Transfer Pricing di Indonesia

Read the analysis of transfer pricing in Indonesia online on https://issuu.com/the1uploader/docs/transfer_pricing_in_indonesia?e=27352568/44568378. The link also allows the reader to download it as well for free.


http://www.kabarpajak.com/2014/01/transfer-pricing-per-no-43pj2010.html
Transfer Pricing (PER No. 43/PJ./2010)
Transfer Pricing (Perdirjen Pajak No. 43/PJ./2010)
Oleh: Roy Martfianto

http://kabarpajak.blogspot.com/2013/07/transfer-pricing.html
http://kabarpajak.blogspot.com/2014/01/tax-treaty-p3b-di-indonesia.html

Isu tentang harga transfer (transfer pricing) merupakan isu yang sebenarnya sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pengaturan tentang kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan serta besarnya modal dalam suatu hubungan istimewa merupakan respon undang-undang material atas transaksi ekonomi yang dilingkupi oleh kecenderungan untuk melakukan transfer pricing antara dua atau lebih entitas bisnis yang mempunyai hubungan istimewa. Selain pengaturan tersebut, tentu saja, Undang-Undang PPH mengatur tentang ketentuan hubungan istimewa antar Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi.

Respon Undang-Undang PPh terhadap isu tersebut diatur di Pasal 18. Pasal ini mengalami banyak penyempurnaan sejak diundangkan di dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 hingga terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008. Kutipan lengkap Pasal 18 UU No. 36 Tahun 2008. Pada dasarnya, Pasal 18 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengatur 3 hal pokok yang terkait dengan transaksi-transaksi ekonomi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu:
1. memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penetapan terhadap besarnya DER (Debt Equity Ratio) dan saat perolehan penghasilan berupa deviden dalam rangka penghitungan pajak;
2. memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan perhitungan kembali terhadap besarnya penghasilan dan pengurangan serta utang terhadap modal untuk penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa;
3. menjelaskan sebab-sebab terjadinya hubungan istimewa antara dua atau lebih Wajib Pajak.

Jadi Pasal 18 ayat 3 adalah pasal yang menjadi landasan teknis bagi Dirjen Pajak untuk menghitung kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

Pengaturan pada Pasal 18 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 ini menjadi penting sebab sejak diundangkan pertama kali Pasal 18 di UU No. 7 Tahun 1983, klausul tentang “kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa” diusung sebagai suatu batasan untuk menilai transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi dalam hubungan istimewa. Lebih dari itu, undang-undang mengatur juga masalah teknis yaitu penggunaan metode yang akan digunakan untuk menilai kewajaran dan kelaziman transaksi.

Rangkaian berikutnya dari disempurnakannya ketentuan Pasal 18 ini adalah terbitnya ketentuan yang mengatur tentang klausul “kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”. Pengaturan secara teknis adalah keniscayaan yang harus ada mengingat bahwa di Pasal 18 tersebut ditentukan tentang metode yang digunakan untuk menilai kewajaran dan kelaziman usaha yang dipersyaratkan harus ada dalam transaksi-transaksi ekonomi yang melibatkan hubungan istimewa. Ketentuan tentang penggunaan metode untuk menilai kewajaran dan kelaziman usaha inilah yang diatur di Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

TRANSFER PRICING DI INDONESIA

Pengaturan tentang transfer pricing di Indonesia dilakukan secara material di Pasal 18 Undang-Undang PPh. Ketentuan pokok Pasal 18 tersebut dijabarkan secara teknis melalui serangkaian peraturan di bawahnya, yaitu:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penentuan Kembali Besarnya Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dari Pemberi Kerja yang memiliki Hubungan Istimewa dengan Perusahaan lain yang Tidak Didirikan dan Tidak Bertempat Kedudukan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.03/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Wajib Pajak sebagai Pihak yang Sebenarnya Melakukan Pembelian Saham atau Aktiva Perusahaan Melalui Pihak Lain atau Badan yang Dibentuk untuk Maksud Demikian (special purpose company) yang Mempunyai Hubungan Istimewa dengan Pihak Lain dan terdapat Ketidakwajaran Penetapan Harga;
3. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;
4. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-48/PJ/2010 tanggal 3 November 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (mutual agreement procedure) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
5. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer (advance pricing agreement).

Pengaturan tentang transfer pricing di Indonesia tidak lepas dari prinsip yang mendasari praktik pengaturan transfer pricing yang telah menjadi kebiasaan umum untuk diterapkan di banyak negara. Prinsip utama yang dianut dalam pengaturan transfer pricing adalah diacunya konsep dalam kerangka teoritikal akuntansi yaitu prinsip arm’s length transaction. OECD dalam pernyataan resminya yang dituangkan di Pasal 9 The OECD Model Tax Convention menyatakan sebagai berikut:

“[When] conditions are made or imposed between the two [associated] enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.”

Pernyataan di paragraf 1 Pasal 9 dari Model OECD inilah yang menjadi basis pola hubungan bilateral dalam konteks tax treaty antara negara-negara anggota OECD dan beberapa negara non-OECD.

Argumentasi utama yang dibangun oleh OECD dalam penerapan prinsip arm’s length ini adalah prinsip arm’s length memberikan keseimbangan yang luas dalam perlakuan pajak untuk Multinational Enterprises (MNEs) dan Independent Enterprises. Arm’s length principle menempatkan MNEs dan Independent Enterprises pada keadaan yang lebih adil dalam penghitungan beban untuk tujuan perpajakan, sehingga hal itu dapat menghindari upaya-upaya terjadinya keuntungan pajak atau ketidakuntungan pajak yang mengubah posisi relatif kompetitif dari kedua jenis entitas tersebut. Sejalan dengan itu, meninjau kembali posisi pajak-pajak dalam transaksi tersebut dari keputusan ekonomi, prinsip arm’s length meningkatkan pertumbuhan perdagangan internasional dan investasi

Sekalipun pendekatan ini membawa kemajuan yang sangat berarti dalam pengaturan transaksi yang melibatkan adanya hubungan istimewa, namun dalam praktik pelaksanaannya ditemui beberapa kesulitan sebagai berikut:
1. perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa mungkin melakukan transaksi-transaksi yang tidak terjadi di perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai hubungan istimewa (non-affiliated companies or enterprises). Terjadinya transaksi-transaksi model ini tidak dimotivasi oleh kepentingan penghindaran pajak tetapi dalam transaksional bisnis antar perusahaan affiliasi tersebut menghadapi kondisi-kondisi bisnis atau komersial berbeda dengan yang dihadapi oleh anggota suatu perusahaan non-affiliasi;
2. penerapan prinsip ini mungkin akan menimbulkan beban administratif baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus dalam mengevaluasi jumlah yang signifikan dan tipe-tipe transaksi-transaksi cross-border. Meskipun perusahaan affiliasi umumnya menetapkan syarat-syarat bagi sebuah transaksi affiliasi pada saat transaksi terjadi, namun pada titik tertentu perusahaan diminta menunjukkan bahwa perusahaan affiliasi konsisten dengan prinsip arm’s length transaction.
Disisi lain, fiskus akan berupaya melakukan verifikasi dalam beberapa tahun ke depan setelah terjadinya transaksi-transaksi affiliasi tersebut. Fiskus kemudian akan mencoba mengumpulkan informasi transaksi sejenis, kondisi pasar pada saat transaksi affiliasi terjadi, dll. untuk sekian banyak dan ragam transaksi. Aktivitas ini biasanya akan menjadi lebih sulit seiring dengan berlalunya waktu.
3. Wajib Pajak dan fiskus sering kali mengalami kesulitan memperoleh informasi yang memadai untuk menerapkan prinsip arm’s length. Hal ini karena prinsip arm’s length mensyaratkan Wajib Pajak dan fiskus untuk mengevaluasi transaksi-transaksi yang tidak dapat dikontrolnya, termasuk juga aktivitas-aktivitas bisnis dari perusahaan non affiliasi dan membandingkannya dengan transaksi-transaksi di perusahaan affliliasi.
Hal ini memunculkan permintaan akan sejumlah data yang subtansial. Informasi yang dapat diakses kemungkinan tidak lengkap dan sulit diinterpretasikan. Informasi lain, jika itu ada, mungkin akan sangat sukar diperoleh dengan sejumlah alasan. Belum lagi kebutuhan akan informasi terkait transaksi perusahaan non affiliasi, dengan alasan kerahasiaan maka tidak mudah memperolehnya. Pada titik ini harus disadari bahwa transfer pricing bukan ilmu pasti tetapi membutuhkan penggunaan pertimbangan pada setiap bagian di kedua belah pihak, Wajib Pajak dan fiskus.

Di Indonesia, konsep yang diusung OECD ini diadopsi di dalam Peraturan Dirjen Pajak No. 43/PJ/2010 untuk menjelaskan klausul “kewajaran dan kelaziman usaha..” yang disebutkan di Pasal 18 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008. Meskipun ketentuan ini secara formal berlaku sejak 6 September 2010, namun sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak pertama kali memunculkan masalah transaksi pihak-pihak terafiliasi dan transfer pricing pada awal tahun 1993 dengan diterbitkannya Keputusan Dirjen Pajak No. 1/PJ.7/1993 tentang petunjuk pemeriksaan pajak untuk transaksi-transaksi bagi perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan Surat Edaran No. 04/PJ.07/1993 tentang penanganan kasus-kasus transfer pricing.

Secara teori, fiskus hanya diminta untuk menerapkan Peraturan Dirjen Pajak No. 43/PJ/2010 untuk mengaudit transaksi-transaksi transfer pricing sejak September 2010. Meski demikian, dalam rangka pemeriksaan pajak, fiskus telah menerapkan Peraturan Dirjen Pajak tersebut untuk kejadian-kejadian sebelum September 2010. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menambah penerimaan pajak yang berasal dari pemerikasaan transfer pricing.

Perlu dicatat juga bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di Peraturan Dirjen Pajak No. 43/PJ/2010 secara umum sama dengan OECD Guidelines, tetapi ada beberapa aspek dalam Peraturan Dirjen Pajak No. 43/PJ/2010 yang perlu digarisbawahi:

1. Kewajiban Melakukan Dokumentasi
Ketentuan Peraturan Dirjen Pajak No. 43/2010 mensyaratkan Wajib Pajak untuk menyiapkan dokumentasi transfer pricing, mengikuti standar yang secara umum konsisten dengan OECD Guidelines, untuk semua transaksi afiliasi yang terjadi selama satu periode penilaian kecuali untuk transaksi kurang dari Rp10 juta. Apakah dokumentasi sudah dipersiapkan atau tidak pada saat pemasukan SPT Tahunan, pengungkapan transaksi afiliasi harus dilakukan dengan mengisi formulir khusus yang dilampirkan pada SPT Tahunan tersebut. Ketidakmampuan untuk menyiapkan dokumentasi yang diperlukan harus dipandang oleh Wajib Pajak sebagai pemicu bagi Ditjen Pajak memulai suatu pemeriksaan transfer pricing.

1. Pemilihan Metodologi
Dirjen Pajak mempunyai aturan yang ketat tentang pemilihan metodologi. Hal ini tampak pada hierarki yang ketat dari metode yang dirincikan dalam Peraturan Dirjen Pajak No. 43/2010. Peraturan Dirjen Pajak No. 43/2010 ini mensyaratkan Wajib Pajak untuk menggunakan metode CUP (Comparable Uncontrolled Price), jika seluruh syaratnya memungkinkan kemudian diikuti dengan metode Resale Price atau metode Cost Plus, jika memungkinkan. Dilanjutkan dengan metode Profit Split dan sebagai pilihan terakhir, hanya jika keempatnya tidak mungkin dipenuhi syaratnya, maka Wajib Pajak harus menggunakan metode TNM (Transactional Net Margin).

Ada beberapa hal penting terkait pemilihan metode:
1. Pada masa lampau, Wajib Pajak tertentu mengambil jalan pintas dengan menerapkan TNMM bagi seluruh basis entitas dengan sedikit upaya untuk menerapkan
metode langsung lainnya. Praktik ini tidak dapat diterima oleh Ditjen Pajak dan Wajib Pajak harus mencoba mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dapat diperbandingkan dengan pihak ketiga dari sumber-sumber internal, yang oleh Ditjen Pajak diakui sebagai sumber informasi yang paling dapat dipercaya, atau dari eksternal jika data tersebut tersedia.
2. Wajib Pajak disarankan untuk mempertimbangkan setiap transaksi afiliasian secara terpisah, dan setiap detil metodologi tranfer pricing dalam suatu hierarki yang baku. Alasan-alasan secara rinci harus disediakan dalam dokumentasi transfer pricing untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu metode yang tersedia.
3. Jika diperlukan untuk melakukan studi benchmarking, Wajib Pajak perlu untuk mencari perusahaan pembanding yang independen yang beroperasi di Indonesia atau jika tidak memungkinkan untuk mengidentifikasi perusahaan pembanding yang cukup hanya dari pasar Indonesia, daerah ASEAN dan lebih Asia (tidak termasuk Jepang dan Korea) dapat dipertimbangkan.

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Terhadap Transaksi Afiliasi Sesuai Peraturan Ditjen Pajak Nomor 43/PJ/2010

Secara teknikal, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding;
2. menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;
3. menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan
4. mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. ANALISIS KESEBANDINGAN

Dalam melaksanakan Analisis Kesebandingan, harus dilakukan analisis atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan antara lain:
a. karakteristik barang/harta berwujud dan barang/harta tidak berwujud yang diperjualbelikan, termasuk jasa;

I. menilai dan menganalisis karakteristik barang berwujud, harus dipertimbangkan antara lain:
1. ciri-ciri fisik barang;
2. kualitas barang;
3. daya tahan barang;
4. tingkat ketersediaan barang; dan
5. jumlah penawaran barang.

II. menilai dan menganalisis karakteristik barang tidak berwujud, harus dipertimbangkan antara lain:
1. jenis transaksi;
2. jenis barang tidak berwujud yang diserahkan;
3. jangka waktu dan tingkat perlindungan yang diberikan; dan
4. potensi manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan barang tidak berwujud tersebut.

III. menilai dan menganalisis karakteristik jasa, harus dipertimbangkan antara lain:
1. sifat dan jenis jasa; dan
2. cakupan pemberian jasa.

b. fungsi masing-masing pihak yang melakukan transaksi;
Harus dilakukan analisis dengan mengidentifikasi dan membandingkan kegiatan ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang diambil atau akan diambil oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi, harus dipertimbangkan antara lain:
• struktur organisasi;
• fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh suatu perusahaan seperti desain, pengolahan, perakitan, penelitian, pengembangan, pelayanan, pembelian, distribusi, pemasaran, promosi, transportasi, keuangan, dan manajemen;
• jenis aktiva yang digunakan atau akan digunakan seperti tanah, bangunan, peralatan, dan harta tidak berwujud, serta sifat dari aktiva tersebut seperti umur, harga pasar, dan lokasi;
• risiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi seperti risiko pasar, risiko kerugian investasi, dan risiko keuangan.

c. ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian;
harus dilakukan analisis terhadap tingkat tanggung jawab, risiko, dan keuntungan yang dibagi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, yang meliputi ketentuan tertulis dan tidak tertulis

d. keadaan ekonomi;
harus diidentifikasi kondisi ekonomi yang relevan, seperti keadaan geografis, luas pasar, tingkat persaingan, tingkat permintaan dan penawaran, serta tingkat ketersediaan barang atau jasa pengganti pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

e. strategi usaha.
harus dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi inovasi dan pengembangan produk baru, tingkat diversifikasi barang/jasa, tingkat penetrasi pasar, dan kebijakan-kebijakan usaha lainnya, yang terjadi pada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

2. PENENTUAN METODE HARGA WAJAR ATAU LABA WAJAR

Ketentuan yang harus diikuti:
• dalam penentuan metode harga wajar atau laba wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang paling tepat;
• penerapan metode Penentuan Harga Transfer dilakukan secara hirarkis dimulai dengan menerapkan metode perbandingan harga antar pihak yang independen (comparable uncontrolled price/CUP) sesuai dengan kondisi yang tepat;
• dalam hal metode perbandingan harga antar pihak yang independen (comparable uncontrolled price/CUP) tidak tepat untuk diterapkan, wajib diterapkan metode penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya-plus (cost plus method/CPM) sesuai dengan kondisi yang tepat;
• dalam hal metode penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya-plus (cost plus method/CPM) tidak tepat untuk diterapkan, dapat diterapkan metode pembagian laba (profit split method/PSM) atau metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM).

2.1. Metode CUP

Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode perbandingan harga antar pihak yang independen (comparable uncontrolled price/CUP) adalah:
1. barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding; atau
2. kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul.

2.2 Metode RPM

Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode penjualan kembali (resale price method/RPM) adalah:
1. tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi antara Wajib Pajak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi, meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda; dan
2. pihak penjual kembali (reseller) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan.

2.3. Metode CPM

Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode biaya-plus (cost plus method/CPM) adalah:
1. barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;
2. terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (joint facility agreement) atau kontrak jual-beli jangka panjang (long term buy and supply agreement) antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; atau
3. bentuk transaksi adalah penyediaan jasa.

2.4. Metode PSM

Secara khusus hanya dapat diterapkan dalam kondisi sebagai berikut:
1. transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sangat terkait satu sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah; atau
2. terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat.

2.5. Metode TNMM

Dalam hal kondisi-kondisi diatas tidak terpenuhi maka metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM) dapat diterapkan.

3. Cara menentukan harga/laba yang terjadi dari transaksi Hubungan Istimewa dapat dianggap sebagai harga/laba yang sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Ketentuan Formal yang harus dipenuhi:
• Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya.
• Termasuk dalam pengertian dokumen sebagaimana dimaksud diatas meliputi dokumen yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
• Dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang harus disediakan oleh Wajib Pajak sekurang-kurangnya mencakup:
1. gambaran perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha, struktur kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftar pesaing usaha, dan gambaran lingkungan usaha;
2. kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya;
3. hasil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualbelikan, hasil analisis fungsional, kondisi ekonomi, ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian, dan strategi usaha;
4. pembanding yang terpilih; dan
5. catatan mengenai penerapan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak.

• Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen sebagaimana dimaksud diatas, yang harus diselenggarakan disesuaikan dengan bidang usahanya sepanjang dokumen tersebut mendukung penggunaan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih.

Apabila ketentuan formal telah dipenuhi oleh Wajib Pajak sebagaimana tersebut diatas, maka langkah teknis yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen Pajak No. 43/PJ/2010 adalah:
1. Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan metode-metode Penentuan Harga Transfer dapat ditentukan dalam bentuk harga atau laba tunggal (single price) atau dalam bentuk Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm’s length range/ALR);
2. Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar adalah rentangan antara kuartil pertama dan ketiga yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. transaksi atau data pembanding yang digunakan dapat diandalkan yaitu
• tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau
• terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba.

1. didukung dengan bukti-bukti dan penjelasan yang memadai bahwa penetapan harga atau laba tunggal tidak dapat dilakukan.
2. Dalam hal persyaratan diatas tidak dapat dipenuhi, maka Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar tidak dapat dipergunakan;
3. Yang dimaksud dengan Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm’s length range/ALR) adalah rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang merupakan hasil pengujian beberapa data pembanding dengan menggunakan metode Penentuan Harga Transfer yang sama.

Apabila persyaratan teknis administratif dipenuhi dan hasil pengujian statistik menghasilkan rentangan tentang ada/tidaknya harga transfer, maka persoalan harga transfer selesai. Namun sebelum itu terjadi, persoalan sesungguhnya adalah bagaimana mempersiapkan dokumentasi yang dibutuhkan untuk mendukung kewajaran dan kelaziman harga transfer.

Jika memperhatikan dengan cermat ketentuan-ketentuan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka secara teoritik Peraturan Dirjen Pajak No. 43/PJ./2010 adalah Peraturan Dirjen Pajak yang berusaha meminimalkan potensi sengketa pajak dalam menilai harga transfer. Dan ini adalah hal yang patut diapresiasi. Akan tetapi dari sisi praktik, penilaian terhadap kewajaran dan kelaziman harga transfer itu akan menaikkan biaya kepatuhan di sisi Wajib Pajak dan DJP.

Bagi Wajib Pajak tidak mudah untuk menyiapkan dan memenuhi setiap item yang harus didokumentasikan, sedang bagi fiskus-jika tidak punya bank data pembanding yang baik-maka dokumentasi dari Wajib Pajak tersebut dikhawatirkan hanya menjadi data saja selamanya dan tidak akan mampu menjadi “bukti” yang dimaksud pada Pasal 12 UU KUP.


http://www.kabarpajak.com/2013/07/transfer-pricing.html
Transfer Pricing

Terminologi Transfer Pricing:
1. Hubungan Istimewa
2. Prinsip kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s length principle / ALP)
3. Harga Wajar atau Laba Wajar
4. Analisis Kesebandingan
5. Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing)

Ruang Lingkup Transfer Pricing:

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Transfer pricing berlaku atas transaksi WP dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa

Transaksi tersebut meliputi:
1. penjualan, pengalihan, pembelian atau perolehan barang berwujud maupun barang tidak berwujud;
2. sewa, royalti, atau imbalan lain yang timbul akibat penyediaan atau pemanfaatan harta berwujud maupun harta tidak berwujud;
3. penghasilan atau pengeluaran sehubungan dengan penyerahan atau pemanfaatan jasa;
4. alokasi biaya; dan
5. penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan, dan penghasilan atau pengeluaran yang timbul akibat penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan dimaksud.

Ruang Lingkup Transfer Pricing:

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER – 32/PJ/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Transfer pricing berlaku atas transaksi WP DN atau BUT di Indonesia dengan Wajib Pajak Luar Negeri diluar Indonesia

Dalam hal transaksi dengan WP DN atau BUT di Indonesia yang terdapat Hubungan Istimewa, hanya berlaku atas transaksi yang memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:
1. perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;
2. perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
3. transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.

Arm’s Length Principle (ALP)

Langkah-langkah dalam Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Hubungan Istimewa
1. Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding
2. Menentukan Metode Penentuan Harga Transfer
3. Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
4. Dokumentasi

Transaksi = Rp 10.000.000.000,- dalam satu tahun pajak untuk setiap lawan transaksi , langkah-langkah tersebut tidak diwajibkan (Per-32/2011)
Sebelumnya sesuai Per-43/2010 tidak diwajibkan jika transaksi = Rp 10.000.000,-

Analisis Kesebandingan

Transaksi antara Wajib Pajak dengan Hubungan Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa apabila :
1. tidak terdapat perbedaan material mengenai harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan
2. terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian

Data Pembanding Internal dan Data Pembanding Eksternal dengan tingkat kesebandingannya sama, maka WP wajib menggunakan Data Pembanding Internal untuk penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar

Jika Data Pembanding Internal yang tersedia bersifat insidental, maka Data Pembanding Internal dimaksud hanya dapat dipergunakan dalam transaksi yang bersifat insidental (tambahan di Per -32/2011)

Data Pembanding

Data Pembanding Internal
Data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa

Data Pembanding Eksternal
Data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak lain dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa
Jika Data Pembanding Internal telah memenuhi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan, maka Data Pembanding Eksternal tidak diperlukan


http://www.kabarpajak.com/2014/01/tax-treaty-p3b-di-indonesia.html
Tax Treaty (P3B) di Indonesia

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda di Indonesia

Di Indonesia, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) diatur dalam Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Kedudukan P3B berdasarkan ketentuan ini adalah lex specialist terhadap undang-undang domestik.

Dengan demikian, jika ada ketentuan dalam undang-undang domestik bertentangan dengan ketentuan dalam P3B maka yang dimenangkan adalah ketentuan P3B. Sementara itu, proses pembentukan P3B seperti proses pendekatan, perundingan, ratifikasi serta pemberlakuannya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

P3B merupakan istilah yang dikenal dalam UU PPh, dikenal juga dengan istilah Tax Treaty atau Tax Convention/Agreement. P3B ini pada umumnya merupakan kesepakatan dua negara tentang bagaimana mengatur pengenaan pajak yang memiliki hubungan internasional dari dua negara yang melakukan kesepakatan tersebut agar tidak terjadi pengenaan pajak secara ganda.

Pengaturan ini menjadi penting karena beban pajak yang ditanggung oleh orang atau badan yang memiliki kaitan di dua negara tersebut akan mempengaruhi keputusan investasi dan permodalan di antara kedua negara, selain itu mencakup hak pemajakan (taxing right) suatu negara. Karena masing-masing negara sangat berkepentingan terhadap kebijakan perpajakan internasional sehingga dibuatlah suatu perjanjian perpajakan dengan tujuan menguntungkan semua pihak.

Treaty/Persetujuan dapat diartikan suatu perjanjian internasional yang disepakati antara dua negara atau lebih dan dibuat sesuai hukum internasional. Jadi Tax Treaty atau P3B adalah suatu perjanjian di bidang perpajakan antara dua negara atau lebih dengan membagi hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang berasal dari suatu negara yang diperoleh penduduk atau resident negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Hal ini merupakan implementasi dari Pasal 32A UU PPh yang menyatakan bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

Dengan demikian, inti dari suatu P3B adalah pembagian hak pemajakan antarnegara. P3B tidak menimbulkan jenis pajak baru dan tidak mengatur tarif pajak. P3B hanya akan mengatur pembagian hak pemajakan sehingga nantinya atas beberapa jenis penghasilan, hak pemajakan suatu negara akan dibatasi oleh P3B.
Tujuan P3B adalah sebagai berikut:
a. Tidak terjadi pemajakan berganda yang memberatkan ikim dunia usaha;
b. Peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri;
c. Peningkatan sumber daya manusia;
d. Pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak;
e. Kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara.

Azas utama yang dijadikan landasan untuk mengenakan pajak adalah:
a. Azas domisili atau azas kependudukan;
b. Azas Sumber;
c. Azas Nasionalitas atau azas kewarganegaraan.

Metode hak pemajakan di berbagai negara, untuk menghindari pemajakan berganda, antara lain:
a. Metode Pemajakan Unilateral
Metode ini mengatur bahwa negara Republik Indonesia mempunyai kekuatan hukum didalamnya yang mengatur masyarakat atau badan internasional dan ditetapkan sepihak oleh negara Indonesia sendiri, dengan kata lain tidak ada yang bisa mengatur negara kita lain karena hail itu merupakan kewibawaan dan kedaulatan negara kita.
b. Metode Pemajakan Bilateral
Metode ini dalam penghitungan pengenaan pajaknya harus mempertimbangkan perjanjian kedua negara (Tax Treaty). Indonesia tidak dapat sesuka hati menerapkan jumlah pajak terutang penduduk asing atau badan internasional dua negara yang telah mengadakan perjanjian. Justru peraturan perpajakan Indonesia tidak berlaku bilamana terdapat Tax Treaty.
c. Metode Pemajakan Multilateral
Metode ini didasarkan pada konvensi internasional yang ketentuan atau ketetapan atau keputusan yang dihasilkan untuk kepentingan banyak negara yang ditandatangani oleh berbagai negara, misalnya Konvensi Wina.

Metode Penghindaran Pajak Berganda adalah:
a. Pembebasan / Pengecualian;
b. Kredit Pajak;
c. Metode Lainnya.

Model Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda:
a. Model OECD (Organization for Economic Cooperation and Development);
b. Model UN
(United Nation);
c. Model Indonesia (Gabungan antara model OECD dan UN).

Adapun pokok tujuan P3B tersebut untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan arus investasi antar negara, antara lain dengan cara:
1 Menghindarkan pengenaan pajak berganda,
2 Memberikan pengurangan tarif pajak di negara sumber atas penghasilan tertentu, Pembagian Hak Pemajakan.

P3B dimaksudkan terutama untuk menghilangkan pajak berganda (double tax). Pajak berganda ini timbul karena dua negara mengenakan pajak atas penghasilan yang sama. Ketentuan-ketentuan dalam P3B yang dimaksudkan untuk mencegah pengenaan pajak berganda ini misalnya ;

Adanya ketentuan untuk menyelesaikan kasus dual residence di mana seseorang atau badan diakui sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (resident tax person) oleh dua negara yang berbeda. Aturan ini dikenal dengan istilah Tie Breaker Rule yang dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (2) P3B.
Adanya ketentuan pembagian hak pemajakan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 21 P3B untuk jenis-jenis penghasilan tertentu. Pembagian hak pemajakan ini ada yang bersifat ekslusif diberikan hanya kepada satu negara dan ada juga yang berupa pembatasan kepada suatu negara untuk mengenakan pajak.
Adanya ketentuan tentang Corresponding Adjustment terhadap lawan transaksi di suatu negara dalam hal negara yang lain melakukan koreksi terhadap satu Wajib Pajak yang melakukan transfer pricing.
Adanya ketentuan tentang penerapan metode penghindaran pajak berganda yang diatur dalam Pasal 23 P3B.
Adanya ketentuan tentang Mutual Agreement Procedures (MAP) di mana jika satu Wajib Pajak diperlakukan tidak sesuai dengan ketentuan P3B di negara lain maka Wajib Pajak tersebut dapat meminta otoritas pajak untuk menyelesaikan masalahnya melalui MAP ini.

Selain untuk mencegah pengenaan pajak berganda, P3B juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion). Jika tujuan-tujuan tersebut tercapai tentu saja pada akhirnya P3B dapat menghilangkan hambatan dalam lalu lintas perdagangan, modal dan investasi antar negara sehingga pada akhirnya dapat dicapai kesejahteraan suatu negara karena sumber daya dialokasikan secara efisien.

Selain itu P3B dapat digunakan untuk lebih dapat menerapkan aturan-aturan domestiknya, tentang: anti tax avoidance (Pengelakan Pajak) , EoI (Exchange Of Information) MAP.
Kedudukan P3B terhadap UU Pajak Domestik diperlakukan sebagai lex specialis terhadap undang-undang domestik yang bersifat lex generalis.

Dalam kaitan pembagian hak pemajakan ini, negara-negara yang melakukan perjanjian perpajakan dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah negara sumber (source country) yang merupakan negara di mana penghasilan yang merupakan objek pajak timbul. Kedua adalah negara domisili (resident country) yaitu negara tempat subjek pajak bertempat tinggal, berkedudukan atau berdomisili berdasarkan ketentuan perpajakan.

Baik negara sumber maupun negara domisili biasanya berhak untuk mengenakan pajak berdasarkan undang-undang domestiknya. Pengenaan pajak oleh dua yurisdiksi perpajakan terhadap satu jenis penghasilan inilah yang biasanya menimbulkan pengenaan pajak berganda sehingga perlu diatur dalam suatu persetujuan antara negara sumber dan negara domisili.

Contoh sederhana berikut menjelaskan pengertian negara sumber dan negara domisili ini. Misalkan Mister Rooney yang bertempat tinggal di Inggris memiliki saham perusahaan PT Manchester yang berkedudukan di Indonesia. Pada tahun 2014 PT Manchester membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya, termasuk Mister Rooney yang mendapatkan dividen Rp5.000.000.000,-.

Dividen tersebut dibayarkan oleh badan hukum yang berkedudukan di Indonesia (PT Manchester). Dengan demikian negara sumber dalam hal ini adalah Indonesia. Sementara itu, pemilik penghasilan dividen tersebut adalah Mister Rooney yang bertempat tinggal di Inggris. Dengan demikian, Inggris disebut negara domisili dalam kasus ini.

Saat ini sudah ada sekitar 60 P3B Indonesia dengan negara lain yang sudah berlaku efektif. Jumlah ini akan terus bertambah karena ada beberapa P3B lagi yang belum berlaku efektif tetapi masih dalam proses perundingan, penandatanganan, ratifikasi atau proses pemberlakuan.

Beberapa ketentuan pelaksanaan terkait pelaksanaan atau penerapan P3B ini antara lain sebagai berikut:
1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
3. Surat Edraan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Pelaksanaan Permintaan Informasi ke Luar Negeri dalam rangka Pencegahan Penghindaran dan Pengelakan Pajak


http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/transfer-pricing-and-tax-effective-supply-chain-management/2013-transfer-pricing-global-reference-guide—indonesia
2013 Transfer pricing global reference guide: Indonesia

Contents
Introduction
Country transfer pricing guides
Transfer pricing legend
Transfer pricing glossary of terms

Taxing authority and tax law
Taxing authority: Directorate General of Tax (DGT)
Tax law: Article 18 of the Indonesian Income Tax Law (ITL), enacted 1 January 2009

Relevant regulations and rulings

The ITL contains transfer pricing provisions under Article 18, which requires that all intercompany transactions be conducted in accordance with “fairness” and “common business practice”. The article’s implementing regulation PER-43/PJ/2010 (PER-43), which adopts the arm’s length” principle, was promulgated by the tax authority on 6 September 2010.

Amendments to this regulation were introduced by regulation PER 32/PJ/2011 (PER-32)1. PER-43 mandates the preparation of transfer pricing documentation and provides the guidelines for establishing the arm’s length nature of the transactions. In particular, it requires taxpayers to:
Conduct a comparability analysis and determine comparable transactions
Identify the appropriate transfer pricing method
Apply the arm’s length principle based on the results of the comparability analysis and appropriate transfer pricing methods on the transaction between a taxpayer and the parties having a special relationship
Document the steps taken in determining the fair price or fair profit in accordance with the provisions of the prevailing tax regulations

Taxpayers are no longer required to document and conduct comparability analyses for transactions with a total value of less than IDR10 billion for each transaction counterpart.

PER-43, as amended by PER-32, applies to domestic transactions only if the related domestic enterprises are subject to different tax rates, and the related party transaction is:
Subject to final and non-final taxes within a specific sector
Subject to Luxury Goods Tax
Conducted with a taxpayer that is an oil and gas production sharing contractor

OECD Guidelines treatment

Indonesia is not a member of the OECD, although it has been granted “enhanced participation” status. PER-43 reconfirms the basic transfer pricing concepts and principles of the OECD Transfer Pricing Guidelines (OECD Guidelines).

Priorities/pricing methods

Selection of a transfer pricing method is to be carried out via “the most appropriate method” test. This implies that taxpayers can choose to use the method that is appropriate based on the nature of the transaction and available data, inter alia, without having to first reject methods that were traditionally preferred. In applying the most appropriate transfer pricing method, the following factors should be considered:
The advantages and disadvantages of each method
The appropriateness of the method with the nature of related parties transactions, which is established based on the functional analysis
The availability of reliable information to be applied on the chosen method and/or any other method
The level of comparability of the transactions between related parties with transactions between unrelated parties, including the reliability of adjustments made to eliminate any discrepancy of the differences that exist

Transfer pricing penalties

There is a penalty of 2% per month – up to 48% – on any tax underpayment arising from adjustments of income and costs corresponding to related party transactions as a result of the tax audit process.

Inappropriate disclosure of information relating to related party transactions by a taxpayer in corporate income tax return may be construed as an act of fraud that could lead to an administrative penalty of up to 400% of tax underpayment.

Penalty relief

There is currently no penalty relief regime in place.

Documentation requirements

Under PER-43, transfer pricing documentation is mandatory. Within 90 days of the close of the fiscal year, and simultaneously with the submission of the corporate tax return, taxpayers are required to disclose information used to establish the arm’s length nature of its price or profit in related party transactions. The information required must include:
Detailed description of the tested party, such as structure of group’s business, ownership structure, organizational structure, operational aspects of business activities, list of competitors, and descriptions of business environment
Pricing policies and/or cost allocation policies
Results of comparable analysis on characteristics of products being traded, results of functional analysis, economic conditions, provisions of the contracts/agreements, and business strategy
Selected comparable transactions
Application of the transfer pricing methods selected by the taxpayer

Based on the DGT’s letter No. S-479/PJ.033/2012 issued on 27 April 2012, taxpayers are not required to submit their transfer pricing documentation simultaneously with their corporate tax returns. However, taxpayers are required to present their transfer pricing documentation upon request from the Indonesian tax authorities.

Documentation deadlines

Under PER-32, taxpayers are required to submit the transfer pricing documentation in reporting their related party transactions. Related party transactions must be reported in the Annual Income Tax return. Furthermore, in a tax audit, any document requested by tax auditor must be provided within a month from the date of request. Further, under PER-43, all documentation to support the arm’s length nature of the related party transactions, including a transfer pricing study, must be maintained for 10 years from the close of the relevant fiscal year.

Statute of limitations on transfer pricing assessments

There is no separate statute of limitations under PER-43. However, under the tax laws, the tax authority is allowed to conduct a tax audit, which includes assessing the arm’s length nature of related party transactions, within five years from the relevant fiscal year.

Return disclosures/related party disclosures

Disclosure of related party transactions in the tax return has been required since 1 January 2002. Domestic and international related party transactions must be disclosed. Required information includes the type of transaction, the value of the transaction, the transfer price and the method used to determine the transfer price. However, since 2009, the disclosure requirements have expanded to include a confirmation of the information that the taxpayer used to establish the arm’s length nature of the related party transactions.

Audit risk/transfer pricing scrutiny

There is no specialized investigation unit in the Indonesian tax authority and most transfer pricing queries arise during regular tax audits. In 2010, a special group of transfer pricing auditors was formed within the tax authority. Enterprises with significant intercompany transactions generally face a high risk of a transfer pricing audit. The number of transfer pricing adjustments increased significantly since 2009, especially in cases where Indonesian entities have filed for tax refunds or incurred losses. The DGT’s efforts have traditionally concentrated on intangibles and services (e.g., management fees, royalties, service fees and interest), but recent experience shows an increasing interest in the transfer pricing of tangible goods.

In practice, taxpayers that exhibit the following characteristics are at a higher risk of being subject to a transfer pricing audit:
A large number of related party transactions
Losses for more than three consecutive years
An increase in gross revenue or receipts, but no change in net profit
Erratic profit and loss histories
Associated parties in tax havens
Lower net profit in comparison to other similar enterprises or to the industry average. Since October 2009, the DGT has issued a series of Circular Letters that provide benchmarking ratios for various industries. Under these circular letters, those taxpayers whose profits fall below the range of profit ratios are exposed to increased transfer pricing audit risk

In March 2009, the DGT issued letter No. S-153/PJ.4/2010, which provides guidelines for tax officers for application of the arm’s length principle in the context of a tax audit. In general, the main issues that have to be examined in an audit of the related party transactions are as follows:
Existence of special relationship between the parties (since tax adjustments can be made only with regards to related party transactions)
Selection of independent transactions that are comparable
Selection of examined/audited party and tested transaction
Comparability of conditions of related party transaction and comparable independent transaction
Selection of a profit level indicator for benchmarking
Selection and application of a transfer pricing method to apply the arm’s length principle

Under PER-43, as amended by PER-32, any transfer pricing adjustment made by the tax authority can result in a corresponding adjustment to the income or costs of the foreign or local counterpart of the transaction.

In general, the risk of an annual tax audit is characterized as medium; however, the risk of an immediate tax audit after a taxpayer applies for a tax refund is high. The risk that transfer pricing will be reviewed as part of a regular tax audit is characterized as high, while the risk that tax authority will challenge the transfer pricing methodology is also high.

APA opportunity

Under PER-43, an APA is available as a means of mitigating future transfer pricing disputes with the tax authority. The APA can be unilateral or bilateral. In 2010, the DGT passed its APA regulations, PER 69/PJ/2010 dated 31 December 2010.

In addition, under PER-43, a Mutual Agreement Procedure (MAP) is available, in accordance with the provision of an applicable tax treaty. The procedures for applying for MAP relief is further regulated under PER-48/PJ/2010 that was issued by the DGT on 3 November 2010.

1 Promulgated on 11 November 2011.


http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/transfer-pricing-and-tax-effective-supply-chain-management/2013-transfer-pricing-global-reference-guide—transfer-pricing-glossary-of-terms
2013 Transfer pricing global reference guide: Transfer pricing glossary of terms

Contents
Introduction
Country transfer pricing guides
Transfer pricing legend
Transfer pricing glossary of terms

APA (advance pricing agreement)
An agreement between a tax authority and an MNE about the determination of the appropriate transfer pricing method to be used for pricing intercompany transactions. APAs may be unilateral, bilateral (two governments) or multilateral (three or more governments).

Arm’s length principle
The standard adopted by the OECD and in many jurisdictions, which mandates that the result related parties obtain from an intercompany transaction approximates the result that uncontrolled parties would have obtained had they undertaken the same transaction under the same circumstances.

CFC (controlled foreign corporation)
A subsidiary and member of an MNE group.

CPM (comparable profit method)
A method that, under US regulations, is used to determine an arm’s length consideration for transfers of intangible property. If the reported operating income of the tested party is not within a certain range, an adjustment will be made. In effect, this method requires a comparison of the operating income that results from the consideration actually charged in a controlled transfer with the operating income of similar taxpayers that are uncontrolled.

CSA (cost sharing agreement) or CCA (cost contribution arrangement)
A framework agreed among enterprises to share the costs and risks of developing, producing or obtaining assets, services or rights and to determine the nature and extent of the interests of each participant in the result of the activity of developing, producing or obtaining those assets, services or rights.

CUP (comparable uncontrolled price)
A transfer pricing method that compares the price for property or services in a controlled transaction with the price charged for property or services transferred in a comparable uncontrolled transaction in comparable circumstances.

ETR (effective tax rate)
The percentage obtained by dividing the taxpayer’s tax liability by his total taxable income, which reflects the rate at which a taxpayer would be taxed if his tax liability were taxed at a constant rate rather than progressively.

EU (European Union)
The European Union, currently consisting of 27 member states.

EUJTPF (EU Joint Transfer Pricing Forum)
The EU Joint Transfer Pricing Forum consists of representatives of governments and the private sector who advise and consult on transfer pricing issues.

FTE (full-time equivalent)
Used in this survey to indicate the number of resources employed by tax authorities to undertake transfer pricing reviews in their jurisdictions.

GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)
The rules and practices required to be followed in certain jurisdictions in keeping financial records and books of account.

MNE (multinational enterprise)
A member of a related group that carries on business directly or indirectly in two or more countries.

MAP (mutual agreement procedure)
A dispute resolution process found in Article 25 of the OECD Model Tax Convention, as well as in various double tax conventions. MAP is a government-to-government process of negotiation to resolve matters of taxation not in accordance with the particular tax treaty and to attempt to avoid double taxation.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)
An intergovernmental organization, based in Paris, formed to foster international trade and economic development. The OECD has 34 member states. Among its many concerns are the removal of tax barriers to the free flow of goods and services and the avoidance of double taxation of income or profits. The OECD has developed guidelines and a model tax convention; see below.

OECD Guidelines
Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, the latest edition of which was published by the OECD in 2010. The OECD Guidelines endorse the arm’s length principle and consist of a statement of principles rather than a set of specific rules to be applied.

OECD Model Tax Convention
Model Tax Convention on Income and Capital, last published by the OECD in September 2010. The Model Tax Convention is to be used by member states in negotiations of bilateral double tax treaties. The OECD also provides commentary on the interpretation of the Model Tax Convention and states that member countries should follow this commentary, subject to their expressed reservations thereon, when applying and interpreting their double tax treaties.

PLI (profit level indicator)
Ratio that measures the relationship between an entity’s profit and the resources invested or costs incurred to achieve that profit. Refer above to CPM for further discussion of their application.

PATA (Pacific Association of Tax Administrators)
An association of the tax administrations of Australia, Canada, Japan and the United States formed to foster cooperation and the exchange of information among them. PATA has published guidance on APAs, MAPs and documentation requirements.

TNMM (transactional net margin method)
The transactional net margin method is a profits-based method that compares the profitability of an MNE member with the profits of comparable entities undertaking similar transactions. The CPM in the United States is similar to TNMM.


http://nasional.inilah.com/read/detail/13428/usut-tuntas-kasus-adaro
Usut Tuntas Kasus Adaro!
Oki Baren, M Husni Nanang, & A | Rabu, 20 Februari 2008 | 23:50 WIB

INILAH.COM, Jakarta ” Desakan mengusut tuntas kasus dugaan praktik manipulasi harga (transfer pricing) penjualan batu bara yang dilakukan PT Adaro Indonesia makin kuat. Praktik itu telah menimbulkan kerugian negara. Padahal, pemerintah tengah gencar menggenjot penerimaan negara.Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia, Dr Haula Rosdiana, mengatakan pemerintah harus melakukan penelusuran terhadap dugaan bentuk penyimpangan seperti yang dilakukan Adaro.

Kasus transfer pricing tersebut merupakan implikasi kelemahan dalam ketentuan sistem perpajakan nasional. Terbukti dari belum adanya pedoman mengenai transfer pricing atau bisa juga diindikasikan tax avoidance. Dalam kasus seperti ini, bukan lagi konteks tax avoidance (menghindari pajak), tapi ranahnya murni penyelundupan. Kalau praktik ini terus dibiarkan, kasihan negara yang akhirnya tidak dapat apa-apa, ungkap perempuan pertama yang meraih gelar doktor bidang perpajakan itu, kepada INILAH.COM, Rabu (20/2), di Jakarta.

Sementara itu, Dirjen Pajak Darmin Nasution, usai rapat dengar pendapat di Komisi XI DPR, Rabu (20/2), menyebutkan sebenarnya penelusuran tindak pidana mengemplang pajak di industri batu bara oleh PT Adaro sudah tuntas. Artinya, sudah ada keputusan final untuk kasus tersebut. Modus melarikan diri dari jeratan pajak bervariasi. Mulai dari melakukan transaksi fiktif ke anak perusahaan, pinjam dari pasar internasional, bahkan melalui fund manager. Ada modus yang lebih complicated. Penjelasannya sangat mudah. Namun bagaimana pembuktian melalui dokumen, itu yang sangat susah, ujarnya.

Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Marwoto Mitrohardjono, yang diwawancarai terpisah, menekankan optimalisasi penerimaan pajak dalam 2008 ini harus dilakukan melalui penegakan aturan hukum (law enforcement). Terutama bagi wajib pajak yang terbukti tersangkut kasus pidana. Karena menyangkut tindak pidana fiskal, kami menyarankan kasus hukumnya diproses secepat-cepatnya dan secermat-cermatnya. Dalam arti didukung dan dilengkapi data-data yang komplit agar tidak kalah di pengadilan, tegas Marwoto.

Haula menyoroti kelemahan aturan perpajakan yang menimbulkan banyak celah sehingga harus dibenahi. Berdasarkan pasal 18 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mencantumkan mekanisme anti tax avoidance. Hanya saja, modus operandi pengemplang pajak itu makin canggih. Kemudian bergulir wacana agar dibuat semacam general accepted tax avoidance. Intinya, harus ada sebuah pedoman yang mana yang bisa dikategorikan sebagai tax avoidance, dan mana yang tergolong tax efficient. Sebab praktik transfer pricing sudah berkembang sangat canggih dan makin berani, tandasnya.

Sebelumnya, tuntutan penuntasan kasus dugaan manipulasi harga batu bara oleh Adaro juga disuarakan Anggota Komisi VII DPR, Alvin Lie. Menurutnya, ini bertujuan menjaga iklim investasi di sektor pertambangan. Upaya pembuktian terhadap indikasi manipulasi harga itu memang sangat sukar. Permainan itu tidak akan dapat dibuktikan apabila hanya ditelisik dari mekanisme audit akuntansi biasa yang dilakukan setiap tahun oleh perusahaan yang bersangkutan. Untuk itu, dalam upaya penelusurannya butuh mekanisme audit investigasi.

Praktik manipulasi harga muncul seiring melambungnya harga jual batu bara di pasar internasional. Tindak pidana itu ditengarai biasa dilakukan perusahaan pertambangan nasional melalui perusahaan terafiliasi di Singapura guna dilempar ke pasar dunia. Kasus PT Adaro mencuat seiring laporan masyarakat ke Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, akhir November silam.

Dari laporan itu, Adaro diduga menjual batu bara di bawah standar harga internasional dengan rata-rata US$ 26,3 per ton selama 2005-2006. Penjualannya dilakukan Adaro dengan perusahaan afiliasinya yang bermarkas di Singapura, Coaltrade Service International Ltd. Akibat praktik manipulasi harga itu diperkirakan negara merugi sedikitnya Rp 10 triliun.

Ironisnya, hasil penyelidikan tim Kejaksaan Agung menyimpulkan tidak ditemukan bukti pelanggaran dalam kasus dugaan manipulasi harga batu bara oleh Adaro. Jaksa Agung Muda Intelijen, Whisnu Subroto, beberapa waktu lalu, mengutarakan Adaro telah melunasi semua kewajiban dalam ekspor batu bara sejak 2001 hingga sekarang. Kewajiban itu antara lain pembayaran pajak, royalti, kuota tonase ekspor, hingga penetapan calon pembeli, sudah mengikuti aturan baku.

Dalam penyelidikan tersebut, Kejakgung tidak bekerja sendiri. Pengusutan kasus yang dimulai awal Januari itu juga melibatkan Departemen ESDM, Ditjen Pajak, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).


http://www.kompasiana.com/finedu/pencegahan-penghindaran-pajak-via-transfer-pricing-dan-spt-pph-badan_54ff34cea33311324550fcf7
Pencegahan Penghindaran Pajak Via Transfer Pricing dan SPT PPh Badan
bayu r rahayu, 08 Desember 2009 05:41:00 Diperbarui: 26 Juni 2015 19:01:43

Waspadai penghindaran pajak dengan transfer pricing, begitu titah Menteri Keuangan. Lagi-lagi transfer pricing menjadi tersangka utama sarana penghindaran pajak. Ibu Sri Mulyani geram karena merasa penerimaan pajak kita digerus oleh korporasi besar yang banyak melakukan transfer pricing untuk menghindari pajak. Perusahaan-perusahaan tersebut dicurigai melakukan transaksi dengan afiliasinya tidak dengan harga wajar sehingga melaporkan rugi secara fiskal dan pada akhirnya tidak bayar pajak penghasilan badan.

Betulkah demikian? Penelitian yang dilakukan oleh Gunadi (Pajak Internasional; 1999) tentang perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing menunjukkan bahwa ” … mereka begitu tega membuat Indonesia sebagai loss centre untuk perusahaan multinasionalnya. Operasi di Indonesia selama bertahun-tahun direkayasa untuk selalu rugi sehingga tidak pernah membayar pajak penghasilan badannya”.

Sementara survei yang dilakukan oleh Ernst and Young menunjukkan hal senada, transfer pricing merupakan isu yang dianggap paling penting bagi tax director dari perusahaan-perusahaan global yang disurvei. Secara global, 39% tax director perusahaan multinasional di seluruh dunia menganggap transfer pricing sebagai isu terpenting dari pekerjaan mereka. Sementara secara regional, angka tersebut menjadi 44% di Asia, dan 62% di China, dan 76% di Jerman (Ernst & Young’s, Global Transfer Pricing Survey :2007).

Menteri Keuangan menyatakan bahwa sebanyak 2000 pemeriksa pajak telah disiapkan dan akan ditingkatkan, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk melakukan upaya pencegahan penghindaran pajak melalui transfer pricing (Bisnis, 24 April 2009). Sementara, laporan PricewaterhouseCoopers menyatakan lain: “The Indonesian tax authorities cannot be considered a sophisticated tax authority from a transfer pricing perspective”. (PWC, International Transfer Pricing 2008 ). Entah siapa yang betul.

Meskipun demikian, terdapat berita gembira dalam penanganan transfer pricing. Pada tanggal 2 Juli 2009 lalu, Direktur Jenderal Pajak telah menandatangani Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2009 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya. Hal ini membawa penanganan transfer pricing di Indonesia memasuki fase baru yang selangkah lebih maju. Secara umum, SPT PPh Badan tidak banyak perubahan, kecuali bagian yang terkait dengan transfer pricing. Ada 2 formulir baru di sini, pertama adalah formulir pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, yang kedua formulir pernyataan transaksi dengan penduduk tax haven country.

Formulir pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa merupakan penyempurnaan dari formulir yang ada sebelumnya. Beberapa perubahan yang dilakukan antara lain: (i) Adanya daftar pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan bentuk hubungan istimewanya, yang harus diisi meskipun wajib pajak tidak melakukan transaksi dengan pihak atau pihak-pihak tersebut;
(ii) Adanya kewajiban untuk mengungkapkan alasan pemilihan dari metode transfer pricing yang digunakan. Hal ini mungkin terkait dengan preferensi Direktorat Jenderal Pajak yang lebih memilih metode transfer pricing tradisional dari pada metode profit; dan
(iii) Adanya isian untuk menerangkan ringkasan dokumentasi transfer pricing yang dimiliki oleh wajib pajak.

Ketiga perubahan tersebut, jika dipelajari dengan baik menunjukkan bahwa tampaknya Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan formulir tersebut sebagai sarana manajemen risiko transfer pricing. Informasi yang diminta akan mengerucut pada dua pilihan, apakah wajib pajak tersebut memiliki risiko tinggi penghindaran pajak melalui transfer pricing atau tidak.

Direktorat Jenderal Pajak menginginkan bahwa transfer pricing yang dilakukan wajib pajak dilakukan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai Pasal 18 ayat 3 UU Pajak Penghasilan dan didokumentasikan dengan baik sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007. Masalahnya, sampai dengan hari ini pemerintah belum menerbitkan peraturan dan panduan bagaimana sebuah dokumentasi transfer pricing sebaiknya disiapkan oleh wajib pajak.

Formulir berikutnya adalah terkait dengan transaksi pihak pada tax haven country. Formulir ini sama sekali baru dan meminta wajib pajak mengungkapkan transksi yang dilakukannya dengan pihak yang berada di tax haven country. Formulir ini juga menanyakan apakah proses penetapan harga untuk transaksi tersebut dilakukan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha seperti pada transfer pricing.

Setidaknya ada tiga masalah pada formulir ini: Pertama, Direktorat Jenderal Pajak belum menetapkan siapa saja yang merupakan negara tax haven. Sampai dengan hari ini Direktorat Jenderal Pajak belum memiliki daftar negara tax haven menurut pemerintah. UU Pajak Penghasilan hanya memberikan definisinya, yaitu “negara yang memberikan perlindungan pajak” (Pasal 18 ayat 3c).
Dahulu, kita memiliki Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.04/1994. KMK ini tidak menyebutkan apapun tentang tax haven, tapi lampirannya memuat daftar 32 negara yang kita anggap sebagai tax haven, dan itu merupakan satu-satunya daftar tax haven yang pernah kita miliki. Sampai kemudian KMK tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.04/2008, daftar tax haven tidak lagi ada dalam lampiran.

Masalah kedua adalah judul formulir, Pernyataan Transaksi Dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Tax Haven Country. Apakah kriteria penduduk tax haven country termasuk dengan perusahaan-perusahan bodong (letter-box company) dan re-invoicing center yang hanya namanya saja tercatat pada negara tax haven tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat memanfaatkan fasilitas pajak dari tax haven meskipun bukan penduduk negara tersebut (non resident).

Masalah yang ketiga adalah tidak adanya peraturan yang mengaitkan transaksi dengan pihak tax haven dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, sehingga isian pada formulir tersebut seperti tidak memiliki pondasi.

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memperkuat penanganan risiko transfer pricing melalui SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Pertama, Pemerintah (dalam hal ini Menteri Keuangan) perlu segera menerbitkan peraturan dan panduan tentang dokumentasi transfer pricing, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 16 ayat (3) PP Nomor 80 Tahun 2007.

Adanya peraturan ini diharapkan akan membantu wajib pajak dalam menyiapkan dokumentasi transfer pricing sebagaimana yang diharapkan oleh aparat pajak. Peraturan ini juga akan menyeragamkan pemahaman fiskus tentang dokumentasi transfer pricing yang harus disiapkan oleh wajib pajak. Kedua, Direktur Jenderal Pajak perlu segera menetapkan negara-negara mana saja yang merupakan tax haven country sehingga formulir yang ada tidak sia-sia.

Jika penelitian penetapan tax haven country memakan waktu lama, untuk sementara Direktur Jenderal Pajak dapat meratifikasi daftar yang telah ada, baik yang dimiliki oleh OECD maupun Bank Dunia. Daftar tersebut, tentu saja, dapat diperbaiki setelah penelitian mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan. Ketiga, selain daftar, sebaiknya pemerintah mengatur kewajiban penetapan harga wajar atas transaksi dengan tax haven country.

Di sini, pemerintah dapat mengatur supaya transaksi yang dilakukan dengan pihak di tax haven dinilai sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan, meskipun tidak ada hubungan istimewa. Hal ini telah dilakukan lebih dahulu oleh Amerika Serikat dengan Stop Tax Haven Abuse Act, yang menetapkan bahwa mitra transaksi dari wajib pajaknya yang berada di tax haven dianggap memiliki hubungan istimewa, kecuali dapat membuktikan sebaliknya.

Bayu Rahmat Rahayu, Peneliti FinEdu Indonesia
Tulisan sebelumnya dimuat pada Harian Ekonomi KONTAN, 17 Oktober 2009


http://www.petromindo.com/?table=event&pos=detail&id=218
Intensive Workshop: Understanding coal DMO Regulation and Coal Quota Transfer
Team from Directorate General of Coal and Mineral Resources, led by Bambang Gatot, Director of Coal Enterprises

Memahami Mekanisme Transfer Kuota Dalam Rangka DMO Batubara

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Surat Dirjen No.5055/30/DJB/2010 tentang Teknis Pelaksanaan Pembelian Kuota Batubara (Transfer Kuota) dan Teknis Pelaksanaan Penjualan Batubara dari Kuota DMO.

Surat ini merupakan petunjuk teknis dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri.

Pemahaman tentang mekanisme transfer kuota dalam kerangka pemenuhan DMO batubara menjadi sangat penting untuk dipahami baik oleh perusahaan pertambangan batubara mau pun perusahaan konsumen batubara dalam negeri, termasuk berbagai permasalahan yang memungkinan timbul dan cara mengatasinya.

Untuk itu Petromindo.Com sebagai media penyedia informasi pertambangan akan menyelenggarakan lokakarya intensif satu hari untuk membahas secara tuntas berbagai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan DMO batubara, khususnya tentang mekanisme transfer kuota batubara.

Lokakarya yang dipimpin oleh pejabat yang berkompeten dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara akan membahas antara lain:

  • Elaborasi Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral No.34 2009 tentang DMO Batubara
  • Mekanisme Pelaksanaan transfer kuota batubara dalam rangka DMO yang meliputi:
  • Teknis Pelaksanaan Pembelian Kuota Batubara
  • Teknis Pelaksanaan Penjualan Batubara dari Kuota DMO
  • Pemberlakuan kewajiban DMO batubara bagi PKP2B dan IUP
  • Masalah-masalah yang ditemui pada mekanisme transfer kuota, antara lian:
  • Penentuan harga transfer kuota, harga fisik atau harga negosiasi
  • Range harga negosiasi

Understanding Coal DMO Regulation and Coal Quota Transfer

Director General of Mineral and Coal Ministry of Energy and Mineral Resources has on November 2010 issued letter No.5055/30/DJB/2010 on Coal Quota Transfer mechanism in order to meet coal supply obligation for domestic market (DMO).

The letter is implementation of earlier-issued Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation N0.34/2009 on Coal Domestic Market Obligation.

Considering that 25 percent of 2011 coal production will be dedicated to fulfill domestic market obligation, it is therefore very important for coal mining firms, coal traders and domestic consumers alike to fully comprehend the quota transfer mechanism and how the regulation will affect the business of producer s’ and consumers’ side of the industry.

Petromindo.Com as one of the industry’s leading information providers will conduct a one day intensive workshop to enable industry stakeholders to get full understanding of the new coal DMO mechanism especially those related to coal quote transfer.

The workshop will be led by key official from Directorate General of Coal and Mineral, Ministry of Energy and Mineral Resources, which topics will include

  • Elaboration of Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation 34/2009 on DMO
  • Mechanism of Coal Quota Transfer:
  • Technical guideline of quota purchasing
  • Technical guide of quota selling
  • DMO obligation for CCoW and IUP holders
  • Problems encountered in quota transfer and its solutions
  • Determination of transfer price
  • Range of negotiation price

Day/date: Thursday, January 27, 2011
Venue: Shangri-La Hotel, Jakarta
Time: 09.00 – 15.00 WIB
Language: Indonesia (simultaneous translation will be provided)
Participants: President Directors, Directors, Managers, Government Relations of Mineral and Coal mining company, Mining Contractors, Consultants, Legal Advisors, Investors, etc.
Fee: Rp 5,000,000,- (including workshop materials, coffee breaks and lunch)

Payment should be transferred to:
Bank Ekonomi, Cabang Cempaka Putih, Jakarta
Acc. No.: 209-186-0263
Acc. Holder: PT Binadi Reksa Dayatama

For further information and registration, please contact:
Santi/Vega/Kanti
Tel +62-21-4893818 Fax +62-21 47867660
email: binarekadaya@cbn.net.id


http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12298-susah-susah-gampangnya-menerapkan-kewajaran-dan-kelaziman-dalam-harga-transfer-versi-perdirjen-pajak-no-43pj2010
(SUSAH-SUSAH?) GAMPANGNYA MENERAPKAN KEWAJARAN DAN KELAZIMAN DALAM HARGA TRANSFER VERSI PERDIRJEN PAJAK NO. 43/PJ./2010
oleh Roy Martfianto, Jumat, 30 September 2011 10:34

Isu tentang harga transfer (transfer pricing) merupakan isu yang sebenarnya sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pengaturan tentang kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan serta besarnya modal dalam suatu hubungan istimewa merupakan respon undang-undang material atas transaksi ekonomi yang dilingkupi oleh kecenderungan untuk melakukan transfer pricing antara dua atau lebih entitas bisnis yang mempunyai hubungan istimewa. Selain pengaturan tersebut, tentu saja, Undang-Undang PPH mengatur tentang ketentuan hubungan istimewa antar Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi.

Respon Undang-Undang PPh terhadap isu tersebut diatur di Pasal 18. Pasal ini mengalami banyak penyempurnaan sejak diundangkan di dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 hingga terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008. Kutipan lengkap Pasal 18 UU No. 36 Tahun 2008. Pada dasarnya, Pasal 18 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengatur 3 hal pokok yang terkait dengan transaksi-transaksi ekonomi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu:

memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penetapan terhadap besarnya DER (Debt Equity Ratio) dan saat perolehan penghasilan berupa deviden dalam rangka penghitungan pajak;
memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan perhitungan kembali terhadap besarnya penghasilan dan pengurangan serta utang terhadap modal untuk penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa;
menjelaskan sebab-sebab terjadinya hubungan istimewa antara dua atau lebih Wajib Pajak.

Jadi Pasal 18 ayat 3 adalah pasal yang menjadi landasan teknis bagi Dirjen Pajak untuk menghitung kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

Pengaturan pada Pasal 18 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 ini menjadi penting sebab sejak diundangkan pertama kali Pasal 18 di UU No. 7 Tahun 1983, klausul tentang “kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa” diusung sebagai suatu batasan untuk menilai transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi dalam hubungan istimewa. Lebih dari itu, undang-undang mengatur juga masalah teknis yaitu penggunaan metode yang akan digunakan untuk menilai kewajaran dan kelaziman transaksi.

Rangkaian berikutnya dari disempurnakannya ketentuan Pasal 18 ini adalah terbitnya ketentuan yang mengatur tentang klausul “kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”. Pengaturan secara teknis adalah keniscayaan yang harus ada mengingat bahwa di Pasal 18 tersebut ditentukan tentang metode yang digunakan untuk menilai kewajaran dan kelaziman usaha yang dipersyaratkan harus ada dalam transaksi-transaksi ekonomi yang melibatkan hubungan istimewa. Ketentuan tentang penggunaan metode untuk menilai kewajaran dan kelaziman usaha inilah yang diatur di Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

TRANSFER PRICING DI INDONESIA

Pengaturan tentang transfer pricing di Indonesia dilakukan secara material di Pasal 18 Undang-Undang PPh. Ketentuan pokok Pasal 18 tersebut dijabarkan secara teknis melalui serangkaian peraturan di bawahnya, yaitu:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penentuan Kembali Besarnya Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dari Pemberi Kerja yang memiliki Hubungan Istimewa dengan Perusahaan lain yang Tidak Didirikan dan Tidak Bertempat Kedudukan di Indonesia;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.03/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Wajib Pajak sebagai Pihak yang Sebenarnya Melakukan Pembelian Saham atau Aktiva Perusahaan Melalui Pihak Lain atau Badan yang Dibentuk untuk Maksud Demikian (special purpose company) yang Mempunyai Hubungan Istimewa dengan Pihak Lain dan terdapat Ketidakwajaran Penetapan Harga;
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-48/PJ/2010 tanggal 3 November 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (mutual agreement procedure) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer (advance pricing agreement).

Pengaturan tentang transfer pricing di Indonesia tidak lepas dari prinsip yang mendasari praktik pengaturan transfer pricing yang telah menjadi kebiasaan umum untuk diterapkan di banyak negara. Prinsip utama yang dianut dalam pengaturan transfer pricing adalah diacunya konsep dalam kerangka teoritikal akuntansi yaitu prinsip arm’s length transaction. OECD dalam pernyataan resminya yang dituangkan di Pasal 9 The OECD Model Tax Convention menyatakan sebagai berikut:

“[When] conditions are made or imposed between the two [associated] enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.”

Pernyataan di paragraf 1 Pasal 9 dari Model OECD inilah yang menjadi basis pola hubungan bilateral dalam konteks tax treaty antara negara-negara anggota OECD dan beberapa negara non-OECD.

Argumentasi utama yang dibangun oleh OECD dalam penerapan prinsip arm’s length ini adalah prinsip arm’s length memberikan keseimbangan yang luas dalam perlakuan pajak untuk Multinational Enterprises (MNEs) dan Independent Enterprises. Arm’s length principle menempatkan MNEs dan Independent Enterprises pada keadaan yang lebih adil dalam penghitungan beban untuk tujuan perpajakan, sehingga hal itu dapat menghindari upaya-upaya terjadinya keuntungan pajak atau ketidakuntungan pajak yang mengubah posisi relatif kompetitif dari kedua jenis entitas tersebut. Sejalan dengan itu, meninjau kembali posisi pajak-pajak dalam transaksi tersebut dari keputusan ekonomi, prinsip arm’s length meningkatkan pertumbuhan perdagangan internasional dan investasi

Sekalipun pendekatan ini membawa kemajuan yang sangat berarti dalam pengaturan transaksi yang melibatkan adanya hubungan istimewa, namun dalam praktik pelaksanaannya ditemui beberapa kesulitan sebagai berikut:

perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa mungkin melakukan transaksi-transaksi yang tidak terjadi di perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai hubungan istimewa (non-affiliated companies or enterprises). Terjadinya transaksi-transaksi model ini tidak dimotivasi oleh kepentingan penghindaran pajak tetapi dalam transaksional bisnis antar perusahaan affiliasi tersebut menghadapi kondisi-kondisi bisnis atau komersial berbeda dengan yang dihadapi oleh anggota suatu perusahaan non-affiliasi;
penerapan prinsip ini mungkin akan menimbulkan beban administratif baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus dalam mengevaluasi jumlah yang signifikan dan tipe-tipe transaksi-transaksi cross-border. Meskipun perusahaan affiliasi umumnya menetapkan syarat-syarat bagi sebuah transaksi affiliasi pada saat transaksi terjadi, namun pada titik tertentu perusahaan diminta menunjukkan bahwa perusahaan affiliasi konsisten dengan prinsip arm’s length transaction.
Disisi lain, fiskus akan berupaya melakukan verifikasi dalam beberapa tahun ke depan setelah terjadinya transaksi-transaksi affiliasi tersebut. Fiskus kemudian akan mencoba mengumpulkan informasi transaksi sejenis, kondisi pasar pada saat transaksi affiliasi terjadi, dll. untuk sekian banyak dan ragam transaksi. Aktivitas ini biasanya akan menjadi lebih sulit seiring dengan berlalunya waktu.
Wajib Pajak dan fiskus sering kali mengalami kesulitan memperoleh informasi yang memadai untuk menerapkan prinsip arm’s length. Hal ini karena prinsip arm’s length mensyaratkan Wajib Pajak dan fiskus untuk mengevaluasi transaksi-transaksi yang tidak dapat dikontrolnya, termasuk juga aktivitas-aktivitas bisnis dari perusahaan non affiliasi dan membandingkannya dengan transaksi-transaksi di perusahaan affliliasi.
Hal ini memunculkan permintaan akan sejumlah data yang subtansial. Informasi yang dapat diakses kemungkinan tidak lengkap dan sulit diinterpretasikan. Informasi lain, jika itu ada, mungkin akan sangat sukar diperoleh dengan sejumlah alasan. Belum lagi kebutuhan akan informasi terkait transaksi perusahaan non affiliasi, dengan alasan kerahasiaan maka tidak mudah memperolehnya. Pada titik ini harus disadari bahwa transfer pricing bukan ilmu pasti tetapi membutuhkan penggunaan pertimbangan pada setiap bagian di kedua belah pihak, Wajib Pajak dan fiskus.

Di Indonesia, konsep yang diusung OECD ini diadopsi di dalam Peraturan Dirjen Pajak No. 43/PJ/2010 untuk menjelaskan klausul “kewajaran dan kelaziman usaha..” yang disebutkan di Pasal 18 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008. Meskipun ketentuan ini secara formal berlaku sejak 6 September 2010, namun sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak pertama kali memunculkan masalah transaksi pihak-pihak terafiliasi dan transfer pricing pada awal tahun 1993 dengan diterbitkannya Keputusan Dirjen Pajak No. 1/PJ.7/1993 tentang petunjuk pemeriksaan pajak untuk transaksi-transaksi bagi perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan Surat Edaran No. 04/PJ.07/1993 tentang penanganan kasus-kasus transfer pricing.

Secara teori, fiskus hanya diminta untuk menerapkan Peraturan Dirjen Pajak No. 43/PJ/2010 untuk mengaudit transaksi-transaksi transfer pricing sejak September 2010. Meski demikian, dalam rangka pemeriksaan pajak, fiskus telah menerapkan Peraturan Dirjen Pajak tersebut untuk kejadian-kejadian sebelum September 2010. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menambah penerimaan pajak yang berasal dari pemerikasaan transfer pricing.
Perlu dicatat juga bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di Peraturan Dirjen Pajak No. 43/PJ/2010 secara umum sama dengan OECD Guidelines, tetapi ada beberapa aspek dalam Peraturan Dirjen Pajak No. 43/PJ/2010 yang perlu digarisbawahi:

Kewajiban Melakukan Dokumentasi

Ketentuan Peraturan Dirjen Pajak No. 43/2010 mensyaratkan Wajib Pajak untuk menyiapkan dokumentasi transfer pricing, mengikuti standar yang secara umum konsisten dengan OECD Guidelines, untuk semua transaksi afiliasi yang terjadi selama satu periode penilaian kecuali untuk transaksi kurang dari Rp10 juta. Apakah dokumentasi sudah dipersiapkan atau tidak pada saat pemasukan SPT Tahunan, pengungkapan transaksi afiliasi harus dilakukan dengan mengisi formulir khusus yang dilampirkan pada SPT Tahunan tersebut. Ketidakmampuan untuk menyiapkan dokumentasi yang diperlukan harus dipandang oleh Wajib Pajak sebagai pemicu bagi Ditjen Pajak memulai suatu pemeriksaan transfer pricing.

Pemilihan Metodologi

Dirjen Pajak mempunyai aturan yang ketat tentang pemilihan metodologi. Hal ini tampak pada hierarki yang ketat dari metode yang dirincikan dalam Peraturan Dirjen Pajak No. 43/2010. Peraturan Dirjen Pajak No. 43/2010 ini mensyaratkan Wajib Pajak untuk menggunakan metode CUP (Comparable Uncontrolled Price), jika seluruh syaratnya memungkinkan kemudian diikuti dengan metode Resale Price atau metode Cost Plus, jika memungkinkan. Dilanjutkan dengan metode Profit Split dan sebagai pilihan terakhir, hanya jika keempatnya tidak mungkin dipenuhi syaratnya, maka Wajib Pajak harus menggunakan metode TNM (Transactional Net Margin).

Ada beberapa hal penting terkait pemilihan metode:

Pada masa lampau, Wajib Pajak tertentu mengambil jalan pintas dengan menerapkan TNMM bagi seluruh basis entitas dengan sedikit upaya untuk menerapkan metode langsung lainnya. Praktik ini tidak dapat diterima oleh Ditjen Pajak dan Wajib Pajak harus mencoba mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dapat diperbandingkan dengan pihak ketiga dari sumber-sumber internal, yang oleh Ditjen Pajak diakui sebagai sumber informasi yang paling dapat dipercaya, atau dari eksternal jika data tersebut tersedia.
Wajib Pajak disarankan untuk mempertimbangkan setiap transaksi afiliasian secara terpisah, dan setiap detil metodologi tranfer pricing dalam suatu hierarki yang baku. Alasan-alasan secara rinci harus disediakan dalam dokumentasi transfer pricing untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu metode yang tersedia.
Jika diperlukan untuk melakukan studi benchmarking, Wajib Pajak perlu untuk mencari perusahaan pembanding yang independen yang beroperasi di Indonesia atau jika tidak memungkinkan untuk mengidentifikasi perusahaan pembanding yang cukup hanya dari pasar Indonesia, daerah ASEAN dan lebih Asia (tidak termasuk Jepang dan Korea) dapat dipertimbangkan.

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Terhadap Transaksi Afiliasi Sesuai Peraturan Ditjen Pajak Nomor 43/PJ/2010

Secara teknikal, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding;
menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;
menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan
mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. ANALISIS KESEBANDINGAN

Dalam melaksanakan Analisis Kesebandingan, harus dilakukan analisis atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan antara lain:

a. karakteristik barang/harta berwujud dan barang/harta tidak berwujud yang diperjualbelikan, termasuk jasa;

I. menilai dan menganalisis karakteristik barang berwujud, harus dipertimbangkan antara lain:
ciri-ciri fisik barang;
kualitas barang;
daya tahan barang;
tingkat ketersediaan barang; dan
jumlah penawaran barang.

II. menilai dan menganalisis karakteristik barang tidak berwujud, harus dipertimbangkan antara lain:
jenis transaksi;
jenis barang tidak berwujud yang diserahkan;
jangka waktu dan tingkat perlindungan yang diberikan; dan
potensi manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan barang tidak berwujud tersebut.

III. menilai dan menganalisis karakteristik jasa, harus dipertimbangkan antara lain:
sifat dan jenis jasa; dan
cakupan pemberian jasa.

b. fungsi masing-masing pihak yang melakukan transaksi;

Harus dilakukan analisis dengan mengidentifikasi dan membandingkan kegiatan ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang diambil atau akan diambil oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi, harus dipertimbangkan antara lain:
struktur organisasi;
fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh suatu perusahaan seperti desain, pengolahan, perakitan, penelitian, pengembangan, pelayanan, pembelian, distribusi, pemasaran, promosi, transportasi, keuangan, dan manajemen;
jenis aktiva yang digunakan atau akan digunakan seperti tanah, bangunan, peralatan, dan harta tidak berwujud, serta sifat dari aktiva tersebut seperti umur, harga pasar, dan lokasi;
risiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi seperti risiko pasar, risiko kerugian investasi, dan risiko keuangan.

c. ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian;

harus dilakukan analisis terhadap tingkat tanggung jawab, risiko, dan keuntungan yang dibagi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, yang meliputi ketentuan tertulis dan tidak tertulis

d. keadaan ekonomi;

harus diidentifikasi kondisi ekonomi yang relevan, seperti keadaan geografis, luas pasar, tingkat persaingan, tingkat permintaan dan penawaran, serta tingkat ketersediaan barang atau jasa pengganti pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

e. strategi usaha.

harus dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi inovasi dan pengembangan produk baru, tingkat diversifikasi barang/jasa, tingkat penetrasi pasar, dan kebijakan-kebijakan usaha lainnya, yang terjadi pada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

2. PENENTUAN METODE HARGA WAJAR ATAU LABA WAJAR

Ketentuan yang harus diikuti:
dalam penentuan metode harga wajar atau laba wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang paling tepat;
penerapan metode Penentuan Harga Transfer dilakukan secara hirarkis dimulai dengan menerapkan metode perbandingan harga antar pihak yang independen (comparable uncontrolled price/CUP) sesuai dengan kondisi yang tepat;
dalam hal metode perbandingan harga antar pihak yang independen (comparable uncontrolled price/CUP) tidak tepat untuk diterapkan, wajib diterapkan metode penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya-plus (cost plus method/CPM) sesuai dengan kondisi yang tepat;
dalam hal metode penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya-plus (cost plus method/CPM) tidak tepat untuk diterapkan, dapat diterapkan metode pembagian laba (profit split method/PSM) atau metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM).

2.1. Metode CUP

Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode perbandingan harga antar pihak yang independen (comparable uncontrolled price/CUP) adalah:
barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding; atau
kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul.

2.2 Metode RPM

Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode penjualan kembali (resale price method/RPM) adalah:
tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi antara Wajib Pajak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi, meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda; dan
pihak penjual kembali (reseller) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan.

2.3. Metode CPM

Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode biaya-plus (cost plus method/CPM) adalah:
barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;
terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (joint facility agreement) atau kontrak jual-beli jangka panjang (long term buy and supply agreement) antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; atau
bentuk transaksi adalah penyediaan jasa.

2.4. Metode PSM

Secara khusus hanya dapat diterapkan dalam kondisi sebagai berikut:
transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sangat terkait satu sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah; atau
terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat.

2.5. Metode TNMM

Dalam hal kondisi-kondisi diatas tidak terpenuhi maka metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM) dapat diterapkan.

3. Cara menentukan harga/laba yang terjadi dari transaksi Hubungan Istimewa dapat dianggap sebagai harga/laba yang sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Ketentuan Formal yang harus dipenuhi:
Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya.
Termasuk dalam pengertian dokumen sebagaimana dimaksud diatas meliputi dokumen yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
Dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang harus disediakan oleh Wajib Pajak sekurang-kurangnya mencakup:

gambaran perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha, struktur kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftar pesaing usaha, dan gambaran lingkungan usaha;
kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya;
hasil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualbelikan, hasil analisis fungsional, kondisi ekonomi, ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian, dan strategi usaha;
pembanding yang terpilih; dan
catatan mengenai penerapan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen sebagaimana dimaksud diatas, yang harus diselenggarakan disesuaikan dengan bidang usahanya sepanjang dokumen tersebut mendukung penggunaan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih.

Apabila ketentuan formal telah dipenuhi oleh Wajib Pajak sebagaimana tersebut diatas, maka langkah teknis yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen Pajak No. 43/PJ/2010 adalah:
Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan metode-metode Penentuan Harga Transfer dapat ditentukan dalam bentuk harga atau laba tunggal (single price) atau dalam bentuk Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm’s length range/ALR);
Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar adalah rentangan antara kuartil pertama dan ketiga yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
transaksi atau data pembanding yang digunakan dapat diandalkan yaitu
tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau
terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba.

didukung dengan bukti-bukti dan penjelasan yang memadai bahwa penetapan harga atau laba tunggal tidak dapat dilakukan.
Dalam hal persyaratan diatas tidak dapat dipenuhi, maka Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar tidak dapat dipergunakan;
Yang dimaksud dengan Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm’s length range/ALR) adalah rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang merupakan hasil pengujian beberapa data pembanding dengan menggunakan metode Penentuan Harga Transfer yang sama.

Apabila persyaratan teknis administratif dipenuhi dan hasil pengujian statistik menghasilkan rentangan tentang ada/tidaknya harga transfer, maka persoalan harga transfer selesai. Namun sebelum itu terjadi, persoalan sesungguhnya adalah bagaimana mempersiapkan dokumentasi yang dibutuhkan untuk mendukung kewajaran dan kelaziman harga transfer.

Jika memperhatikan dengan cermat ketentuan-ketentuan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka secara teoritik Peraturan Dirjen Pajak No. 43/PJ./2010 adalah Peraturan Dirjen Pajak yang berusaha meminimalkan potensi sengketa pajak dalam menilai harga transfer. Dan ini adalah hal yang patut diapresiasi. Akan tetapi dari sisi praktik, penilaian terhadap kewajaran dan kelaziman harga transfer itu akan menaikkan biaya kepatuhan di sisi Wajib Pajak dan DJP.

Bagi Wajib Pajak tidak mudah untuk menyiapkan dan memenuhi setiap item yang harus didokumentasikan, sedang bagi fiskus-jika tidak punya bank data pembanding yang baik-maka dokumentasi dari Wajib Pajak tersebut dikhawatirkan hanya menjadi data saja selamanya dan tidak akan mampu menjadi “bukti” yang dimaksud pada Pasal 12 UU KUP. Bagaimana menurut Anda?


https://heheoye.wordpress.com/2011/12/09/analisis-kasus-transfer-pricing-pt-adaro-indonesia/
ANALISIS KASUS TRANSFER PRICING PT. ADARO INDONESIA
Desember 9, 2011 by heheoye

Adanya kasus transfer pricing antara PT. Adaro Indonesia dengan anak perusahaanya yaitu Coaltrade services International Pte Ltd, telah menunjukan bahwa adanya indikasi penyalahgunaan sistem harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sistem harga transfer sejatinya merupakan suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (selling division) dan biaya divisi pembeli (buying divison) (Henry Simamora, 1999:272) serta terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. (Joshua Ronen and George McKinney, 1970:100-101).

Namun praktik yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya perusahaan multinasional sering tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan atau tidak sesuai dengan mekanisme sistem harga transfer yang sesungguhnya. Dimana perusahaan melakukan praktik transfer pricing ini hanya untuk menghindari pungutan pajak dalam negeri supaya penghasilan perusahaan atau pemegang saham menjadi lebih tinggi.

Menurut Zain (2003:297-298), kebijakan transfer pricing multinasional bertujuan:
Memaksimalkan penghasilan global
Mengamankan posisi kompetitif anak/cabang perusahaan dan penetrasi pasar
Evaluasi kenerja anak/cabang perusahaan manca negera
Penghidaran pengendalian devisa
Mengontrol kredibilitas asosiasi
Meningkatkan bagian laba joint ventura
Reduksi resiko moneter
Mengamankan cash flow anak/cabang di luar negeri

Menurut teori diatas seharusnya transfer pricing dilakukan untuk tujuan perusahaan Namun dalam kasus Adaro ini praktik transfer pricingnya dilakukan untuk memfasilitasi para pemegang saham untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya, bukan untuk memfasilitasi perusahaan mendapatkan keuntungan.

Ketika para individu atau pemegang saham ini hanya memfokuskan pada keuntungan individu tanpa memperhatikan keuntungan perusahaan, maka tujuan dari dilaksanakanya sistem harga transfer inipun menjadi tidak bisa dicapai serta sistem harga transfer yang dijalankan pun menjadi disfungsional.

Timpangnya harga transfer yang dilakukan antara Adaro dengan anak perusahaanya apabila dibandingkan dengan harga pasar batubara secara internasionla sebenarnya juga telah melanggar UU perpajakan yang berlaku di indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perpajakan No. 11 Tentang Pajak Pertambahan Nilai mengatur tentang transaksi yang berhubungan dengan transfer pricing.

Pasal ini berbunyi : Dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan. Oleh karena itu, sebenarnya dibutuhkan peran langsung dari pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus Adaro ini di perusahaan-perusahaan besar di indonesia lainya.

Apabila pemerintah kurang tanggap dalam mengantisipasi praktik-praktik penyalahguanaan sistem harga tranfer ini maka sangat wajar bila kedepanya pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang karena perusahaan-perusahaan yang lain tentunya juga akan meniru cara yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia.

Dalam hal ini, pemerintah seharusnya semakin ketat dalam melakukan pengawasan terhadap sitem harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di indonesia . Adanya berbagai undang-undang yang mengatur mekanisme harga tranfer antar anak perusahaan yang masih dalam satu grup perusahaan seharusnya bisa mempermudah pemerintah unutk mencegah kasus adaro ini terulang.

Keberadaan Undang-Undang Perpajakan No. 10 Tahun 1994 , Surat Edaran Dirjen Pajak N0. SE-04/PJ.7/1993, dan undang- Undang lainya seharusnya bisa memberikan kekuatan bagi pemerintah untuk melakukan pengawsan serta koreksi terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang menyalahi aturan.

Ketika seluruh elemen baik itu elemen dari pemerintah, ataupun perusahaan telah berkomitmen menjalankan kewajibanya masing-masing maka akan sangat mmudah untuk mencegah sistem harga transfer yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri menjadi disfungsional serta mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri melalu transaksi yang tidak wajar (non arm’s length price).

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri memalaui transaksi yang tidak wajar (non arm’s length price) misalanya seperti yang dilakukan PT Adaro Indonesia telah memberikan efek negative bagi negara Indonesia, karena apabila dibiarkan secara terus menerus akan menyebabkan negara menderita kehilangan pendapatan pajak dengan jumlah yang cukup signifikan.

Dari berkurangnya pendapatan pajak itu sendiri saja sudah akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia, belum lagi dampak-dampak tidak langsung yang kemudian muncul seperti berkurangnya dana untuk pelayanan masyarakat, berkurangnya dana bantuan/ subsidi dari pemerintah.

Selain dari penghindaran pajak kerugian yang ditanggung oleh masyarakat Indonesia dari praktik semacam ini dapat dikatakan tidak sebanding, karena masyarakat Indonesia yang dalam kasus contoh ini juga diposisikan sebagai salah satu pasar target dari perusahaan tersebut hanya menjadi layaknya sapi perah yang tidak mendapatkan imbalan.


http://plazaminerba.com/index.php/berita/batubara/39-esdm-ingin-hapus-praktik-transfer-kuota-batubara
http://industri.kontan.co.id/news/esdm-ingin-hapus-praktik-transfer-kuota-batubara
ESDM ingin hapus praktik transfer kuota batubara
Selasa, 09 Juni 2015 / 19:50 WIB
Reporter Muhammad Yazid
Editor Sanny Cicilia

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali berwacana akan mengeluarkan kebijakan untuk menghapus praktik transfer kuota dalam domestic market obligation (DMO) batubara. Dengan begitni, pemerintah berencana mengganti mekanisme dalam kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara di dalam negeri.

Adhi Wibowo, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM mengatakan, pihaknya tengah mengevaluasi tata cara pemenuhan batubara di dalam negeri agar tidak merugikan negara ataupun pihak lain. “Kebijakan DMO akan kami evaluasi terkait transfer kuota bisa dihilangkan dengan diganti mekanismenya dalam bentuk lain,” kata ketika dihubungi KONTAN, Selasa (9/6).

Ia mengakui, Keputusan Menteri ESDM Nomor 2805 K/30/MEM/2015 mengenai penetapan kebutuhan batubara dan persentase minimal batubara untuk kepentingan dalam negeri akan mendorong terjadinya transfer kuota. Sebab, kewajiban batubara domestik masih ditanggung bersama para pengusaha.

Dalam belied tersebut persentase pemenuhan batubara domestik akan disuplai secara merata kepada 82 perusahaan baik pemegang izin usaha pertambang (IUP) maupun perjanjian pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Padahal, tidak semua penambang spesifikasi produknya sesuai dengan permintaan domestik.

Praktek tersebut berpotensi merugikan negara ataupun bagi perusahaan yang tidak dapat memproduksi batubara sesuai kalori yang diinginkan konsumen domestik. “Kami masih mengkaji hitungan potensi kerugian negara, mekanisme perubahannya seperti apa itu yang masih kami kaji,” kata dia.

Sejatinya, wacana perubahan mekanisme DMO sudah digaungkan pemerintah sejak tahun 2014 lalu. Sebab, selama ini kebijakan tersebut mendorong legalnya praktik transfer kuota alias jual beli dokumen transaksi domestik antarprodusen batubara.

Pengusaha yang spesifikasi produknya tidak sesuai dengan permintaan domestik bisa membeli dokumen transaksi dari produsen lain yang volume DMO-nya telah berlebih. Bahkan, harga transfer kuota bisa mencapai US$ 1 hingga US$ 2 per ton batubara.


https://indopremier.com/ipotstock/newsDetail.php?jdl=Menkeu_Curiga_Praktik_Transfer_Pricing_Pada_Pencatatan_DHE_Eksportir&news_id=55322&group_news=IPOTNEWS&taging_subtype=ECONOMICS&name=&search=y_general&q=devisa%20hasil%20ekspor,%20DHE,%20ekspor,%20transfer%20pricing&halaman=1
Menkeu Curiga Praktik Transfer Pricing Pada Pencatatan DHE Eksportir
Wednesday, September 30, 2015 17:27 WIB

Ipotnews – Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro, mengaku selama ini ada pengusaha yang berusaha untuk mengakali pencatatan devisa hasil ekspor (DHE) yang berpotensi mengarah kepada kecurangan penghitungan pajak atau transfer pricing.

Bambang mengakui selama ini memang kemungkinan ada DHE yang masuk atau dicatatkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Meski demikian, tetap saja ada DHE yang benar atau persis sesuai dengan harga yang wajar.

“DHE ada yang dikecil-kecilkan, yang kadang-kadang berpotensi terjadi transfer pricing. Jadi komitmen kita tidak hanya ingin mendorong DHE disimpan di perbankan kita, tetapi juga lebih dari itu, yaitu untuk menjaga praktik-praktik transfer pricing,” kata Bambang saat peresmian portal INSW baru dalam rangka integrasi ke dalam ASEAN Single Window di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (30/9).

Menurutnya Pengelola Portal Indonesia National Single Window ( INSW ) bisa menjamin keberlanjutan, kelancaran dan transparansi perizinan ekspor-impor serta pencatatan lainnya, ditambah lagi adanya kelengkapan fitur-fitur baru dalam portal ini, juga sangat mendukung kebijakan baru terkait DHE. Hal ini juga memudahkan pengusaha maupun perbankan dan juga pejabat untuk menentukan kebijakan.

“Dengan INSW ini, pelaporan DHE jadi secara elekstronik baik BI dan perbankan mengetahui yang melaporkan DHE. Fitur pengurangan kuota impor juga ada. Ini memudahkan pejabat untuk memantau dalam memberikan rekomendasi kuota impor. Ditargetkan mulai akhir tahun ini sudah efektif bekerja (PP INSW ),” ujarnya.

Bambang menambahkan, kebijakan pengurangan pajak bunga deposito DHE ini diharapkan meningkatkan suplai valuta asing (valas) di dalam negeri. “Kita berharap sebesar-besarnya DHE masuk ke kita. Kalau cadangan devisa adalah valas yang dikuasai atau di manage oleh BI (dari DHE tersebut,” tuturnya.
(Fitriya/mk)


http://kalimantan.bisnis.com/read/20170116/433/619729/aturan-transfer-pricing-perlu-perbaikan
SINKRONISASI KETENTUAN
Aturan Transfer Pricing Perlu Perbaikan
Oleh : Kurniawan A. Wicaksono, 16 Januari 2017 07:27 WIB

JAKARTA – Pemerintah perlu meninjau kembali beleid terkait dengan dokumentasi transfer pricing yang baru saja diterbitkan dalam bentuk peraturan menteri keuangan karena tidak sinkron dengan aturan yang sama sebelumnya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai ada ketidaksinkronan antara Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/PMK.03/2016 dengan Perdirjen Pajak No. PER-43/PJ/2010 yang diubah dengan Perdirjen Pajak No. PER-32/PJ/2011.

“Kejelasan antara guidelines versus regulasi. Ada tumpang tindih karena selama ini Perdirjen sebagai guideline yang blm dicabut, tapi beberapa hal, misalnya threshold diubah oleh PMK,” ujarnya Minggu (15/1).

Dalam Perdirjen, wajib pajak (WP) yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan nilai tidak lebih dari Rp10 miliar dalam satu tahun pajak tidak perlu melakukan langkah-langkah penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Sementara itu, dalam PMK yang baru saja keluar, ada beberapa kriteria yang mewajibkan WP menyelenggarakan dan menyimpan dokumen penentuan harga transfer (transfer pricing documentations/ TP Doc). TP Doc ini sebagai dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. (lihat tabel)

Khusus untuk kriteria dengan batasan besaran transaksi afiliasi, PMK itu menyebut WP wajib menyelenggarakan dan menyimpan TP Doc jika memiliki transaksi lebih dari Rp20 miliar untuk barang berwujud, atau lebih dari Rp5 miliar untuk penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, dan transaksi afiliasi lainnya.

Selain itu, dalam PMK, cakupan kewajiban penyelenggaraan dan penyimpanan TP Doc tidak ditegaskan dengan cross border. Artinya, lanjut dia, aturan ini mencakup transaksi domestik, padahal dalam Perdirjen, pemerintah membatasi kewajiban penentuan TP hanya mencakup transaksi yang dilakukan WP dalam negeri atau bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia dengan WP luar negeri.

Jika hal ini benar terjadi, menurutnya, perlu ada antisipasi naiknya cost of compliance dan ketersediaan data pembanding. Kewajiban TP Doc untuk transaksi domestik tanpa safe harbor berupa pembedaan WP atau sektor low risk, jelasnya, akan mengerek biaya (costly) dan memunculkan ketidakadilan bagi WP patuh.

Prastowo juga mengatakan asumsi TP Doc yakni ketersediaan data keuangan pembanding. Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), sambungnya, pemerintah harus menyediakan. “Kalau tidak ada, bagaimana penalti mau dikenakan? Apakah fair?”

Pada saat yang bersamaan, ketentuan mengenai ketersediaan dokumen induk dan dokumen lokal – dua dari tiga TP Doc – paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak juga agak berat karena laporan keuangan hasil audit belum selesai dan biasanya belum tersedia data pembanding.

“Intinya ini perlu revisi PMK atau Perdirjen baru dan/atau revisi Perdirjen. Kebijakan yang sensitif, high profile, dan internationally-driven sebaiknya melalui deliberasi [pertimbangan mendalam] publik,” tuturnya.

STANDAR MINIMAL

Otoritas Pajak hingga saat ini masih berjanji akan memberikan penjelasan resmi terkait beleid baru tersebut kepada publik dalam waktu dekat. John Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak hanya mengatakan TP Doc ini sesuai rekomendasi proyek anti BEPS dalam rencana aksi 13.

Selain TP doc yang sudah memuat laporan per negara (country by country/ CbCR), pemerintah Indonesia harus segera melakukan konvergensi regulasi domestik untuk mengakomodasi tiga dari BEPS 4 Minimum Standards lainnya, yakni praktik berbahaya dalam pajak (harmful tax practices), penyalahgunaan perjanjian pajak (tax treaty abuse), dan penyelesaian sengketa (dispute resolution).

“Intinya WP itu harus transparan dan terbuka. Transaksi antar grup di antara mereka itu benar-benar mencerminkan nilai wajar. Itu tujuannya. Supaya nanti kita bisa lihat bahwa pajak yang dia bayar sudah sesuai dengan yang seharusnya,” jelasnya.

Sumber : Bisnis Indonesia (17/1/2017)


http://koran.bisnis.com/read/20170116/433/619729/aturan-transfer-pricing-perlu-perbaikan
SINKRONISASI KETENTUAN
Aturan Transfer Pricing Perlu Perbaikan
Kurniawan A. Wicaksono Senin, 16/01/2017 07:27 WIB
Editor : Gita Arwana Cakti

JAKARTA – Pemerintah perlu meninjau kembali beleid terkait dengan dokumentasi transfer pricing yang baru saja diterbitkan dalam bentuk peraturan menteri keuangan karena tidak sinkron dengan aturan yang sama sebelumnya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai ada ketidaksinkronan antara Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/PMK.03/2016 dengan Perdirjen Pajak No. PER-43/PJ/2010 yang diubah dengan Perdirjen Pajak No. PER-32/PJ/2011.

“Kejelasan antara guidelines versus regulasi. Ada tumpang tindih karena selama ini Perdirjen sebagai guideline yang blm dicabut, tapi beberapa hal, misalnya threshold diubah oleh PMK,” ujarnya Minggu (15/1).

Dalam Perdirjen, wajib pajak (WP) yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan nilai tidak lebih dari Rp10 miliar dalam satu tahun pajak tidak perlu melakukan langkah-langkah penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Sementara itu, dalam PMK yang baru saja keluar, ada beberapa kriteria yang mewajibkan WP menyelenggarakan dan menyimpan dokumen penentuan harga transfer (transfer pricing documentations/ TP Doc). TP Doc ini sebagai dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. (lihat tabel)

Khusus untuk kriteria dengan batasan besaran transaksi afiliasi, PMK itu menyebut WP wajib menyelenggarakan dan menyimpan TP Doc jika memiliki transaksi lebih dari Rp20 miliar untuk barang berwujud, atau lebih dari Rp5 miliar untuk penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, dan transaksi afiliasi lainnya.

Selain itu, dalam PMK, cakupan kewajiban penyelenggaraan dan penyimpanan TP Doc tidak ditegaskan dengan cross border. Artinya, lanjut dia, aturan ini mencakup transaksi domestik, padahal dalam Perdirjen, pemerintah membatasi kewajiban penentuan TP hanya mencakup transaksi yang dilakukan WP dalam negeri atau bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia dengan WP luar negeri.

Jika hal ini benar terjadi, menurutnya, perlu ada antisipasi naiknya cost of compliance dan ketersediaan data pembanding. Kewajiban TP Doc untuk transaksi domestik tanpa safe harbor berupa pembedaan WP atau sektor low risk, jelasnya, akan mengerek biaya (costly) dan memunculkan ketidakadilan bagi WP patuh.

Prastowo juga mengatakan asumsi TP Doc yakni ketersediaan data keuangan pembanding. Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), sambungnya, pemerintah harus menyediakan. “Kalau tidak ada, bagaimana penalti mau dikenakan? Apakah fair?”

Pada saat yang bersamaan, ketentuan mengenai ketersediaan dokumen induk dan dokumen lokal – dua dari tiga TP Doc – paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak juga agak berat karena laporan keuangan hasil audit belum selesai dan biasanya belum tersedia data pembanding.

“Intinya ini perlu revisi PMK atau Perdirjen baru dan/atau revisi Perdirjen. Kebijakan yang sensitif, high profile, dan internationally-driven sebaiknya melalui deliberasi publik,” tuturnya.

STANDAR MINIMAL

Otoritas Pajak hingga saat ini masih berjanji akan memberikan penjelasan resmi terkait beleid baru tersebut kepada publik dalam waktu dekat. John Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak hanya mengatakan TP Doc ini sesuai rekomendasi proyek anti BEPS dalam rencana aksi 13.

Selain TP doc yang sudah memuat laporan per negara (country by country/ CbCR), pemerintah Indonesia harus segera melakukan konvergensi regulasi domestik untuk mengakomodasi tiga dari BEPS 4 Minimum Standards lainnya, yakni praktik berbahaya dalam pajak (harmful tax practices), penyalahgunaan perjanjian pajak (tax treaty abuse), dan penyelesaian sengketa (dispute resolution).

“Intinya WP itu harus transparan dan terbuka. Transaksi antar grup di antara mereka itu benar-benar mencerminkan nilai wajar. Itu tujuannya. Supaya nanti kita bisa lihat bahwa pajak yang dia bayar sudah sesuai dengan yang seharusnya,” jelasnya.


Advertisements