGE. Yaitu, PLN akan membantu menyuntikkan modal berupa aset-aset yang dimilikinya. Apabila masih kurang, baru PLN akan menyuntikkan dananya untuk membantu pengembangan energi panas bumi.”Jadi PGE akan menerbitkansaham baru dan akan dibeli oleh PLN melalui injeksiaset,” katanya.


Monday, 17 October 2016
20161017 0747 15 Emiten batubara mulai panas
2016-10-17 06:18 PM
http://investasi.kontan.co.id/news/emiten-batubara-mulai-panas
Emiten batubara mulai panas
Senin, 17 Oktober 2016 / 07:47 WIB

JAKARTA. Harga batubara kembali berjaya setelah sekian lama terseok-seok di harga bawah. Sejak pertengahan tahun ini, harga batubara acuan (HBA) terus menanjak.

Di Oktober ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan HBA sebesar US$ 69,07 per ton, naik 8,04% dari HBA September, yaitu US$ 63,93 per ton. HBA per Oktober ini menjadi harga tertinggi sepanjang 2016 ini.

Kenaikan HBA ini terjadi karena peningkatan harga batubara di pasar global. Salah satu pendorongnya adalah penurunan produksi batubara China. Maklum, pemerintah Tiongkok berencana meremajakan tambang batubara dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sampai dengan tahun 2020.

Analis Reliance Securities Robertus Yanuar Hardy mengatakan, harga batubara di pasar spot global telah naik jauh melebihi harga kontrak. Ini melambangkan kenaikan permintaan yang signifikan.

Robertus menambahkan, selain dapat sentimen positif kenaikan HBA, emiten pertambangan juga ikut mencicipi sentimen positif program pemerintah Indonesia untuk meningkatkan rasio elektrifikasi sampai ke pelosok negeri.

Pemerintah akan membangun beberapa pembangkit listrik yang memiliki kapasitas total hingga 35.000 MW. Robertus melihat, ada beberapa emiten yang berpotensi meraup cuan dari program ini, antara lain PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Adaro Energy Tbk (ADRO) dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG).

Tiga emiten ini juga telah berinvestasi dalam pembangunan PLTU, yang dianggap sebagai masa depan industri batubara yang sempat terpuruk.

Christian Saortua, analis Minna Padi Investama, mengatakan, sekitar 24% penjualan batubara ADRO diserap domestik. Lalu, sekitar 16% diekspor ke India dan sekitar 14% ke China.

ADRO berpeluang mencuil manfaat dari kenaikan harga batubara acuan di dalam negeri. Untuk memaksimalkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas, ADRO juga melakukan diversifikasi bisnis, meski tetap dalam industri batubara.

ADRO memiliki bisnis unit di perusahaan jasa pertambangan dan logistik. Unit bisnis ini menyediakan layanan pengangkutan batubara dari tambang ke kapal angkut di terminal batubara.

Menurut Christian, ADRO mampu menciptakan keunggulan kompetitif dengan mengintegrasikan semua unit. ADRO pun memiliki lebih banyak diversifikasi pendapatan untuk mengantisipasi volatilitas harga batubara.

Christian menilai, pendapatan PTBA bisa bertambah karena fokus pada penjualan domestik. “Dengan tren kenaikan HBA, kami memperkirakan pendapatan PTBA akan lebih baik,” jelas Christian.

Sharlita Malik, analis Samuel Sekuritas, juga memperkirakan akan ada tren penguatan harga batubara akhir tahun ini. Ia menyukai saham ADRO dan PTBA karena keduanya termasuk perusahaan batubara yang berhasil melakukan efisiensi di tengah belum stabilnya harga.

Ekspor ADRO juga diprediksi akan tetap stabil. ADRO berpeluang menaikkan harga jual rata-rata seiring kenaikan harga acuan. “Untuk produksi kami perkirakan masih akan tetap sama, tidak akan ditambahkan,” kata Sharlita.

Sharlita juga melihat, kinerja ITMG bisa lebih baik karena efisiensi biaya, sehingga akan meningkatkan margin EBITDA. Sharlita memperkirakan, margin EBITDA ITMG akan meningkat pada separuh kedua tahun ini, sejalan dengan meningkatnya harga batubara dan efisiensi.

“Kami asumsikan margin EBITDA ITMG mencapai 17,7% pada tahun depan,” tambah dia.

Satu lagi emiten batubara yang memiliki kinerja menarik adalah PT Harum Energy Tbk (HRUM). Tren kenaikan HBA ini juga mendorong banyak investor mengincar saham-saham batubara, termasuk HRUM.

HRUM memang terbilang lebih kecil ketimbang emiten batubara lain. Tapi, perusahaan batubara ini berpeluang menaikkan produksi batubara 20% atau sekitar 100.000 ton per bulan pada semester kedua tahun ini.

Reporter Juwita Aldiani
Editor Barratut Taqiyyah


Sunday, 16 October 2016
harga batubara
2016-10-16 02:04 PM
http://jdih.esdm.go.id/?page=peraturan&act=search_text
Peraturan Dirjen Mineral dan Batubara No.1348.K/30/DJB / 2011
Peraturan Dirjen Minerba No.1348.K/30/DJB/2011 Tentang Penentuan Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang
http://jdih.esdm.go.id/view/download.php?page=peraturan&id=1222

MMPP
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.24/2016
Perubahan Atas Permen ESDM No.9/2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang
http://jdih.esdm.go.id/view/download.php?page=peraturan&id=1548

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.9 / 2016
Permen ESDM No.9/2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang
http://jdih.esdm.go.id/view/download.php?page=peraturan&id=1490

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.10/2014
Peraturan Menteri ESDM No.10/2014 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang
http://jdih.esdm.go.id/view/download.php?page=peraturan&id=831

Peraturan Dirjen Mineral dan Batubara No.1348.K/30/DJB/2011
Peraturan Dirjen Minerba No.1348.K/30/DJB/2011 tentang Penentuan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang
http://jdih.esdm.go.id/view/download.php?page=peraturan&id=1222

HB -> PLN (PLTU)
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.0617 K/32/MEM/2011
Keputusan Menteri ESDM No.0617 K/32/MEM/2011 tentang Harga Batubara untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam rangka Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap
http://jdih.esdm.go.id/view/download.php?page=peraturan&id=1040

HB Umum
Peraturan Menteri ESDM No.17/2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara
http://jdih.esdm.go.id/view/download.php?page=peraturan&id=720

Peraturan DMB No.515.K/32/DJB/2011 tentang Formula untuk Penetapan Harga Patokan Batubara

Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara No.466.K/32/DJB/2015
Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Nomor 466.K/32/DJB/2015 tentang Biaya Produksi untuk Penentuan Harga Batubara
http://jdih.esdm.go.id/view/download.php?page=peraturan&id=1259


Advertisements